Perkara Korupsi Sektor Swasta, Kejagung Siap Tangani

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Kejaksaan Agung menyatakan siap menangani perkara korupsi sektor swasta menyusul legislatif tengah menyelesaikan Rancangan Undang-Undang atau RUU KUHP yang menyepakati tindak pidana korupsi sektor swasta.

“Saya (kejaksaan) sudah siap menangani korupsi untuk swasta, akan kita tangani,” kata Jaksa Agung HM Prasetyo di Jakarta, Jumat (26/1).

Ia mengaku pihaknya sudah pernah berdiskusi hal pihak swasta yang mau diserahkan ke Polri, kejaksaan sudah memiliki pengalaman menangani kasus korupsi.

Diakui dia, sektor swasta untuk ditangani aparat penegak hukum dalam kasus korupsinya, masih menjadi perbincangan, apakah KPK berwenang atau tidak menangani kasus korupsi tersebut.

Tentunya penegak hukum menjalankan peraturan perundang-undangan saja, kita lihat nanti, katanya.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif meminta agar lembaga yang dipimpinnya juga mempunyai kewenangan menangani korupsi swasta sebagaimana tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

“Dalam KUHP harus ada pasal yang mengatakan bahwa KPK juga memiliki kewenangan penanganan tindak pidana korupsi swasta,” kata Laode di Jakarta, Sabtu.

DPR saat ini sedang memfinalisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP yang menyepakati tindak pidana korupsi sektor swasta yaitu yang murni dilakukan oleh pihak swasta tanpa mengikutsertakan penyelenggara negara dimasukkan dalam KUHP.

Sebenarnya korupsi sektor swasta sudah masuk dalam UU No 7 Tahun 2006 mengenai ratifikasi Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC) tapi dalam legislasinya masih banyak kekurangan sehingga pada RUU KUHP akan mengatur hal tersebut tapi penegak hukum yang berwenang untuk melakukan penindakan terhadap korupsi sektor swasta hanyalah Polri dan Kejaksaan.

KPK sendiri tidak dimasukkan sebagai penegak hukum yang bisa mengusut korupsi tingkat swasta karena UU KPK No 30 Tahun 2002 hanya memberikan kewenangan terhadap dugaan tindak pidana korupsi oleh penyelenggara negara. (Ant/SU03)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Pasca Kecelakaan Tulang Belakang, Kaki Sering Nyeri dan Perih, Apa Sebabnya?

Pada 16 tahun yang lalu saya pernah kecelakaan dan tiga ruas tulang belakang remuk. 3 bulan awal kaki kiri saya tidak bisa berjalan, 6 bulan berikutnya sudah bisa jalan walaupun tidak sekuat kaki kanan, sampai sekarang.

Implikasi Hukum Kebohongan Publik dari Pejabat Negara

JADI DARI KEDUA LANDASAN HUKUM ISLAM TERSEBUT JELAS BERBOHONG ATAU BERDUSTA ADALAH PERBUATAN YANG DILARANG DAN HARAM HUKUMNYA.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER