Transparency International Indonesia Desak Presiden Tolak Revisi UU KPK

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Transparency International Indonesia (TII) mendesak Presiden Jokowi untuk menolak pembahasan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dengan tidak mengirimkan Surat Presiden (Surpres) ke DPR RI.

“Transparency International Indonesia mendesak agar Presiden menolak pembahasan revisi UU KPK dengan tidak mengirimkan Surpres,” ucap Sekjen TII Dadang Trisasongko melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (6/9).

Menurut Dadang, Presiden tidak boleh tidak tahu terhadap inisiatif revisi UU KPK tersebut dan sudah sepatutnya memerankan dirinya sebagai penjaga terdepan independensi KPK dengan segera memutuskan untuk tidak mengirimkan surat persetujuan ke DPR.

“Situasi ini semakin krusial mengingat sejak ditundanya pembahasan revisi UU KPK pada 2016 silam, pemerintah tidak melakukan kajian evaluasi yang komprehensif terhadap RUU KPK dan juga tidak melakukan sosialisasi ke masyarakat,” ucap Dadang.

Selain itu, kata Dadang, pihaknya juga mendesak agar DPR untuk segera menarik revisi UU KPK yang telah disepakati.

“Poin-poin perubahan yang diusulkan sangat berpotensi mengurangi kewenangan dan independensi yang dimiliki KPK saat ini,” ucap dia.

Hal itu, katanya, diperkuat dengan tidak adanya basis kajian mendalam terhadap revisi UU KPK yang diikuti dengan tidak adanya proses yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

“Kondisi ini justru akan berdampak buruk bagi penegakan hukum korupsi di Indonesia,” kata Dadang.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan terdapat sembilan persoalan di draf Rancangan Undang-Undang KPK yang berisiko melumpuhkan kerja KPK, yaitu independensi KPK terancam, penyadapan dipersulit dan dibatasi, pembentukan Dewan Pengawas yang dipilih oleh DPR, sumber penyelidik dan penyidik yang dibatasi, penuntutan perkara korupsi harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung.

“Selanjutnya, perkara yang mendapat perhatian masyarakat tidak lagi menjadi kriteria, kewenangan pengambilalihan perkara di penuntutan dipangkas, kewenangan-kewenangan strategis pada proses penuntutan dihilangkan, dan kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN dipangkas,” ucap Agus.

Terkait hal itu, kata Agus, KPK pun menolak revisi UU KPK tersebut.

“Apalagi jika mencermati materi muatan RUU KPK yang beredar, justru rentan melumpuhkan fungsi-fungsi KPK sebagai lembaga independen pemberantas korupsi,” kata Agus.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Bisa Terima Capres Yang “Ikut” Perayaan Natal, Kenapa Keberatan Jika Hadiah Lomba dari Denny JA?

Karena sifat lomba ini yang sedemikian terbuka, tentu pihak-pihak yang mendukung wacana "NKRI Bersyariah" ini dapat juga menulis pemikirannya dan ikut serta dalam lomba ini. Apalagi jelas-jelas topik yang dilombakan ini adalah MENGUPAS esai yang ditulis Denny JA. Apakah mengupas dalam koteks setuju dengan tesis Denny JA, maupun tidak bersepakat dengannya.

Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, PSI: Bukti Kepedulian Anies Sangat Rendah Pada Pelajar

Diungkapkan Anggara, bahwa untuk melaksanakan perhelatan balap mobil listrik tersebut, Pemprov DKI menganggarkan sebesar Rp1,16 triliun. Namun, anggaran sebesar itu ternyata diambil dengan cara memangkas anggaran lain yang jauh lebih penting.

Bertemu Dubes Saudi Siang Ini, Menhan Prabowo Akan Bahas Soal Habib Rizieq

Dalam pertemuan yang direncanakan berlangsung pukul 15.00 WIB tersebut, Prabowo berharap dapat juga membahas soal klaim HRS yang mengatakan dicekal Kerajaan Arab Saudi.

Setelah 25 Tahun Bekerja Sebagai Dokter, Baru Ketahuan Ijazah Yang Digunakan Palsu

Ijazah kedokteran SU diketahui palsu setelah 25 tahun bekerja sebagai dokter di PT Pelni.

Akhirnya, Dahnil Anzar Bergabung di Pemerintahan Jokowi Sebagai Staf Khusus Menteri Pertahanan

Dahnil yang dikenal sangat keras mengkritisi pemerintahan Presiden Jokowi sebelumnya, mengaku baru ia yang ditunjuk Prabowo sebagai staf khusus yang berwenang di bidang Komunikasi publik pada bidang sosial ekonomi dan hubungan antara lembaga.

Begini Tanggapan “Santuy” Anies Baswedan Soal Karikatur “Terendam di Lem Aibon” Tempo

Menanggapi cover majalah Tempo yang sarat kritik tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjawab dengan "santuy". Berikut tanggapannya.

Istana Tegaskan Mantan Napi Tidak Bisa Jadi Dewan Pengawas KPK

Dengan penjelasan Fadjroel ini, maka terbantah rumor yang beredar bahwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Antasari Azhar akan dipilih Presiden Jokowi sebagai Dewas KPK.

TERPOPULER

Akhirnya, Dahnil Anzar Bergabung di Pemerintahan Jokowi Sebagai Staf Khusus Menteri Pertahanan

Dahnil yang dikenal sangat keras mengkritisi pemerintahan Presiden Jokowi sebelumnya, mengaku baru ia yang ditunjuk Prabowo sebagai staf khusus yang berwenang di bidang Komunikasi publik pada bidang sosial ekonomi dan hubungan antara lembaga.

Bertemu Dubes Saudi Siang Ini, Menhan Prabowo Akan Bahas Soal Habib Rizieq

Dalam pertemuan yang direncanakan berlangsung pukul 15.00 WIB tersebut, Prabowo berharap dapat juga membahas soal klaim HRS yang mengatakan dicekal Kerajaan Arab Saudi.

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

close