Pemerintah Katakan Keberadaan KPK Hambat Investasi, Tapi Data Ini Katakan Sebaliknya

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dr Moeldoko baru-baru ini menyampaikan bahwa keberandaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi salah satu kendala atau hambatan masuknya investasi di Indonesia.

Hal itu disampaikan Moeldoko menanggapi penolakan terhadap revisi Undang Undang KPK dan sikap pemerintah yang tidak akan menunda pengesahan UU KPK.

“Lembaga KPK itu bisa menghambat upaya investasi,” kata Moeldoko, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (23/9).

Namun, mantan Panglima TNI ini tidak menjelaskan apa alasan sehingga KPK disebut sebagai lembaga yang menghambat investor menanamkan modalnya di Tanah Air.

Faktanya Justru Korupsi Adalah Faktor Penghambat Investasi

Berbeda dengan pernyataan Moeldoko, data dan hasil kajian dari World Economic Forum (WEF) menunjukan justru korupsi adalah faktor tertinggi penghambat masuknya investasi ke Indonesia.

Dikutip dari katadata.co.id, WEF menempatkan korupsi dengan skor 13,8 tertinggi dari faktor lainnya sebagai faktor penghambat investasi di Indonesia. Hal tersebut lantaran maraknya praktik suap, gratifikasi, favoritisme, dan pelicin yang dilakukan sejumlah oknum, terutama dalam pengurusan perizinan.

Data World Economic Forum (WEF) terkait faktor penghambat investasi masuk ke Indonesia. (katadata.co.id)

Praktik-praktik korupsi mengakibatkan beberapa dampak terhadap investor. Dampak tersebut antara lain dapat memunculkan persaingan tidak sehat, distribusi ekonomi yang tidak merata, tingginya biaya ekonomi, memunculkan ekonomi bayangan, menciptakan ketidakpastian hukum, dan tidak efisiennya alokasi sumber daya perusahaan.

Dari data dan kajian WEF tersebut, jelaslah bahwa keberadaan KPK yang tujuannya untuk memberantas korupsi, justru bukan penghambat masuknya investasi ke Indonesia. Justru sebaliknya, keberadaan KPK yang menekan angka korupsi membuat inveastor percaya diri menanamkan modalnya di Indonesia.

Dari WEF tersebut, faktor berikutnya yang paling tinggi jadi penghambat investasi adalah birokrasi yang tidak efisien, akses pembiayaan, dan infrastruktur yang tidak memadai.

Kebijakan yang tidak stabil dan instabilitas pemerintahan juga jadi faktor yang menyebabkan investor berfikir dua kali menanamkan modalnya ke Indonesia.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

“Tenggelamkan!” Yang Populer di Era Susi Pudjiastuti, Bakal Hilang di Era Edhy Prabowo

"Tenggelamkan!" yang selama 5 tahun belakangan akrab di telinga masyarakat, akan hilang pasca Susi tidak lagi menjabat sebagai Menteri KKP, digantikan politisi Gerindra, Edhy Prabowo.

Bantah Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, Begini Penjelasan Pemprov DKI

Malah kata Syaefuloh, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan peningkatan anggaran rehabilitasi total gedung sekolah secara signifikan, terutama pada 2017 sampai 2020

Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, PSI: Bukti Kepedulian Anies Sangat Rendah Pada Pelajar

Diungkapkan Anggara, bahwa untuk melaksanakan perhelatan balap mobil listrik tersebut, Pemprov DKI menganggarkan sebesar Rp1,16 triliun. Namun, anggaran sebesar itu ternyata diambil dengan cara memangkas anggaran lain yang jauh lebih penting.

Bertemu Dubes Saudi Siang Ini, Menhan Prabowo Akan Bahas Soal Habib Rizieq

Dalam pertemuan yang direncanakan berlangsung pukul 15.00 WIB tersebut, Prabowo berharap dapat juga membahas soal klaim HRS yang mengatakan dicekal Kerajaan Arab Saudi.

Setelah 25 Tahun Bekerja Sebagai Dokter, Baru Ketahuan Ijazah Yang Digunakan Palsu

Ijazah kedokteran SU diketahui palsu setelah 25 tahun bekerja sebagai dokter di PT Pelni.

Akhirnya, Dahnil Anzar Bergabung di Pemerintahan Jokowi Sebagai Staf Khusus Menteri Pertahanan

Dahnil yang dikenal sangat keras mengkritisi pemerintahan Presiden Jokowi sebelumnya, mengaku baru ia yang ditunjuk Prabowo sebagai staf khusus yang berwenang di bidang Komunikasi publik pada bidang sosial ekonomi dan hubungan antara lembaga.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Akhirnya, Dahnil Anzar Bergabung di Pemerintahan Jokowi Sebagai Staf Khusus Menteri Pertahanan

Dahnil yang dikenal sangat keras mengkritisi pemerintahan Presiden Jokowi sebelumnya, mengaku baru ia yang ditunjuk Prabowo sebagai staf khusus yang berwenang di bidang Komunikasi publik pada bidang sosial ekonomi dan hubungan antara lembaga.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

close