Terpidana Kasus KTP-el Setor Uang Rampasan Negara

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Dua terpidana kasus korupsi KTP elektronik, mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri Sugiharto, menyetor uang rampasan negara berdasarkan putusan pengadilan.

“Unit Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) telah melaksanakan penyetoran ke Kas Negara melalui Biro Perencanaan Keuangan (Renkeu) KPK sebagai bagian usaha besar melakukan asset recovery (pemulihan aset) dari perkara yang telah berkekuatan hukum tetap,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat (8/6).

Dua perkara tersebut adalah pertama korupsi KTP elektronik untuk terpidana Irman yang berdasarkan putusan MA Nomor 430 K/Pid.Sus/2018 tanggal 30 April 2018 telah disetorkan oleh terpidana Irman telah melunasi kewajibannya membayar, yaitu pertama uang denda sebesar Rp500 juta, uang pengganti sebesar 500.000 dolar AS, dan Rp1 miliar.

Dalam perkara tersebut, juga telah disetorkan ke Kas Negara berupa uang rampasan negara sebesar Rp 206.667.361.241,10 dan 923.055,75 dolar AS.

“Terpidana Sugiharto sementara telah menyetorkan uang pengganti sebesar 400.000 dolar AS dan Rp310 juta,” ungkap Febri.

Penyetoran uang rampasan negara, uang denda, dan uang pengganti ini merupakan tugas jaksa eksekusi pada Unit Kerja Labuksi dalam melakukan pemulihan aset dan sebagai pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari hasil kejahatan tindak pidana korupsi dan TPPU yang sangat dibutuhkan oleh negara.

Majelis kasasi memperberat putusasn Irman dan Sugiharto masing-masing pidana 15 tahun dan denda masing-masing Rp500 juta subsider 8 bulan kurungan.

Putusan itu jauh lebih berat dariapda putusan pengadilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta.

Irman diwajibkan membayar 500.000 dolar AS dan Rp1 miliar dikurangi uang yang sudah dikembalikan ke KPK sebesar 300.000 dolar AS dan Sugiharto diwajibkan membayar uang pengganti 450.000 dolar AS ditambah Rp460 juta dikompensasi dengan uang yang sudah dikembalikan ke KPK sebesar 430.000 dolar AS ditambah 1 unit Honda Jazz sebesar Rp150 juta.

Kasasi diputus oleh Pak Artijdo Alkostar sebagai ketua majelis, anggota Pak Latif dan Pak M.S. Lumme. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Prabowo Subianto, “What Is To Be Done”: Catatan atas Pidato Prabowo

Pidato Prabowo Subianto menggelegar di bumi nusantara kemarin malam. Jutaan atau puluhan juta menyaksikan pidato visi-misi tersebut. Dari sisi pidato, Prabowo luar biasa, mampu sebagai "singa podium", yang menjelaskan pikiran-pikirannya seolah berinteraksi dengan suasana audiens dan seolah tanpa teks.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.