Tersangka Suap Dirjen Hubla Akui Buka Rekening Dengan Identitas Palsu

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Mantan Komisaris PT Adhiguna Keruktama Adi Putra Kurniawan menggunakan ATM atas nama “Joko Prabowo” untuk memberikan uang kepada sejumlah pihak di lapangan, termasuk para preman.

“Saya ‘bikin’ KTP atas nama Joko Prabowo di Pramuka, saya gunakan untuk buka rekening. Tujuannya agar saya bisa berikan untuk macam-macam orang, ada LSM, ada preman di lapangan, kan tidak perlu tahu nama saya yang asli. Saya buat nama palsu ya untuk mereka, misalnya, preman digunakan untuk menipu,” kata Adiputra dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (21/3).

Adiputra sendiri sudah divonis 4 tahun ditambah denda Rp200 juta dengan subsider 5 bulan kurungan karena terbukti menyuap Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonus Tonny Budiono sebesar Rp2,3 miliar.

“Saya tinggal suruh orang saja buat rekening itu, bisa. Saya hanya suruh Lusi untuk membuat rekening,” ungkap Adiputra.

BACA JUGA:  Penyidikan TPPU, 40 Tas Mewah Rita Widyasari Disita

Adiputra menggunakan fasilitas nasabah prioritas di Bank Mandiri.

Dalam dakwaan disebutkan Adiputra membuka beerapa rekening di Bank Mandiri menggunakan KTP palsu dengan nama Yongkie Goldwing dan Joko Prabowo sehingga pada 2015-2016 membuat 21 rekening di bank Mandiri cabang Pekalongan dengan nama Joko Prabowo dengan tujuan agar kartu ATM-nya dapat diberikan kepada orang lain yaitu anggota LSM, wartawan, preman di proyek lapangan, rekan wanita dan beberapa pejabat di kementerian Perhubungan, termasuk untuk Antonius.

“Saya pernah memberikan uang Rp300 juta kepada Antonius dengan cara membuka tabungan, untuk operasional ucapkan terima kasih. Setelah dikasih saran semua saya lengkapi semua,” tambah Adiputra.

Adiputra mengatakan bahwa uang itu hanya sebagai uang terima kasih.

“Satpam saja saya terima kasih. Beliau (Antonius) bagian dermaga, jadi beliau bukan bagian pengerukan, orang bilang saya bodoh, tapi saya ya mengucapkan terima kasih,” ungkap Adiputra. (Ant/SU03)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Olahraga, Mulai Saja!

Nah, seperti pasien di atas, memulai olahraga itu sebenarnya tidak sulit. Cukup cari satu saja motivasi yang kuat, dan kemudian lakukan saja. Anda tidak perlu ruang, perlengkapan, sepatu, kaos khusus misalnya untuk itu -kalau ada barangkali lebih baik.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi