Terima Suap, Pejabat Bakamla Dituntut 5 Tahun Penjara


JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Mantan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi di Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, atau Bakamla Nofel Hasan dituntut 5 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan karena dinilai terbukti menerima suap 104.500 dolar Singapura (sekitar Rp1,045 miliar).

“Majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi memutuskan terdakwa Nofel Hasan dinyatakan secara sah dan meyakinkan secara hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana selama 5 tahun penjara,” kata jaksa penuntut umum KPK Kiki Ahmad Yani di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (21/2).

Tuntutan itu berdasarkan dakwaan pasal 12 huruf b UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Jaksa juga menolak permohonan Nofel untuk menjadi saksi yang bekerja sama dengan penegak hukum atau “justice collaborator”.

“Berdasarkan fakta persidangan dikaitkan dengan ketentuan SEMA no 4 tahun 2011 maka permohonan ‘justice collaborator’ yang diajukan terdakwa tidak dapat dikabulkan,” tambah jaksa Kiki.

Alaannya, berdasarkan SEMA no 4 tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborator) dalam perkara tindak pdiaan tertentu, kriteria seseorang mendapat JC adalah bukan pelaku utama, mengakui kejahatan yang dilakukan, memberikan keterangan sebagai saksi dan memberikan bukti-bukti yang sangat signifikan untuk mengungkap pelaku lain yang memiliki peran lebih besar dan mengembalikan aset-aset hasil suatu tindak pidana.

“Hal yang meringankan, terdakwa telah mengembalikan seluruh uang yang diterimanya sebesar 104.500 dolar Singapura,” ungkap jaksa Kiki.

Dalam tuntutannya, jaksa menilai bahwa Nofel Hasan bersama-sama dengan Eko Susilo Hadi dan Bambang Udoyo melakukan perbuatan menerima hadiah yaitu menerima Pemberian hadiah berupa uang 104.500 dolar Singapura dari Dirut PT Melati Technofo Indonesia Fahmi Darmawansyah melalui anak buah Fahmi, Muhammad Adami Okta dan Hardy Stefanus.

Nofel Hasal adalah penanggung jawab yang menyusun dan mengajukan anggaran pengadaan “drone” dan “satellite monitoring” Bakamla pada APBN Perubahan 2016 sekaligus mempersiapkan dan mengusahakan pembukaan tanda bintang pada anggaran pengadaan “drone”. (Ant/SU03)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Renungan Hari Tenang: Dari Indonesia Pusaka Hingga Tuhan Survei

Dan memang itulah tujuan tertinggi dari ritual pemilu. Kompetisi, adu gagasan, demonstrasi kepentingan, itu semua semacam gerak senam dan angkat beban dalam gymnasium.

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

Begini Ciri Rumah Idaman untuk Pasangan Muda

Beberapa waktu lalu, portal properti Lamudi melakukan survei tentang rumah impian bagi pasangan muda, survei tersebut dilakukan kepada 100 pasangan yang baru menikah. Inilah hunian idaman untuk pasangan muda.....

5 Alasan Kita Perlu Membuat Undangan Pernikahan Digital

Kini era sudah berubah. Kini ada sebuah cara baru untuk mengirim undangan pernikahan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan situs desain online, di mana kita bisa menciptakan desain sendiri, juga memanfaatkan Internet untuk mengirimkannya.

Inilah Tulisan AR Baswedan Bantah Tudingan Gerakan Islam Bertentangan dengan Pancasila

AR Baswedan menyebut, pihak-pihak yang sering mempertentangan gerakan Islam dengan Pancasila justru adalah pihak-pihak yang pada hakikatnya tidak paham Pancasila. Justru sebaliknya, pemuka-pemuka ahli pikir Islam memberi pengertian-pengertian yang baik tentang Pancasila yang keluar dari keyakinan yang kuat.

Antisipasi Pelambatan Ekonomi, Ketua DPD Kumpulkan Kadin Provinsi se Indonesia

“Saya sengaja mengumpulkan para ketua umum Kadin provinsi, karena hari ini kita menghadapi masalah serius di sektor dunia usaha dan dunia industri," kata La Nyalla

Kontroversi Omnibus Law, Fahira: Wujud Frustasi Pemerintah atas Kemendegkan Ekonomi

Omnibus Law RUU Cipta Kerja (sebelumnya Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka) dinilai sebagai bentuk rasa frustasi pemerintah atas kemandegkan ekonomi yang terjadi lima tahun belakangan ini.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Ternyata Menteri Agama Berasal dari Ormas Islam Yang Sama dengan Ustadz Tengku Zulkarnain

Fachrul Razi tercatat sebagai anggota Majelis Amanah Pusat PB Math'laul Anwar sejak 2018 berdasarkan Surat Keputusan nomor A.166/KPTS/PBMA/V/2018 yang ditandatangani Ketua Umum PB MA, Ahmad Sadeli Karim dan Sekjen Oke Setiadi

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close