close

Usai Diperiksa KPK, Anggota DPRD Sumut Tidak Berkomentar

MEDAN, SERUJI.CO.ID – Empat anggota DPRD Sumatera Utara tidak menyampaikan komentar selesai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi atas 38 anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan 2014-2019 sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari mantan Gubernur Gatot Pujonugroho.

Seorang anggota DPRD Sumut, Novita Sari ketika ditanyai wartawan di Mako Brimob Polda Sumut, Senin (17/4), mengatakan bahwa dirinya tidak diperiksa sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kehadiran di sini (Brimob), menurut dia, untuk menemui seseorang karena ada urusan.

“Saya tidak ada diperiksa,” kata Novita, anggota DPRD Sumut dari Fraksi Golkar.


Pemeriksaan terhadap anggota DPRD itu dimulai sejak pukul 10.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB.

Pemeriksaan terhadap saksi anggota DPRD Sumut itu dilaksanakan di lantai II gedung Mako Brimob Polda Sumut Jalan KH Wahid Hasyim Medan.

Usai pemeriksaan yang dilakukan lembaga anti rasuah itu, beberapa anggota DPRD Sumut tidak mau memberikan komentar kepada insan pers yang sudah sejak pagi menunggu di Mako Brimob.

Bahkan anggota DPRD Sumut yang diperiksa itu memilih jalan keluar melalui pintu belakang Mako Brimob untuk menghindar dari wartawan.

Pada pemeriksaan hari ini, hanya melihat empat anggota DPRD Sumut, yakni Meilizar, Sustrisno Panggaribuan, Novita Sari dan Evi Diana. Sedangkan beberapa saksi lainnya yang diperiksa KPK tidak diketahui identitasnya.

Ada sebanyak 22 anggota DPRD Sumut yang diperiksa sebagai saksi di Mako Brimob hingga hari Sabtu (21/4).

KPK menetapkan 38 anggota DPRD Provins Sumut sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi memberi atau menerima hadiah terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan/atau 2014-2019.

“Setelah melakukan proses pengumpulan informasi, data, dan mencermati fakta persidangan dalam perkara tersebut, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penyidikan dengan 38 orang anggota DPRD Provinsi Sumut periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019 sebagai tersangka,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa (3/4).

Agus menyatakan 38 anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan/atau 2014-2019 tersebut diduga menerima hadiah atau janji dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Puji Nugroho.

Agus mengungkapkan penyidik mendapatkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan barang elektronik bahwa 38 tersangka itu diduga menerima “fee” masing-masing antara Rp300 juta sampai Rp350 juta dari Gatot Pujo Nugroho terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD Provinsi Sumut.

Atas perbuatannya, 38 tersangka tersebut disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 dan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pada 29 Januari 2018, KPK telah memeriksa 46 anggota DPRD Sumut sebagai saksi.Pemeriksaan dilakukan sejak tahun 2015.

Gatot dijerat atas tiga kasus korupsi, yakni kasus penyuapan hakim PTUN Medan yang ditangani KPK dan dihukum tiga tahun oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada 3 Maret 2016.

Kemudian, kasus penyaluran dana bantuan sosial dan hibah pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada 2012 dan 2013, yang ditangani Kejaksaan Agung, Nugroho dihukum enam tahun penjara di Pengadilan Tipikor Medan, Kamis, 24 November 2016.

Selanjutnya, kasus penyuapan pimpinan dan anggota DPRD Sumatera Utara Periode 2009-2014 dan 2014-2019 dengan total Rp61,8 miliar. Atas kasus terakhir ini, dia dihukum empat tahun penjara, pada 9 Maret 2017 oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Medan. (Ant/SU02)

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Waspada Prediabetes, Inilah Faktor Risikonya

Nah, sesuai dengan namanya, prediabetes, penyandangnya belum bisa masuk kategori diabetes, tapi kadar gula darahnya sudah tinggi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

Baca Juga

Benang Kusut Reformasi Agraria

Bila penyelesaian konflik pertanahan dilakukan hanya mendasar kepada tujuan peningkatan elektabilitas, maka hal itu bukanlah penyelesaian yang konfrehensif sesuai amanat Reformasi Agraria yang dicita-citakan.

Mengenal Lebih Dekat Komisi Anti Korupsi Hongkong

Hubungan persahabatan antara KPK dan ICAC telah terjalin dengan baik selama dua tahun terakhir. Kerjasama kedua lembaga anti rasuah tersebut sebagian besar menyangkut peningkatan kapasitas KPK, terutama dibidang akuntansi forensik, pemulihan aset, dan tehnik investigasi.

Sebut Al-Liwa Berkibar di Kampanye Prabowo, TKN: Bukti Eks HTI di Belakang Prabowo-Sandi

"Bagaimana mungkin seorang Prabowo yang patriotik dan nasionalis tidak berani bersikap dengan tegas hanya karena ingin mendapatkan dukungan elektoral," kata Ace.

Mimpi Indonesia Melaju ke Putaran Final Piala Asia U-23 Dikandaskan Vietnam

Di menit akhir pertandingan, pada menit ke-90+3, Vietnam akhirnya berhasil mencetak gol melalui sundulan gelandang Trieu Viet Hung memanfaatkan umpan tendangan sudut.

Nilai Keberhasilan Pembangunan MRT Karena Kepemimpinan Jokowi Efektif, Begini Penjelasan TKN

Menurut Ace, telah sekian banyak Gubernur DKI Jakarta merencanakan pembangunan MRT, namun, di era kepemimpinan Gubernur Jokowi lah pembangunan MRT dimulai.

Resmikan MRT Fase Pertama, Jokowi: Kita Mulai Peradaban Baru

"Hari ini sebuah peradaban baru akan kita mulai, yaitu dengan dioperasikannya MRT di DKI Jakarta, fase pertama," ujar Presiden.

Jokowi: Selama 4,5 Tahun Difitnah Saya Diam, Hari Ini Saya Akan Lawan !

Saya diam saja tetap masih dituding antek asing. Tapi sekarang dihadapan warga Jogja saya akan lawan

Khofifah Mengaku Kaget Namanya Disebut Romi Terkait Jual Beli Jabatan di Kemenag

"Saya juga kaget, rekomendasi dalam bentuk apa yang disampaikan (Romi)," kata Khofifah.

Sebut Al-Liwa Berkibar di Kampanye Prabowo, TKN: Bukti Eks HTI di Belakang Prabowo-Sandi

"Bagaimana mungkin seorang Prabowo yang patriotik dan nasionalis tidak berani bersikap dengan tegas hanya karena ingin mendapatkan dukungan elektoral," kata Ace.

Nilai Keberhasilan Pembangunan MRT Karena Kepemimpinan Jokowi Efektif, Begini Penjelasan TKN

Menurut Ace, telah sekian banyak Gubernur DKI Jakarta merencanakan pembangunan MRT, namun, di era kepemimpinan Gubernur Jokowi lah pembangunan MRT dimulai.

Jokowi: Selama 4,5 Tahun Difitnah Saya Diam, Hari Ini Saya Akan Lawan !

Saya diam saja tetap masih dituding antek asing. Tapi sekarang dihadapan warga Jogja saya akan lawan

Tidak Terbukti Keterlibatan Prajurit di Acara Prabowo-Sandi, Begini Penjelasan Mabes TNI

Pada saat pensiun, RAT mengembalikan mobil dinas namun pelat nomor dinasnya tetap dipegang yang bersangkutan.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Tidak Terbukti Keterlibatan Prajurit di Acara Prabowo-Sandi, Begini Penjelasan Mabes TNI

Pada saat pensiun, RAT mengembalikan mobil dinas namun pelat nomor dinasnya tetap dipegang yang bersangkutan.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Khofifah Mengaku Kaget Namanya Disebut Romi Terkait Jual Beli Jabatan di Kemenag

"Saya juga kaget, rekomendasi dalam bentuk apa yang disampaikan (Romi)," kata Khofifah.
video

Viral Video Mobil Berplat TNI di Kampanye Prabowo-Sandi, Begini Penjelasan Mabes TNI

Sebuah video yang memperlihatkan mobil berplat TNI dalam acara kampanye pasangan calon Presiden-Wakil Presiden nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga hari ini, Jumat (22/3) viral di media sosial.