Tidak Sampai Sepekan Tiga Kepala Daerah Asal PDIP Terjaring OTT KPK

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT), kali ini dilakukan di dua daerah di Provinsi Jawa Timur, Kota Blitar dan Kabupaten Tulungagung, Kamis (7/6).

Dalam OTT yang dilakukan di dua daerah ini, KPK menetapkan 6 orang sebagai tersangka. Dua diantaranya adalah Bupati Tulungagung non aktif Syahri Mulyo, dan Wali Kota Blitar Muh Samanhudi Anwar. Kedua kepala daerah ini adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Dengan kejadian OTT ini, maka dalam waktu tidak sampai sepekan, tiga orang kepala daerah asal PDIP telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK.

Pertama, Bupati Purbalingga periode 2016-2921, Tasdi, yang juga ketua DPC PDIP Purbalingga. Tasdi dicokok KPK dalam operasi tangkap tangan yang terjadi pada Senin (4/6) lalu. Tasdi ditetapkan sebagai tersangka korupsi fee proyek pembangunan Islamic Centre di Kabupaten Purbalingga.

Tasdi ditetapkan sebagai tersangka bersama empat orang lainnya, yakni Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Purbalingga Hadi Iswanto (HIS), serta tiga orang swasta diduga sebagai pemberi, yakni tiga orang dari unsur swasta masing-masing Hamdani Kosen (HK), Librata Nababan (LN), dan Ardirawinata Nababan (AN).

Baca juga: PDIP Prihatin Atas OTT Bupati Purbalingga Yang Merupakan Kadernya

Kedua, Wali Kota Blitar Muh Samanhudi Anwar, yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus fee proyek pengadaan barang dan jasa di Kota Blitar. Samanhudi yang juga ketua DPC PDIP Kota Blitar ditetapkan sebagai tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di daerah Blitar dan Tulungagung pada Kamis (7/6).

Baca juga: KPK Tetapkan Dua Kepala Daerah Asal PDIP Ini Sebagai Tersangka Korupsi

Ketiga, Bupati Tulungagung non aktif, Syahri Mulyo yang ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan Samanhudi, dan 4 orang lainnya. Syahri adalah kader PDIP, yang juga petahana yang kembali maju bertarung di Pilkada Tulungagung 2018 dengan diusung PDIP dan didukung oleh partai baru yang belum memiliki kursi di DPRD, yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Baca juga: KPK Himbau Bupati Tulungagung dan Wali Kota Blitar Menyerahkan Diri

Baik Samanhudi maupun Syahri, hingga berita ini diturunkan belum menyerahkan diri ke KPK, karena saat OTT dilakukan di Blitar dan Tulungagung, kedua kepala daerah ini tidak ditemukan. (ARif R/Hrn)

 

 

8 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Penegakan Hukum Yang Kaya Kezaliman dan Miskin Rasa Keadilan

Bercermin kepada praktek penegakan hukum di Indonesia beberapa tahun tarakhir, khususnya di era Rezim Pemerintahan saat ini, tentunya kita melihat banyaknya praktek-praktek penanganan kasus hukum yang masih jauh dari apa yang diharapkan.

Terpilih Secara Aklamasi, Sutopo Kristanto Pimpin IKA ITS Periode 2019-2023

Pria kelahiran Tulungagung, 25 Desember 1954 ini menggantikan Ketua Umum sebelumnya, Dwi Sutjipto yang merupakan Kepala SKK Migas. Adapun Sutopo sehari-harinya adalah Presiden Direktur PT Jaya Konstruksi.

“Tenggelamkan!” Yang Populer di Era Susi Pudjiastuti, Bakal Hilang di Era Edhy Prabowo

"Tenggelamkan!" yang selama 5 tahun belakangan akrab di telinga masyarakat, akan hilang pasca Susi tidak lagi menjabat sebagai Menteri KKP, digantikan politisi Gerindra, Edhy Prabowo.

Bantah Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, Begini Penjelasan Pemprov DKI

Malah kata Syaefuloh, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan peningkatan anggaran rehabilitasi total gedung sekolah secara signifikan, terutama pada 2017 sampai 2020

Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, PSI: Bukti Kepedulian Anies Sangat Rendah Pada Pelajar

Diungkapkan Anggara, bahwa untuk melaksanakan perhelatan balap mobil listrik tersebut, Pemprov DKI menganggarkan sebesar Rp1,16 triliun. Namun, anggaran sebesar itu ternyata diambil dengan cara memangkas anggaran lain yang jauh lebih penting.

Bertemu Dubes Saudi Siang Ini, Menhan Prabowo Akan Bahas Soal Habib Rizieq

Dalam pertemuan yang direncanakan berlangsung pukul 15.00 WIB tersebut, Prabowo berharap dapat juga membahas soal klaim HRS yang mengatakan dicekal Kerajaan Arab Saudi.

Setelah 25 Tahun Bekerja Sebagai Dokter, Baru Ketahuan Ijazah Yang Digunakan Palsu

Ijazah kedokteran SU diketahui palsu setelah 25 tahun bekerja sebagai dokter di PT Pelni.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close