Ruang Hakim PN Tangerang Disegel KPK

TANGERANG, SERUJI.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel ruang hakim dan panitera pengganti di Pengadilan Negeri Tangerang terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan kemarin (12/3).

Informasi yang dihimpun, kedua ruangan tersebut adalah milik Panitera Pengganti bernama Tuti Atikah dan Hakim Wahyu Widya Nurfitri. Kedua ruangan tersebut telah dipasangi garis KPK.

Humas PN Tangerang, M. Irfan di Tangerang, Selasa (13/3) mengatakan kedua ruangan tersebut telah dipasangi garis KPK seusai info penangkapan kemarin.

Namun demikian, pihaknya belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut mengenai kasus yang menjerat keduanya.


“Untuk kasusnya belum tahu. Masih menunggu keterangan resmi juga dari KPK. Jadi tak bisa memberikan keterangan lebih lagi,” paparnya.

BACA JUGA:  Namanya Disebut Dalam Sidang Meikarta, Begini Klarifikasi Mendagri

Tetapi, diakuinya jika penangkapan yang dilakukan oleh KPK tersebut terhadap panitera Pengadilan Negeri Tangerang telah membuat kaget banyak pihak.

Sebelumnya, pada hari Senin (12/3) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan dengan mengamankan tujuh orang di Pengadilan Negeri Tangerang.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan, ketujuh orang yang diamankan tersebut antara lain yakni unsur hakim, panitera, penasihat hukum, dan swasta.

Hingga kini, proses pemeriksaan di KPK masih berjalan dan akan ada keterangan resmi yang disampaikan KPK dalam waktu dekat. (Ant/SU03)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Ingin Turunkan Berat Badan? Inilah Prinsip Dasarnya!

Berat badan akan turun bila kalori yang digunakan melebihi kalori yang masuk, atau kalori yang kita bakar lebih banyak dari kalori yang dihasilkan tubuh dari makanan yang dikonsumsi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Bangsa Gagal Nyintesis

Isu Kuatkan Ekonomi Umat pun Disuarakan oleh TGB Zainul Majdi

Bagi dunia politik, apa beda politisi dengan pemimpin? Orientasi politisi adalah jabatan. Mereka hanya tamu di dunia politik karena datang dan pergi sesuai dengan menang atau kalah dalam pemilihan umum.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi