Pemerintah Katakan Keberadaan KPK Hambat Investasi, Tapi Data Ini Katakan Sebaliknya


JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dr Moeldoko baru-baru ini menyampaikan bahwa keberandaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi salah satu kendala atau hambatan masuknya investasi di Indonesia.

Hal itu disampaikan Moeldoko menanggapi penolakan terhadap revisi Undang Undang KPK dan sikap pemerintah yang tidak akan menunda pengesahan UU KPK.

“Lembaga KPK itu bisa menghambat upaya investasi,” kata Moeldoko, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (23/9).

Namun, mantan Panglima TNI ini tidak menjelaskan apa alasan sehingga KPK disebut sebagai lembaga yang menghambat investor menanamkan modalnya di Tanah Air.

Faktanya Justru Korupsi Adalah Faktor Penghambat Investasi

Berbeda dengan pernyataan Moeldoko, data dan hasil kajian dari World Economic Forum (WEF) menunjukan justru korupsi adalah faktor tertinggi penghambat masuknya investasi ke Indonesia.

Dikutip dari katadata.co.id, WEF menempatkan korupsi dengan skor 13,8 tertinggi dari faktor lainnya sebagai faktor penghambat investasi di Indonesia. Hal tersebut lantaran maraknya praktik suap, gratifikasi, favoritisme, dan pelicin yang dilakukan sejumlah oknum, terutama dalam pengurusan perizinan.

Data World Economic Forum (WEF) terkait faktor penghambat investasi masuk ke Indonesia. (katadata.co.id)

Praktik-praktik korupsi mengakibatkan beberapa dampak terhadap investor. Dampak tersebut antara lain dapat memunculkan persaingan tidak sehat, distribusi ekonomi yang tidak merata, tingginya biaya ekonomi, memunculkan ekonomi bayangan, menciptakan ketidakpastian hukum, dan tidak efisiennya alokasi sumber daya perusahaan.

Dari data dan kajian WEF tersebut, jelaslah bahwa keberadaan KPK yang tujuannya untuk memberantas korupsi, justru bukan penghambat masuknya investasi ke Indonesia. Justru sebaliknya, keberadaan KPK yang menekan angka korupsi membuat inveastor percaya diri menanamkan modalnya di Indonesia.

Dari WEF tersebut, faktor berikutnya yang paling tinggi jadi penghambat investasi adalah birokrasi yang tidak efisien, akses pembiayaan, dan infrastruktur yang tidak memadai.

Kebijakan yang tidak stabil dan instabilitas pemerintahan juga jadi faktor yang menyebabkan investor berfikir dua kali menanamkan modalnya ke Indonesia.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Masa Bakti Dewan Pendidikan 2014-2019 Berakhir, Pemkot Surabaya Buka Rekrutmen

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Supomo mengatakan bahwa proses rekrutmen akan dimulai dengan pendafatran yang dilakukan secara daring (online) mulai hari ini, Selasa (18/2) hingga Jumat (28/2) mendatang.

Fahira ke Haters Anies: Jangan Sering Gol Bunuh Diri Nanti Kehabisan Energi

Bedakan wilayah Bekasi, Tangerang dan DKI saja tidak mampu. Siapa pengelola Kawasan GBK dan Jembatan Utan Kemayoran saja tidak paham. Bagaimana mau mau kritik apalagi menyerang.

Sering Kesemutan di Tangan Maupun Kaki Sejak Usia Muda, Apakah Sebabnya?

Kesemutan yang saya derita mudah timbul, semisal saat mengendarai sepeda motor, tangan saya memegang stang meskipun tidak erat dalam waktu 10 menit kedua tangan saya merasa kesemutan bercampur kebas, dan akan normal kembali apabila saya lepas.

Dinilai Lembek ke China Soal Natuna, PA 212 Minta Presiden Jokowi Pecat Prabowo

Menurut PA 212, langkah yang diambil Prabowo sangat kontras dengan sikap Presiden Jokowi yang tidak mau berkompromi dengan China yang telah melakukan pelanggaran batas wilayah di perairan Natuna.

Inilah Kekayaan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Yang Kena OTT KPK

Jumlah harta Saiful ini melonjak hampir empat kali lipat dibanding saat awal ia menjabat Wakil Bupati Sidoarjo periode 2005-2010, yang berdasarkan LHKPN tertanggal 28 April 2006 bernilai total Rp17.349.095.000.

Flash: Bupati Sidoarjo Kena OTT KPK Terkait Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa

OTT KPK ini, adalah juga yang pertama kali sejak revisi UU KPK diundangkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002.

TERPOPULER

Ternyata Menteri Agama Berasal dari Ormas Islam Yang Sama dengan Ustadz Tengku Zulkarnain

Fachrul Razi tercatat sebagai anggota Majelis Amanah Pusat PB Math'laul Anwar sejak 2018 berdasarkan Surat Keputusan nomor A.166/KPTS/PBMA/V/2018 yang ditandatangani Ketua Umum PB MA, Ahmad Sadeli Karim dan Sekjen Oke Setiadi
close