Prof Romli Sebut Kinerja KPK dan ICW Telah Menyimpang dari Khittah

JAKARTA – Direktur Lembaga Pengkajian Independen Kebijakan Publik (LPIKP) Prof Romli Atmasasmita, lewat akun Twitter miliknya @rajasundawiwaha, membeberkan hasil analisa tentang kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang dinilai telah menyimpang dari khittah awal pembentukan kedua lembaga tersebut, sehingga wajib dikoreksi.

Romli menyebut, seluruh data yang dibagikan lewat cuitan Twitternya mengacu pada buku ‘Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Antikorupsi: Fakta dan Analisis oleh Lembaga Pengkajian Independen Kebijakan Publik’ yang ditulis oleh dirinya sendiri.

Data yang digunakan dalam buku tersebut, menurut Romli, adalah laporan yang didapat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas KPK dan audit keuangan ICW oleh kantor akuntan Yanuar dkk.

Melalui cuitannya, Romli menunjukkan sejumlah dana asing atau dana hibah yang mengucur pada kedua lembaga anti korupsi tersebut. Dari kutipan catatan kaki buku yang dibagikannya, Romli mengungkapkan adanya pelanggaran Undang-undang Hibah yang dilakukan oleh KPK dan ICW.

“Menurut keterangan Taufik Ruki Plt. Pimpinan KPK Kepada Direktur LPIKP bahwa KPK Jilid III telah menandatangani MOU dengan negara donor. Akan tetapi, aliran dana dari donor tidak ditransfer ke rekening KPK melainkan langsung ke rekening LSM Antikorupsi. LPKIP belum memperoleh data perihal tersebut di atas, akan tetapi memiliki keyakinan bahwa informasi yang disampaikan Taufik Ruki adalah benar,” tulis Romli dalam buku “Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Antikorupsi: Fakta dan Analisis”.

Selain itu, dia juga membeberkan total hibah yang diterima ICW merunut pada laporan keuangan periode 2005-2014 dengan total Rp 91.081.327.590.02 dan hibah asing Rp 54.848.536.364.73 serta dari Pemerintah Negara Asing/lembaga di bawah PBB total 68.046.007.993.73.

Romli menyebut, dengan jumlah dana hibah sebanyak itu, seharusnya sumber dana tersebut bisa dibuka dan dibagikan kepada LSM lain agar gerakannya masif.

“Total dana ICW terbanyak dari 52 donor asing pasti tidak ada yang gratis minimal laporan kinerja dan laporan pertanggung jawaban,” tulis Romli lagi melalui Twitternya.

Dengan dibeberkannya data-data tersebut, dia berharap, Pansus Angket KPK bisa menindak lanjuti untuk kemudian meminta pertanggungjawaban KPK atas beberapa pelanggaran tersebut. Terlebih, kata dia, KPK harus bertanggungjawab atas nasib 36 tersangka tanpa bukti perkara-langgar KUHAP dan 77 perkara tidak lanjut ke penuntutan yang telah melanggar UU KPK.

Selain itu dalam cuitan Twitternya, Romli juga mempertanyakan terkait konsentrasi dana asing yang banyak mengalir pada ICW, mengapa ICW tidak melakukan gerakan masif untuk menghajar mafia migas tapi hanya pada birokrasi.

“ICW adalah lembaga monopoli gerakan anti korupsi yang dinilai kredibel di mata negara asing dan orang asing.” tulis Romli.

Hasil analisa tersebut di atas mendorong dirinya untuk menjadi narasumber dalam Panitia Khusus Angket KPK dengan tujuan mengoreksi kinerja KPK dan ICW.

“Saya siap hadir di pansus jika dipanggil untuk berikan keterangan di bawah sumpah tentang kinerja KPK dan ICW,” tulis Romli dalam akun Twitternya. (IwanY)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Salah Besar Bila Disebut Konflik Agraria Tidak Ada 3 Tahun Terakhir, Berikut Datanya

Pendapat Guru Besar hukum terkait pernyataan capres nomor urut 01, Jokowi soal tidak adanya sengketa lahan dalam kurun 3 tahun ini di proyek infrastruktur.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Tiga Budaya Sunda yang Unik, Nomer 1 Sudah Jarang Ditemukan

Semua tradisi dan budaya di Indonesia unik dan mempunyai ciri khas tersendiri. Tak ketinggalan juga budaya Sunda dan segala tradisi yang dijalankan.