Tuntut Ketum Golkar Diperiksa, Gerakan Bersatu untuk Rakyat Akan Demo KPK

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Elemen masyarakat yang menamakan diri Gerakan Bersatu Untuk Rakyat (GESTUR) akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (7/9) lusa, untuk menuntut dituntaskannya kasus kasus suap pembangunan PLTU Riau-1 yang saat ini ditangani KPK.

“Aksi unjuk rasa akan di mulai ba’da Sholat Jumat dari Masjid Sunda Kelapa Longmarch menuju Gedung Merah Putih KPK,” kata aktivis Gestur, Yeffta W dalam rilis yang diterima SERUJI, Rabu (5/9).

Sebagaiman diberitakan, KPK telah menetapkan mantan Menteri Sosial yang juga mantan Sekjen Golkar sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pembangunan PLTU Riau-1, setelah sebelumnya menentapkan politisi Golkar Eni Saragih sebagai tersangka.

“Agar KPK mengusut keterlibatan sejumlah elit Partai Golkar dan membuka kemungkinan menjerat Partai Golkar menjadi tersangka korupsi korporasi,” ujar Yeffta.

Baca juga: Resmi, KPK Tetapkan Idrus Marham Tersangka Dugaan Suap PLTU Riau-1

Saat ini KPK juga sedang mendalami keterlibatan Direktur Utama PLN, Sofyan Basyir, dalam kasus yang untuk pertama kalinya seorang Menteri di Kabinet Pemerintahan Presiden Jokowi terjerat kasus korupsi.

“GESTUR mendukung upaya KPK mengusut tuntas korupsi pembangunan PLTU Riau-1 , dimana elit Partai Golkar Idrus Marham dan Eni Saragih telah ditetapkan sebagai tersangka dan di tahan KPK,” pungkas Yeffta.

Berikut tuntutan yang akan disampaikan GESTUR dalam aksi yang akan berlangsung Jumat (7/9) lusa tersebut;

1. KPK segera periksa Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar/Menteri Perindustrian; Agus Gumiwang, Ketua OC Munaslub Golkar 2017/ Menteri Sosial; Nurdin Halid, Ketua Penyelenggara Munaslub Partai Golkar 2017,

2. KPK usut aliran dana suap PLTU Riau 1 ke Partai Golkar untuk membiayai Munaslub 2017,

Baca juga: Idrus Marham Mundur, Agus Gumiwang Gantikan Sebagai Mensos

3. Meminta Airlangga Hartarto untuk mundur sebagai Menteri Perindustrian daripada akan menjadi beban pemerintahan Presiden Jokowi. Mengundurkan diri jauh lebih terhormat,

4. Menyerukan kepada masyarakat untuk menjadikan partai politik penerima aliran dana korupsi sebagai musuh bersama,

5. Selamatkan Indonesia dari para koruptor penghancur bangsa dan negara.

(ARif R)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER