Usai Diperiksa KPK, Anggota DPRD Sumut Tidak Berkomentar

MEDAN, SERUJI.CO.ID – Empat anggota DPRD Sumatera Utara tidak menyampaikan komentar selesai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi atas 38 anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan 2014-2019 sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari mantan Gubernur Gatot Pujonugroho.

Seorang anggota DPRD Sumut, Novita Sari ketika ditanyai wartawan di Mako Brimob Polda Sumut, Senin (17/4), mengatakan bahwa dirinya tidak diperiksa sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kehadiran di sini (Brimob), menurut dia, untuk menemui seseorang karena ada urusan.

“Saya tidak ada diperiksa,” kata Novita, anggota DPRD Sumut dari Fraksi Golkar.

Pemeriksaan terhadap anggota DPRD itu dimulai sejak pukul 10.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB.

Pemeriksaan terhadap saksi anggota DPRD Sumut itu dilaksanakan di lantai II gedung Mako Brimob Polda Sumut Jalan KH Wahid Hasyim Medan.

Usai pemeriksaan yang dilakukan lembaga anti rasuah itu, beberapa anggota DPRD Sumut tidak mau memberikan komentar kepada insan pers yang sudah sejak pagi menunggu di Mako Brimob.

Bahkan anggota DPRD Sumut yang diperiksa itu memilih jalan keluar melalui pintu belakang Mako Brimob untuk menghindar dari wartawan.

Pada pemeriksaan hari ini, hanya melihat empat anggota DPRD Sumut, yakni Meilizar, Sustrisno Panggaribuan, Novita Sari dan Evi Diana. Sedangkan beberapa saksi lainnya yang diperiksa KPK tidak diketahui identitasnya.

Ada sebanyak 22 anggota DPRD Sumut yang diperiksa sebagai saksi di Mako Brimob hingga hari Sabtu (21/4).

KPK menetapkan 38 anggota DPRD Provins Sumut sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi memberi atau menerima hadiah terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan/atau 2014-2019.

“Setelah melakukan proses pengumpulan informasi, data, dan mencermati fakta persidangan dalam perkara tersebut, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penyidikan dengan 38 orang anggota DPRD Provinsi Sumut periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019 sebagai tersangka,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa (3/4).

Agus menyatakan 38 anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan/atau 2014-2019 tersebut diduga menerima hadiah atau janji dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Puji Nugroho.

Agus mengungkapkan penyidik mendapatkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan barang elektronik bahwa 38 tersangka itu diduga menerima “fee” masing-masing antara Rp300 juta sampai Rp350 juta dari Gatot Pujo Nugroho terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD Provinsi Sumut.

Atas perbuatannya, 38 tersangka tersebut disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 dan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pada 29 Januari 2018, KPK telah memeriksa 46 anggota DPRD Sumut sebagai saksi.Pemeriksaan dilakukan sejak tahun 2015.

Gatot dijerat atas tiga kasus korupsi, yakni kasus penyuapan hakim PTUN Medan yang ditangani KPK dan dihukum tiga tahun oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada 3 Maret 2016.

Kemudian, kasus penyaluran dana bantuan sosial dan hibah pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada 2012 dan 2013, yang ditangani Kejaksaan Agung, Nugroho dihukum enam tahun penjara di Pengadilan Tipikor Medan, Kamis, 24 November 2016.

Selanjutnya, kasus penyuapan pimpinan dan anggota DPRD Sumatera Utara Periode 2009-2014 dan 2014-2019 dengan total Rp61,8 miliar. Atas kasus terakhir ini, dia dihukum empat tahun penjara, pada 9 Maret 2017 oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Medan. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER