Tersangka Korupsi RTH Pekanbaru Ajukan “Justice Collaborator”

PEKANBARU, SERUJI.CO.ID – Kejaksaan Tinggi Riau menyatakan terdapat sejumlah tersangka dugaan tindak pidana korupsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tunjuk Ajar Integritas Kota Pekanbaru sebagai “justice collaborator” atau JC.

“Lebih dari enam (tersangka yang mengajukan diri sebagai JC). Semuanya dari kalangan ASN (Aparatur Sipil Negara),” kata Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau, Sugeng Riyanta kepada Antara di Pekanbaru, Rabu (21/2).

Sugeng menjelaskan bahwa seorang yang ingin menjadi JC harus mengakui perbuatannya dan kooperatif membuka peran pihak-pihak lain secara lebih luas. Menjadi JC juga telah diatur dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban.

Namun, menurut dia, pelaku utama tidak akan disetujui menjadi JC. Selain itu, dia juga mengatakan pihaknya akan mengkaji secara serius sebelum mengabulkan permohonan seseorang untuk menjadi JC dalam korupsi berjamaah melibatkan 18 tersangka tersebut.


Termasuk diantaranya menguji keterangan tersangka yang disampaikan ke penyidik hingga keterangan yang disampaikan ke majelis hakim ketika sudah sampai tahap pengadilan.

“Di Kejaksaan, JC kita kaji betul. Karena ada syarat-syarat, seperti kooperatif, bongkar fakta-fakta kejahatan termasuk apa yang dia lakukan,” ujarnya.

“Kemudian, sebelum dikabulkan, keterangannya diuji dulu. Di Persidangan apakah sama dengan keterangan kepada penyidik. Baru nanti keputusan JC,” ujarnya.

Lebih jauh, dia menjelaskan tersangka yang telah diterima sebagai JC akan disebutkan dalam amar tuntutan yang dibacakan oleh JPU. Keterlibatan JC dinyatakan dalam hal-hal yang meringankan terdakwa selama menjalani penyidikan dan persidangan.

Menurut Sugeng, Hakim boleh setuju atau tidak dengan tuntutan yang disampaikan JPU, “hakim boleh sepakat atau tidak. Kalau sepakat boleh dipertimbangkan untuk meringankan,” tuturnya.

Sementara itu, meski Sugeng menyampaikan telah ada enam orang yang mengajukan diri sebagai JC, mantan Kajari Muko-Muko tersebut masih belum bersedia mengungkap identitas para tersangka yang berupaya membongkar kasus tersebut.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap KONI

"KPK telah tiga kali yakni pada 31 Juli, 2 Agustus, dan 21 Agustus 2019 mengirimkan panggilan untuk meminta keterangan, tapi IMR tidak pernah datang. KPK sudah memberikan ruang yang cukup bagi IMR untuk memberi keterangan dan klarifikasi pada tahap penyelidikan," ujar Marwata.

Bejat, Oknum Guru Meniduri Muridnya Ratusan Kali Bermodal Janji Menikahi

Aksi bejat yang berlangsung sejak tahun 2014 saat Lan masih berusia 14 tahun itu, dilakukan dengan jurus rayuan telah jatuh cinta pada Lan dan berjanji akan menikahi jika Lan telah berusia 18 tahun.

DPR Terima Surat KPK Soal Firli, Gerindra: Aneh Komisioner Lakukan Serangan di Detik-Detik Akhir

"Ini ada ketakutan yang luar biasa terhadap Firli. Penolakan luar biasa kepada Firli kan aneh nah ini lah intinya dalam fit and proper test ke depan kita akan pertanyakan hal-hal yang seperti itu," ungkap Desmond.

Akhirnya, KPAI Cabut Surat Permintaan Penghentian Audisi Bulu Tangkis Djarum

Kesepakatan itu diambil usai pertemuan antara KPAI dengan PB Djarum yang dipimpin oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi hari ini di Kantor Kemenpora, Jakarta, hari ini, Kamis (12/9).

Habibie Berpulang dengan Didampingi Anak-Cucu dan Keluarga Dekat

Presiden ke-3 RI Burhanuddin Jusuf Habibie saat wafat di Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (11/9), ditemani oleh keluarga dekat termasuk kedua anak dan cucu-cucunya.

Innalillahi, Presiden ke-3 RI BJ Habibie Wafat Pada Pukul 18.05 WIB

Habibie wafat pada usia 83 tahun di Paviliun Kartika RSPAD Gatot Subroto Jakarta Rabu pukul 18.05 WIB, menurut Putra Habibie, Thareq Kemal Habibie.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Yuk, Kenali Jenis Busana Tunik