Tidak Sampai Sepekan Tiga Kepala Daerah Asal PDIP Terjaring OTT KPK

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT), kali ini dilakukan di dua daerah di Provinsi Jawa Timur, Kota Blitar dan Kabupaten Tulungagung, Kamis (7/6).

Dalam OTT yang dilakukan di dua daerah ini, KPK menetapkan 6 orang sebagai tersangka. Dua diantaranya adalah Bupati Tulungagung non aktif Syahri Mulyo, dan Wali Kota Blitar Muh Samanhudi Anwar. Kedua kepala daerah ini adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Dengan kejadian OTT ini, maka dalam waktu tidak sampai sepekan, tiga orang kepala daerah asal PDIP telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK.

Pertama, Bupati Purbalingga periode 2016-2921, Tasdi, yang juga ketua DPC PDIP Purbalingga. Tasdi dicokok KPK dalam operasi tangkap tangan yang terjadi pada Senin (4/6) lalu. Tasdi ditetapkan sebagai tersangka korupsi fee proyek pembangunan Islamic Centre di Kabupaten Purbalingga.


Tasdi ditetapkan sebagai tersangka bersama empat orang lainnya, yakni Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Purbalingga Hadi Iswanto (HIS), serta tiga orang swasta diduga sebagai pemberi, yakni tiga orang dari unsur swasta masing-masing Hamdani Kosen (HK), Librata Nababan (LN), dan Ardirawinata Nababan (AN).

BACA JUGA:  KPK Dalami Sumber Dana Kasus Suap Pengesahan Perda Banjarmasin

Baca juga: PDIP Prihatin Atas OTT Bupati Purbalingga Yang Merupakan Kadernya

Kedua, Wali Kota Blitar Muh Samanhudi Anwar, yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus fee proyek pengadaan barang dan jasa di Kota Blitar. Samanhudi yang juga ketua DPC PDIP Kota Blitar ditetapkan sebagai tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di daerah Blitar dan Tulungagung pada Kamis (7/6).

Baca juga: KPK Tetapkan Dua Kepala Daerah Asal PDIP Ini Sebagai Tersangka Korupsi

Ketiga, Bupati Tulungagung non aktif, Syahri Mulyo yang ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan Samanhudi, dan 4 orang lainnya. Syahri adalah kader PDIP, yang juga petahana yang kembali maju bertarung di Pilkada Tulungagung 2018 dengan diusung PDIP dan didukung oleh partai baru yang belum memiliki kursi di DPRD, yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Baca juga: KPK Himbau Bupati Tulungagung dan Wali Kota Blitar Menyerahkan Diri

Baik Samanhudi maupun Syahri, hingga berita ini diturunkan belum menyerahkan diri ke KPK, karena saat OTT dilakukan di Blitar dan Tulungagung, kedua kepala daerah ini tidak ditemukan. (ARif R/Hrn)

 

 

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

8 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi