Terkait Suap, KPK Jelaskan Kronologi OTT Anggota DPR

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan kronologi operasi tangkap tangan (OTT) tindak pidana korupsi suap terkait kesepakatan kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.

Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan dua tersangka masing-masing anggota Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih (EMS) dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo (JBK).

“KPK telah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan kasus ini sejak Juni 2018 setelah mendapatkan informasi dari masyarakat hingga KPK melakukan tangkap tangan pada Jumat, 13 Juli 2018 sore di Jakarta,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Sabtu (14/7).

KPK mengamankan total 13 orang, yaitu Eni Maulani Saragih (EMS), Johannes Budisutrisno Kotjo (JBK), TM yang merupakan staf dan keponakan Eni, ARJ dari pihak swasta atau sekretaris Johannes, dan MAK suami dari Eni serta delapan orang lainnya, yaitu supir, ajudan, staf EMS, dan pegawai PT Samantaka.


Basaria menjelaskan pada Jumat (13/7), siang tim KPK mengidentifikasi terjadi penyerahan uang dari ARJ, sekretaris Johannes kepada TM, staf dan keponakan Eni sebesar Rp500 juta bertempat di ruang kerja ARJ di lantai 8 Graha BIP di Jalan Gatot Subroto, Jakarta.

“Sorenya sekitar pukul 14.27 WIB, tim mengamankan TM di parkiran basement kantor di Graha BIP. Dari tangan TM diamankan uang sejumlah Rp500 juta dalam pecahan Rp100 ribu dibungkus dalam amplop coklat yang dimasukkan ke dalam kantong plastik berwarna hitam,” kata Basaria.

Selanjutnya, kata Basaria, tim berturut-turut mengamankan sejumlah pihak. Pertama, mengamankan ARJ di ruang kerjanya di lantai 8 Graha BIP pada pukul 14.30 WIB.

“Dari ruang yang bersangkutan, tim mengamankan dokumen tanda terima penyerahan uang sebesar Rp500 juta yang diserahkan ARJ kepada TM. Setelah itu tim mengamankan JBK di ruang kerjanya di Graha BIP. Tim juga turut mengamankan sejumlah pihak pegawai dan supir JBK,” tuturnya.

Secara paralel, tim KPK lainnya mengamankan Eni di rumah dinas Menteri Sosial di Widya Chandra sekitar pukul 15.21 WIB bersama seorang supirnya.

“Pukul 16.30 WIB, tim KPK yang lain mengamankan seorang staf EMS di Bandara Soekarno Hatta. Dini hari tadi sekitar pukul 01.00 WIB, tim mengamankan tiga orang lainnya, yaitu: MAK, suami EMS dan dua staf EMS. Ketiganya diamankan di rumah EMS di daerah Larangan, Tangerang,” ungkap Basaria.

Diduga, kata Basaria, penerimaan uang sebesar Rp500 juta merupakan bagian dari komitmen “fee” 2,5 persen dari nilai proyek yang akan diberikan kepada Eni Maulani Saragih dan kawan-kawan terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

“Diduga, penerimaan kali ini merupakan penerimaan keempat dari pengusaha JBK kepada EMS dengan nilai total setidak-tidaknya Rp4,8 miliar, yaitu Desember 2017 sebesar Rp2 miliar, Maret 2018 Rp2 miliar, 8 Juni 2018 Rp300 juta,” ungkap Basaria.

Diduga uang diberikan oleh Johannes Budisutrisno Kotjo kepada Eni Maulani Saragih melalui staf dan keluarga.

“Diduga peran EMS adalah untuk memuluskan proses penandatanganan kerjasama terkait pembangunan PLTU Riau-1,” kata Basaria.

Sebagai pihak yang diduga pemberi Johannes Budisutrisno Kotjo disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pasal itu yang mengatur mengenai memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga penerima Eni Maulani Saragih disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dengan hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. (Ant/SU01)

KONSULTASI

Wanita Muda Kaki Sering Kesemutan dan Perut Bagian Bawah Sakit, Gejala Apa?

Dokter, sudah 4 hari ini kaki saya terasa kebas dan gampang kesemutan. Juga perut saya bagian bawah terasa sakit. Kira-kira sakit apa ya dok?
Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Ibu Muda Ini Sudah Harus Cuci Darah, Inilah Penyebabnya

Usia masih muda, tapi wanita ini sudah harus menjalani cuci darah rutin. Apa penyebabnya? simak penjelasan dr. Irsyal Rusad., dokter spesialis penyakit dalam.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

Baca Juga

Wanita Muda Kaki Sering Kesemutan dan Perut Bagian Bawah Sakit, Gejala Apa?

Dokter, sudah 4 hari ini kaki saya terasa kebas dan gampang kesemutan. Juga perut saya bagian bawah terasa sakit. Kira-kira sakit apa ya dok?

Jokowi, Propaganda Rusia dan Rand Corporation

Penggunaan istilah Propaganda Rusia ini menjadi masalah besar sebab dalam kapasitas apa Jokowi menyatakan hal tersebut? Apakah sebagai Presiden Republik Indonesia atau sebatas calon presiden (Capres)?

Nilai Puisi Fadli Menista Mbah Moen, Ribuan Santri di Bogor Alihkan Dukungan ke Jokowi

Di antara mereka yang hadir adalah ratusan perwakilan santri dari Cisarua. Santri dari daerah yang merupakan tempat kediaman Fadli Zon itu merasa malu dan kecewa.

Ragukan Survei Indomatrik, Romahurmuziy: Beneran atau Imajinatif?

Tak percaya Rommy dengan hasil survei Indomatrik yang tunjukkan elektabilitas Prabowo makin pepet Jokowi.

Bentuk Satgas, Dewan Pers Akan Berantas Media Abal-Abal

Dewan Pers segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk memberantas media yang tidak resmi alias abal-abal dan merusak citra media resmi

Sambut Putra Mahkota Saudi, 307 Personil Polisi Disiapkan Untuk Pengamanan

Sebanyak 307 personel kepolisian akan diturunkan untuk membantu pengamanan Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman

Kasasi Ditolak MA, Akhirnya HTI Resmi Dilarang Berkegiatan di Indonesia

Final, HTI tidak boleh lagi beraktifitas di Indonesia...

Survei Indomatrik: Elektabilitas Prabowo Makin Pepet Jokowi, Selisih Hanya 3,93 Persen

Menurut Indometrik, elektabilitas Prabowo-Sandiaga makin memepet Jokowi-KH Ma'ruf, dan saat ini hanya terpaut 3,93 persen.

Nilai Puisi Fadli Menista Mbah Moen, Ribuan Santri di Bogor Alihkan Dukungan ke Jokowi

Di antara mereka yang hadir adalah ratusan perwakilan santri dari Cisarua. Santri dari daerah yang merupakan tempat kediaman Fadli Zon itu merasa malu dan kecewa.

Ragukan Survei Indomatrik, Romahurmuziy: Beneran atau Imajinatif?

Tak percaya Rommy dengan hasil survei Indomatrik yang tunjukkan elektabilitas Prabowo makin pepet Jokowi.

Survei Indomatrik: Elektabilitas Prabowo Makin Pepet Jokowi, Selisih Hanya 3,93 Persen

Menurut Indometrik, elektabilitas Prabowo-Sandiaga makin memepet Jokowi-KH Ma'ruf, dan saat ini hanya terpaut 3,93 persen.

Diperiksa Bawaslu, Ganjar Mengaku Tidak Ajak Kepala Daerah Dukung Jokowi

Selain itu, ada pula pertanyaan apakah Ganjar mengajak kepala daerah untuk mendukung pasangan capres Jokowi-Amin dan dijawab tidak.

TERPOPULER

Harga Tiket Pesawat Meroket, Presiden Jokowi Perintahkan Hitung Ulang Harga Avtur

Presiden Jokowi memerintahkan evaluasi harga avtur dengan harapan bisa menekan harga tiket pesawat.

Berniat Golput dalam Pilpres 2019? Simak Dulu Pendapat KH Hasan Abdullah Sahal

Anda mau Golput pada Pilpres 2019 ini? Coba simak dulu pendapat Ulama panutan ini.

Raih Kemenangan Maksimal di Aceh, Relawan 02 Diminta Rapatkan Barisan dan Kerja Keras

"Mari kita rapatkan barisan dan bekerja keras untuk meraih kemenangan dan memenangkan Prabowo-Sandi di Aceh," kata Muzakir di Banda Aceh, Sabtu (9/2).

Innalillahi, Pendiri Masjid Salman, ITB Prof Toebagus M Soelaiman Wafat

Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) pada Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI) ITB, Prof. Toebagus M. Soelaiman wafat pada Ahad (10/2) kemarin, pukul 11.20 WIB di Bandung.