Pemerintah Katakan Keberadaan KPK Hambat Investasi, Tapi Data Ini Katakan Sebaliknya

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dr Moeldoko baru-baru ini menyampaikan bahwa keberandaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi salah satu kendala atau hambatan masuknya investasi di Indonesia.

Hal itu disampaikan Moeldoko menanggapi penolakan terhadap revisi Undang Undang KPK dan sikap pemerintah yang tidak akan menunda pengesahan UU KPK.

“Lembaga KPK itu bisa menghambat upaya investasi,” kata Moeldoko, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (23/9).

Namun, mantan Panglima TNI ini tidak menjelaskan apa alasan sehingga KPK disebut sebagai lembaga yang menghambat investor menanamkan modalnya di Tanah Air.

Faktanya Justru Korupsi Adalah Faktor Penghambat Investasi

Berbeda dengan pernyataan Moeldoko, data dan hasil kajian dari World Economic Forum (WEF) menunjukan justru korupsi adalah faktor tertinggi penghambat masuknya investasi ke Indonesia.

Dikutip dari katadata.co.id, WEF menempatkan korupsi dengan skor 13,8 tertinggi dari faktor lainnya sebagai faktor penghambat investasi di Indonesia. Hal tersebut lantaran maraknya praktik suap, gratifikasi, favoritisme, dan pelicin yang dilakukan sejumlah oknum, terutama dalam pengurusan perizinan.

Data World Economic Forum (WEF) terkait faktor penghambat investasi masuk ke Indonesia. (katadata.co.id)

Praktik-praktik korupsi mengakibatkan beberapa dampak terhadap investor. Dampak tersebut antara lain dapat memunculkan persaingan tidak sehat, distribusi ekonomi yang tidak merata, tingginya biaya ekonomi, memunculkan ekonomi bayangan, menciptakan ketidakpastian hukum, dan tidak efisiennya alokasi sumber daya perusahaan.

Dari data dan kajian WEF tersebut, jelaslah bahwa keberadaan KPK yang tujuannya untuk memberantas korupsi, justru bukan penghambat masuknya investasi ke Indonesia. Justru sebaliknya, keberadaan KPK yang menekan angka korupsi membuat inveastor percaya diri menanamkan modalnya di Indonesia.

Dari WEF tersebut, faktor berikutnya yang paling tinggi jadi penghambat investasi adalah birokrasi yang tidak efisien, akses pembiayaan, dan infrastruktur yang tidak memadai.

Kebijakan yang tidak stabil dan instabilitas pemerintahan juga jadi faktor yang menyebabkan investor berfikir dua kali menanamkan modalnya ke Indonesia.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Lompatan Kinerja Helmy Yahya

Yang harus dikelola Helmy bukan hanya peralatan yang jadul, namun juga anggaran yang sangat minim. Dengan jumlah karyawan terbatas, TVRI masih harus mengelola pemancar yang berlokasi di seluruh Nusantara, bahkan di pelosok negeri yang tidak marketable seperti di Pulau Miangas atau Rote.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Indonesia Darurat Keadilan