Pemerintah Katakan Keberadaan KPK Hambat Investasi, Tapi Data Ini Katakan Sebaliknya

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dr Moeldoko baru-baru ini menyampaikan bahwa keberandaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi salah satu kendala atau hambatan masuknya investasi di Indonesia.

Hal itu disampaikan Moeldoko menanggapi penolakan terhadap revisi Undang Undang KPK dan sikap pemerintah yang tidak akan menunda pengesahan UU KPK.

“Lembaga KPK itu bisa menghambat upaya investasi,” kata Moeldoko, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (23/9).

Namun, mantan Panglima TNI ini tidak menjelaskan apa alasan sehingga KPK disebut sebagai lembaga yang menghambat investor menanamkan modalnya di Tanah Air.

Faktanya Justru Korupsi Adalah Faktor Penghambat Investasi

Berbeda dengan pernyataan Moeldoko, data dan hasil kajian dari World Economic Forum (WEF) menunjukan justru korupsi adalah faktor tertinggi penghambat masuknya investasi ke Indonesia.

Dikutip dari katadata.co.id, WEF menempatkan korupsi dengan skor 13,8 tertinggi dari faktor lainnya sebagai faktor penghambat investasi di Indonesia. Hal tersebut lantaran maraknya praktik suap, gratifikasi, favoritisme, dan pelicin yang dilakukan sejumlah oknum, terutama dalam pengurusan perizinan.

Data World Economic Forum (WEF) terkait faktor penghambat investasi masuk ke Indonesia. (katadata.co.id)

Praktik-praktik korupsi mengakibatkan beberapa dampak terhadap investor. Dampak tersebut antara lain dapat memunculkan persaingan tidak sehat, distribusi ekonomi yang tidak merata, tingginya biaya ekonomi, memunculkan ekonomi bayangan, menciptakan ketidakpastian hukum, dan tidak efisiennya alokasi sumber daya perusahaan.

Dari data dan kajian WEF tersebut, jelaslah bahwa keberadaan KPK yang tujuannya untuk memberantas korupsi, justru bukan penghambat masuknya investasi ke Indonesia. Justru sebaliknya, keberadaan KPK yang menekan angka korupsi membuat inveastor percaya diri menanamkan modalnya di Indonesia.

Dari WEF tersebut, faktor berikutnya yang paling tinggi jadi penghambat investasi adalah birokrasi yang tidak efisien, akses pembiayaan, dan infrastruktur yang tidak memadai.

Kebijakan yang tidak stabil dan instabilitas pemerintahan juga jadi faktor yang menyebabkan investor berfikir dua kali menanamkan modalnya ke Indonesia.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

BUMN, Pseudo CEO, dan Efek Negatifnya

vonis hakim menunjukkan bahwa sejatinya Karen bukan direktur sesungguhnya. Bukan direktur utama yang sesungguhnya. Bukan CEO. Karen hanyalah seorang direktur semu. Seorang direktur-direkturan.

Tidak Larang Demo Saat Pelantikan, Jokowi: Dijamin Konstitusi

Presiden Jokowi menegaskan bahwa pihaknya tidak melarang aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang ingin dilakukan masyarakat, menjelang dan saat pelantikan Presiden-Wakil Presiden terpilih Pilpres 2019, pada tanggal 20 Oktober mendatang.

La Nyalla: Kongres PSSI Merupakan Momentum Mengembalikan Kedaulatan Voters

"Dengan hak suaranya di kongres, voters lah yang akan menjadi penentu hitam putihnya sepakbola negeri ini. Sebab, voters-lah yang memilih 15 pejabat elit PSSI untuk periode 2019-2023. Yaitu Ketua Umum, 2 Wakil Ketua Umum, dan 12 Exco," kata La Nyalla

Rhenald Kasali: CEO Harus Bisa Bedakan Resesi dengan Disrupsi

Pakar disrupsi Indonesia, Prof Rhenald Kasali mengingatkan agar pelaku usaha dan BUMN bisa membedakan ancaman resesi dengan disrupsi. Terlebih saat sejumlah unicorn mulai diuji di pasar modal dan beralih dari angel investor ke publik.

Ditengah Merapatnya Prabowo ke Jokowi, Sandiaga “Deklarasi” Kembali ke Gerindra

Sandiaga Uno yang sebelum Pilpres 2019 menyatakan keluar dari Partai Gerindra untuk berpasangan dengan Prabowo di Pilpres 2019, hari ini Selasa (15/10) menyatakan kembali ke partai asalnya tersebut.

Anda Penderita Tukak Lambung? Catat, Inilah Obat Pengganti Ranitidin Yang Telah Ditarik

Dari laman resmi BPOM yang diakses di Jakarta, Selasa (15/10), menyebut obat dengan Ranitidin saat ini ditarik secara sementara karena diduga mengandung cemaran N-Nitrosodimethylamine (NDMA) yang memicu kanker (karsinogenik).

Sesuai Anjuran Anies, Pemkot Jaktim Siapkan Trotoar Jatinegara Untuk Berdagang PKL

Pemerintah Kota Jakarta Timur saat ini sedang menyiapkan area trotoar di kawasan Jatinegara sebagai area bagi pedagang kaki lima (PKL). Hal ini dilakukan sesuat dengan permintaan Gubernur Anies Baswedan.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi