Polresta Bogor Tahan Anggota DPRD Terkait Korupsi

BOGOR, SERUJI.CO.ID – Satreskrim Polresta Bogor Kota, Polda Jawa Barat menahan salah seorang anggota DPRD usai Lebaran 2018 atas dugaan tindak pidana korupsi dengan kerugian Rp180 juta.

Pejabat sementara (Pjs) Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, Kompol Agah Sonjaya, Sabtu (23/6), mengatakan sejak tanggal 18 Juni 2018 pihaknya telah melakukan penahanan terhadap anggota DPRD aktif tersebut di Rutan Mapolresta Bogor.

“Tersangka berinisial KS, sudah berstatus DPO (Daftar Pencarian Orang) selama setahun,” kata Agah.

Agah menyebutkan, tersangka berstatus sebagai anggota DPRD aktif periode 2014-2019. Diamankan dari rumahnya di kawasan Perumahan River Side, Kecamatan Bogor Timur, pekan lalu.


“Saat kita amankan, tersangka tidak melawan. Suasana usai lebaran, jadi tersangka sedang berada di rumahnya,” katanya.

KS adalah politikus Partai Amanat Nasional (PAN), menjalani penahanan selama 20 hari ke depan, dan akan diperpanjang untuk proses penyidikan, sampai berkas disiapkan.

Kasus yang menjerat anggota DPRD tersebut diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menjanjikan sejumlah proyek kepada pihak ketiga.

“Tersangka memanfaatkan kedudukan atas jabatannya sebagai anggota DPRD Kota Bogor yang notabene selaku penyelenggara negara,” katanya.

BACA JUGA:  Hakim Vonis 2,5 Tahun Penjara Mantan Kepala Perhutani Jateng

Agah mengatakan, pihaknya menindaklanjuti laporan yang ada, dan sampai saat ini, sejak tersangka ditahan, belum ada laporan tambahan apapun yang menyangkut tersangka.

Terkait penahanan tersebut, Satreskrim Polresta Bogor Kota telah mengirimkan surat resmi pemberitahuan penahanan kepada Ketua DPRD Kota Bogor dengan nomor B/1758/VI/RES.3.5/2018/Reskrim.

Sebelumnya, pihak kepolisian telah menetapkan KS sebagai tersangka dalam kasus penipuan tersebut. Tindak pidana yang dilakukan tersangka meminta uang Rp180 juta kepada seorang kontraktor dengan janji memberi sejumlah proyek di dinas dan SKPD di Kota Bogor.

Namun proyek yang dijanjikan itu tidak kunjung dipenuhi. Kontraktor itu akhirnya melaporkan tersangka ke Polresta Bogor Kota pada tahun 2017 lalu.

Tindakan yang dilakukan tersangka melanggar Pasal 5 ayat (2) Subsidir Pasal 11 UU RI No 31 Tahun 1999 tentang pemberatan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana.

“Perbuatan tersangka melanggar UU Tipikor yang menyatakan bahwa aparatur negara tidak boleh menerima sesuatu dengan jabatannya,” kata Agah. (Ant/SU01)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Kasih Sayang Yang Menyembuhkan

Kasih sayang adalah sebuah kekuatan penyembuhan. Inilah diantaranya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing. Mulai dari urusan remeh temeh seperti semir sepatu dan jarum jahit sampai urusan canggih-canggih seperti pesawat terbang dan gadged.

GOLPUT: Halal Versus Haram, dan Gerakan Ayo Memilih

Di tahun 2019, kita mencatat ikhtiar gerakan anti Golput yang unik di Indonesia. Promotornya Jeune and Raccord Communication. Tiga anak muda memulai gerakan ini: Monica JR, Riries Puri, Arie Prijono.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi