Polresta Bogor Tahan Anggota DPRD Terkait Korupsi

BOGOR, SERUJI.CO.ID – Satreskrim Polresta Bogor Kota, Polda Jawa Barat menahan salah seorang anggota DPRD usai Lebaran 2018 atas dugaan tindak pidana korupsi dengan kerugian Rp180 juta.

Pejabat sementara (Pjs) Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, Kompol Agah Sonjaya, Sabtu (23/6), mengatakan sejak tanggal 18 Juni 2018 pihaknya telah melakukan penahanan terhadap anggota DPRD aktif tersebut di Rutan Mapolresta Bogor.

“Tersangka berinisial KS, sudah berstatus DPO (Daftar Pencarian Orang) selama setahun,” kata Agah.

Agah menyebutkan, tersangka berstatus sebagai anggota DPRD aktif periode 2014-2019. Diamankan dari rumahnya di kawasan Perumahan River Side, Kecamatan Bogor Timur, pekan lalu.

“Saat kita amankan, tersangka tidak melawan. Suasana usai lebaran, jadi tersangka sedang berada di rumahnya,” katanya.

KS adalah politikus Partai Amanat Nasional (PAN), menjalani penahanan selama 20 hari ke depan, dan akan diperpanjang untuk proses penyidikan, sampai berkas disiapkan.

Kasus yang menjerat anggota DPRD tersebut diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menjanjikan sejumlah proyek kepada pihak ketiga.

“Tersangka memanfaatkan kedudukan atas jabatannya sebagai anggota DPRD Kota Bogor yang notabene selaku penyelenggara negara,” katanya.

Agah mengatakan, pihaknya menindaklanjuti laporan yang ada, dan sampai saat ini, sejak tersangka ditahan, belum ada laporan tambahan apapun yang menyangkut tersangka.

Terkait penahanan tersebut, Satreskrim Polresta Bogor Kota telah mengirimkan surat resmi pemberitahuan penahanan kepada Ketua DPRD Kota Bogor dengan nomor B/1758/VI/RES.3.5/2018/Reskrim.

Sebelumnya, pihak kepolisian telah menetapkan KS sebagai tersangka dalam kasus penipuan tersebut. Tindak pidana yang dilakukan tersangka meminta uang Rp180 juta kepada seorang kontraktor dengan janji memberi sejumlah proyek di dinas dan SKPD di Kota Bogor.

Namun proyek yang dijanjikan itu tidak kunjung dipenuhi. Kontraktor itu akhirnya melaporkan tersangka ke Polresta Bogor Kota pada tahun 2017 lalu.

Tindakan yang dilakukan tersangka melanggar Pasal 5 ayat (2) Subsidir Pasal 11 UU RI No 31 Tahun 1999 tentang pemberatan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana.

“Perbuatan tersangka melanggar UU Tipikor yang menyatakan bahwa aparatur negara tidak boleh menerima sesuatu dengan jabatannya,” kata Agah. (Ant/SU01)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Pemimpin Belum Lulus

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Secara Aklamasi, Sutopo Kristanto Pimpin IKA ITS Periode 2019-2023

Pria kelahiran Tulungagung, 25 Desember 1954 ini menggantikan Ketua Umum sebelumnya, Dwi Sutjipto yang merupakan Kepala SKK Migas. Adapun Sutopo sehari-harinya adalah Presiden Direktur PT Jaya Konstruksi.

“Tenggelamkan!” Yang Populer di Era Susi Pudjiastuti, Bakal Hilang di Era Edhy Prabowo

"Tenggelamkan!" yang selama 5 tahun belakangan akrab di telinga masyarakat, akan hilang pasca Susi tidak lagi menjabat sebagai Menteri KKP, digantikan politisi Gerindra, Edhy Prabowo.

Bantah Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, Begini Penjelasan Pemprov DKI

Malah kata Syaefuloh, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan peningkatan anggaran rehabilitasi total gedung sekolah secara signifikan, terutama pada 2017 sampai 2020

Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, PSI: Bukti Kepedulian Anies Sangat Rendah Pada Pelajar

Diungkapkan Anggara, bahwa untuk melaksanakan perhelatan balap mobil listrik tersebut, Pemprov DKI menganggarkan sebesar Rp1,16 triliun. Namun, anggaran sebesar itu ternyata diambil dengan cara memangkas anggaran lain yang jauh lebih penting.

Bertemu Dubes Saudi Siang Ini, Menhan Prabowo Akan Bahas Soal Habib Rizieq

Dalam pertemuan yang direncanakan berlangsung pukul 15.00 WIB tersebut, Prabowo berharap dapat juga membahas soal klaim HRS yang mengatakan dicekal Kerajaan Arab Saudi.

Setelah 25 Tahun Bekerja Sebagai Dokter, Baru Ketahuan Ijazah Yang Digunakan Palsu

Ijazah kedokteran SU diketahui palsu setelah 25 tahun bekerja sebagai dokter di PT Pelni.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close