NU Undang Tony Kwok, Mantan Pimpinan KPK Hongkong

JAKARTA– Korupsi merupakan penyakit masyarakat yang sulit diberantas karena budaya korupsi sudah menjalar keseluruh aspek kehidupan. Korupsi bisa menghambat negara dalam mensejahterakan rakyatnya sehingga perlu ada strategi guna melakukan penindakan. Indonesia bisa belajar dari negara lain yang berhasil memperbaiki diri dari korupsi, salah satunya adalah Hongkong.

Menurut Transparansi Internasional, pada 2016 wilayah khusus Tiongkok tersebut memiliki indeks persepsi korupsi 77 dalam skala 100, dan berada di peringkat 15 sebagai negara paling bersih dari korupsi. Sebagai perbandingan, Indonesia pada periode yang sama masih memiliki indeks 37 di peringkat 90. Semakin kecil peringkat, maka semakin bersih negara tersebut. Pada 2016 negara terbersih adalah Denmark dan Selandia Baru, masing-masing dengan skor 90.

Keberhasilan Hongkong dalam menindak korupsi adalah keberadaan Hongkong Independent Comission Againt Corruption (ICAC). ICAC adalah lembaga pemberantasan korupsi yang dibentuk oleh pemerintahan Hongkong. Dalam perjalanannya, ICAC terlebih dahulu memberantasan penyakit korupsi yang berada di tubuh aparat penegak hukum Hongkong, yakni Kepolisian. Rakyat Hongkong-pun menuai manfaatnya ketika aparat penegak hukumnya bersih.

Untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi tersebut program studi ilmu hukum universitas NU Indonesia (Unusia) Jakarta mengundang mantan pimpinan ICAC Hongkong guna berbagi ilmu dan strategi dalam upaya mencegah dan menindak korupsi.


“Terkait dengan pemberantasan korupsi maka kita patut belajar dari ICAC Hongkong, dan alhamdulillah mantan pimpinan ICAC, Tony Kwok mau menghadiri launching Pusat Kajian dan Pendidikan Anti Korupsi yang akan kita adakan dan dia mau membeberkan pengalamannya dalam melaksanakan tugas,” ucap Muhammad Afifi, Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta, Jum’at (17/2).

Dalam memberikan ceramahnya Tony Kwok akan dimoderatori oleh Muhtar Said yang juga dosen illmu hukum Unusia. Sedangkan acara akan dilaksanakan pada Senin 20 Februari 2017 jam 18.00 WIB di Lantai 8 Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Indonesia (PBNU), jalan Keramat Raya No 164.  Acara ini terbuka untuk umum. Bagi yang akan hadir bisa kontak ke nomor +62 895-1740-9874.

EDITOR: Yus Arza

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Nikmat Allah Jangan Dustakan

Kenapa anak itu bahagia? Karena dia tahu berterimakasih dan menghargai hadiah yang didapatnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Menurut Laode M Syarif, saat ini 68% pelaku korupsi merupakan lulusan perguruan tinggi. Makanya, perguruan tinggi harus bertanggungjawab atas kejahatan korupsi yang dilakukan lulusannya.

Media di Tengah Masyarakat Yang Terjangkit Post Truth

Bagi media, Post Truth itu sesungguhnya sangat menguntungkan. Karena di tengah masyarakat yang terjangkiti Post Truth mereka tidak sedang mencari kebenaran, tapi kesukaan.

Pakar Gempa AS Minta Maaf ke Masyarakat NTB Atas Prediksi Potensi Gempa di Lombok

Ahli geologi dan kegempaan asal Amerika Serikat, Prof Ron A Harris meminta maaf kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) atas pernyataanya mengenai hasil penelitian potensi gempa di selatan Lombok, sehingga membuat rasa takut masyarakat.

Indonesia Kecam Dewan Kota Oxford Yang Berikan Penghargaan Pada Benny Wenda

Pemerintah Indonesia mengecam keras pemberian penghargaan oleh Dewan Kota Oxford, Inggris, kepada Benny Wenda, anggota kelompok gerakan separatis Kemerdekaan Papua Barat.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Kasus Korupsi Jasmas, Wakil Ketua DPRD dari Gerindra Ini Dijebloskan ke Rutan Medaeng

Wakil Ketua DPRD Surabaya dari Partai Gerindra, Darmawan (Aden) usai diperiksa sebagai saksi terkait aliran dana Jasmas senilai Rp4,9 miliar yang bermasalah tersebut, Selasa (16/7) langsung ditahan penyidik Kejari Tanjung Perak.

Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Menurut Laode M Syarif, saat ini 68% pelaku korupsi merupakan lulusan perguruan tinggi. Makanya, perguruan tinggi harus bertanggungjawab atas kejahatan korupsi yang dilakukan lulusannya.

Wow, Utang Pemerintah Kembali Naik Capai Rp4.570 Triliun, Beginilah Posturnya

Jika dibandingkan dengan posisi utang pemerintah pada akhir Desember 2018 yang berjumlah Rp3.995,25 triliun, utang pemerintah pusat ini mengalami kenaikan sebesar 14,39% atau sebesar Rp574,92 triliun.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Ucapkan Selamat Pada Jokowi, Prabowo: Kami Siap Membantu Jika Diperlukan

Prabowo juga menyatakan kesiapannya untuk membantu pemerintahan Jokowi bila diperlukan untuk kepentingan rakyat. “Menjadi Presiden itu mengabdi. Masalah yang dihapi besar, kami siap membantu kalau diperlukan untuk kepentingan rakyat,” ujar Prabowo.

Jokowi-Prabowo Bertemu, Berakhirlah Era Cebong-Kampret

Akhirnya Presiden terpilih dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Jokowi bertemu dengan calon Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan bersejarah itu terjadi di stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) Lebak Bulus Jakarta Selatan, Sabtu (13/7) pukul 10.00 WIB.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Menurut Laode M Syarif, saat ini 68% pelaku korupsi merupakan lulusan perguruan tinggi. Makanya, perguruan tinggi harus bertanggungjawab atas kejahatan korupsi yang dilakukan lulusannya.

Wow, Utang Pemerintah Kembali Naik Capai Rp4.570 Triliun, Beginilah Posturnya

Jika dibandingkan dengan posisi utang pemerintah pada akhir Desember 2018 yang berjumlah Rp3.995,25 triliun, utang pemerintah pusat ini mengalami kenaikan sebesar 14,39% atau sebesar Rp574,92 triliun.