Presiden: Perpres 54/2018 Upaya Pemerintah Bangun Sistem Pencegahan Korupsi

0
17
  • 5
    Shares
jokowi, joko widodo
Presiden Jokowi. (foto:Istimewa)

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi salah satu pertimbangannya karena membaiknya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.

Dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (5/12), disebutkan bahwa dalam menjaga kepercayaan terhadap Pemerintah yang merupakan modal dasar dalam pembangunan bangsa maka perlu ditingkatkan upaya pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi.

Menurut data dari Kantor Staf Presiden, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia sudah memberikan hasil dilihat dari perkembangan IPK, meski sebenarnya masih banyak tantangan.

Menurut Transparency International (TI), skor IPK Indonesia membaik dari skor 32 di tahun 2013 menjadi skor 37 di tahun 2017.

Presiden Jokowi mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama memaksimalkan upaya pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi di Tanah Air.

Terbitnya Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi memungkinkan terbangunnya sistem pencegahan yang lebih komprehensif dan sistematis.

“Perpres ini menempatkan KPK sebagai koordinator Tim Nasional Pencegahan Korupsi,” kata Presiden dalam acara Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia dan Peresmian Pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi Tahun 2018 di Jakarta, Selasa (4/12).

Selain itu, pemerintah juga mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas untuk melaporkan setiap tindak pidana korupsi.

Hal ini diwujudkan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebelumnya, juga ada sistem pengaduan Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar) yang hingga kini sudah ada puluhan ribu aduan yang masuk.

Tak hanya itu, pemerintah juga mempersempit ruang untuk para koruptor yang ingin melarikan uang hasil korupsinya ke luar negeri.

Pemerintah Indonesia dan Swiss saat ini sedang menyusun mutual legal assistance yang menjadi dasar untuk menyita, membekukan, dan mengembalikan aset para koruptor yang dilarikan di luar negeri. (Ant/SU05)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BERITA PILIHAN

TERBARU