Pasca OTT KPK, Ruang Kerja Gubernur Kepri Disegel

TANJUNGPINANG, SERUJI.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel ruang kerja Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Nurdin Basirun di Pulau Dompak, Tanjungpinang, Rabu (10/7) malam atau sekitar pukul 23.00 WIB.

“Penyegelan itu dilakukan oleh lima anggota KPK. Mereka mengenakan masker untuk menutupi wajahnya,” kata salah seorang anggota Satpol PP Pemprov Kepri, Kamis (11/7).

Penyegelan ini buntut dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terkait dugaan kasus suap dana reklamasi yang melibatkan Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Kadis DKP Edy Sofyan, Kadis PUPR Abu Bakar, Kabid Perikanan Tangkap Budi Hartono, Staf DKP Aulia Rahman, sopir DKP Muhammad Salihin, dan pengusaha minuman alkohol asal Karimun Andreas Budi Sampurno.

Pantauan di lapangan, KPK tampaknya hanya menyegel ruang kerja milik orang nomor satu di Kepri tersebut.

Sementara ruang kerja Kadis DKP dan Kadis PUPR, terpantau tidak disegel oleh komisi anti rasuah itu.

“Sejak semalam memang tidak ada penyegelan ruang kerja kadis oleh KPK. Kalau ruang kerja gubernur, iya benar,” kata salah satu ASN di kantor Dinas PUPR Kepri.

Pasca-OTT ini kegiatan di lingkungan Pemprov Kepri tetap berjalan normal. Para ASN terlihat beraktivitas seperti biasa sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Bahkan, sejumlah ASN juga tampak melaksanakan senam sehat yang menjadi agenda rutin bulanan mereka di halaman kantor gubernur.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Demikian Mudah Dikenali Sebagai Hoaks, Info 7 Kontainer Surat Suara Masih Telan “Korban”

Yang membuat saya heran, kenapa para politisi, terutama yang menyebarkan info hoaks ini di akun media sosial (walau dalam bentuk tanya sekalipun) tidak mengenali bahwa info ini adalah hoaks?

Diskursus Jernih DAS Citarum

Melalui seminar ini, BPK ingin berperan memperbaiki sungai sepanjang 300 kilometer yang didapuk oleh Bank Dunia sebagai sungai terkotor di dunia tersebut.

NKRI Bersyariah dan Ruang Publik Inkusif

Saya sendiri berpendapat bahwa dasar negara Republik Indonesia Pancasila sudah sangat memadai sebagai kesepakatan bersama menuju tatanan bernegara yang demokratik sekaligus mewadahi religiusitas inklusif dari segenap warga negara Indonesia termasuk didalamnya mayoritas ummat Islam.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER