Terkait Perda BPR, DPRD NTB Desak Aparat Usut Uang Pelicin

MATARAM, SERUJI.CO.ID – Ketua Komisi I DPRD NTB Ali Ahmad mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan aliran dana Rp700 juta ke oknum pejabat pemprov dan anggota DPRD sebagai “uang pelicin” memuluskan pembahasan perda bank perkreditan rakyat (BPR).

“Kami minta kasus ini diusut. Kalau ada anggota dewan yang terlibat, silakan ditangkap,” tegas Ali di Mataram, Rabu (28/2).

Menurut Ketua Fraksi PAN DPRD NTB ini, aparat penegak hukum harus membongkar persoalan ini hingga ke akar-akarnya termasuk mencari aktor lain di balik pemberian “uang pelicin” yang diserahkan ke sejumlah oknum pejabat Pemprov NTB dan Anggota DPRD NTB.

“Siapapun dia, apalagi anggota dewan, kalau benar menerima berarti mereka sudah mencoreng nama dan marwah DPRD NTB,” ujarnya.

Ali menyatakan mengapresiasi jika penegak hukum serius mengungkap kasus tersebut, sebab adanya dugaan pemberian “uang pelicin” merupakan perbuatan korupsi dan melawan hukum.

BACA JUGA: Tersangka Kasus BPR Ajukan Praperadilan

Karenanya, pengusutan atas kasus tersebut harus dilakukan hingga tuntas untuk membuktikan adanya kebenaran.

“Kenapa, karena bisa jadi ini benar, bisa jadi juga tidak benar. Makanya perlu dibuktikan dulu kebenarannya melalui pengusutan itu,” tandas Ali.

Senada Ali, Anggota Komisi I DPRD NTB Rais Ishak mendukung jika kasus tersebut dibongkar aparat penegak hukum.

Karena, jika persoalan ini terus dibiarkan tanpa ada penyelesaian dikhawatirkan akan merusak citra anggota DPRD.

“Harus diusut. Siapapun itu, sehingga tidak semua digeneralisisasi bahwa anggota dewan seperti itu. Makanya, kami mendorong agar kasus ini dibongkar,” katanya. (Ant/SU03)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Mengenal Ide Pendirian Ruangguru.com, Berawal Dari Kesulitan Iman Usman dan Belva Devara

Inspirasi bisnis bisa datang darimana saja. Termasuk dari masalah yang kita hadapi sehari-hari.