Polda Lampung Ungkap Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Peralatan Olahraga

BANDARLAMPUNG, SERUJI.CO.ID – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direkrimsus) Kepolisian Daerah Lampung mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan peralatan olahraga sekolah dasar pada Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

“Pengadaan peralatan olahraga tersebut tahun 2016 dengan anggaran sebesar Rp2,3 miliar,” kata Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Zahwani Pandra Arsyad, di Bandarlampung, Selasa (2/7).

Pandra menjelaskan, korupsi pengadaan peralatan olahraga tersebut diduga dilakukan oleh tiga orang tersangka, yakni Y, ZR, dan NM. Y merupakan seorang oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Disdik Lampung Selatan yang juga selaku pejabat pembuat komitmen (PPK), ZR selaku rekanan atau pemilik modal, dan NM selaku rekanan atau wakil direktur dari CV Mika Kharisma.

Dalam perkara tersebut, Y diduga telah menerima uang setoran sebesar Rp460 juta dari ZR sebelum kegiatan lelang dimulai. Kemudian, setelah adanya penerimaan uang tersebut keduanya mengatur pelaksanaan lelang kegiatan dengan maksud agar bisa dimenangkan oleh perusahaan CV Mika Kharisma.

“Perusahaan tersebut disiapkan oleh tersangka NM dengan tujuan agar bisa menang sesuai dengan yang mereka atur,” katanya.

Pandra menambahkan, berdasarkan hasil audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Lampung telah ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp1,8 miliar.

Atas perkara itu, ketiganya dikenakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

“Saat ini berkas hasil penyidikan ketiga tersangka sudah dinyatakan lengkap dan akan kami limpahkan ke jaksa hari ini untuk melaksanakan sidang,” katanya.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Islam Mementingkan Sasaran, Bukan Sarana

Karena itu, term NKRI Bersyariah, itu sejatinya bid’ah; tidak ada presedennya dalam sejarah Islam alias mengada-ada. Sesuatu yang bid’ah semestinya dijauhi oleh para pengikut Rasulullah Saw. Apalagi jika istilah ini diniatkan untuk hajat politik yang pragmatis.

Nasionalisme Kita: Rizal Ramli, Tak berkompromi Dengan Urusan Harga Diri Bangsa

Saat ini Rizal mempersoalkan isu Freeport, kenapa kita beli? kan itu punya kita sendiri setelah berakhir kontrak dua tahun lagi? Lalu orang-orang yang tidak suka pikiran Rizal atau merasa professor pintar atau merasa Rizal oposisi yang iri sama Jokowi, mengolok-olok Rizal sebagai goblok atau pengkhianat atau iri dan dengki atau tidak faham, dan lain sebagainya.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER