Mantan Komisioner Desak KPU Ganti Calon Kepala Daerah Korup

0
37
Hadar Nafis, Mantan Komisioner KPU (foto: istimewa)

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Mantan Pelaksana Tugas Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay mendorong KPU memiliki diskresi untuk mengganti calon kepala daerah yang korup atau terlibat tindak pidana korupsi.

“Kalau ada dugaan kuat calon itu tersangkut masalah hukum, apalagi korupsi, maka harus segera diproses. Bahkan, KPU perlu memberi ruang supaya calon bersangkutan dapat ditarik dan diganti,” kata Hadar di Jakarta, Rabu (14/3).

Komisioner KPU periode 2012-2017 itu menambahkan larangan yang menyatakan calon peserta pilkada tidak dapat ditarik atau mengundurkan diri harus diterapkan apabila calon kepala daerah tersebut tidak tersangkut masalah hukum.

Sehingga, perlakuan untuk calon yang jelas-jelas tersangkut dugaan kasus korupsi harus dapat diganti dengan calon lain, katanya.

Menurut pendiri Unfrel (University Network for Free and Fair Elections) dan Cetro (Centre for Electoral Reform) ini, kalau ada fakta hukum, calon kepala daerah yang terkena OTT (operasi tangkap tangan), menjadi tersangka, ditahan, apalagi diduga kuat terlibat korupsi, maka harus diganti.

Ia menyayangkan kebijakan yang berjalan saat ini justru membuat ruang bagi calon kepala daerah yang tidak berintegritas, dapat terpilih menjadi gubernur, bupati, atau wali kota, karena mereka yang telah berstatus tersangka atau tertangkap, tidak ditarik atau diganti kepesertaannya sebagai calon kepala daerah.

Polemik terkait rencana pengumuman calon kepala daerah yang diduga terlibat kasus korupsi di daerah muncul setelah Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Agus Rahardjo mengancam akan mengumumkan nama-nama calon kepala daerah korup.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto meminta KPK mempertimbangkan pengumuman tersebut guna menjaga stabilitas politik di daerah menjelang pelaksanaan pilkada pada 27 Juni 2018.

Terkait hal itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan calon kepala daerah yang terlibat dalam OTT dan ditahan oleh KPK memang akan mengganggu stabilitas politik di daerah saat pilkada.

“Yang sulit itu kalau OTT. Kalau penyidikan biasa mungkin bisa ditunda tetapi kalau OTT, kan, tidak. Hari itu OTT, ya hari itu juga kena,” kata Wapres Jusuf Kalla. (Ant/SU03)

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA
Sriwijaya FC

Sriwijaya FC Targetkan Juara Piala Indonesia 2018

PALEMBANG, SERUJI.CO.ID - Sriwijaya FC menargetkan juara di ajang Piala Indonesia 2018 yang akan bergulir pada pertengahan Juli mendatang dan sebelumnya telah tiga kali menjuarai...
Penggelapan dana

Jadi Tahanan KPK , Dua Cawali Malang Terancam Tidak Mencoblos

MALANG, SERUJI.CO.ID -  Dua calon Wali Kota Malang (Cawali), masing-masing Ya'qud Ananda Qudban dan Moch Anton terancam tidak bisa menggunakan hak politiknya dan mencoblos pada...

Polisi Kerahkan Ratusan Personel Amankan Pilgub Jateng

BANJARNEGARA, SERUJI.CO.ID - Kepolisian Resor Banjarnegara akan menyiagakan sekitar 435 personel untuk mengamankan jalannya Pemilihan Gubernur Jawa Tengah yang akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018...

FIFA Bantah Kasus Doping Pemain Rusia

RUSIA, SERUJI.CO.ID -  FIFA pada Ahad (24/6) menolak laporan media Inggris yang menyatakan adanya kasus doping yang ditutup-tutupi di antara pemain sepak bola tim nasional...
Orang tenggelam

Wisatawan Danau Tambing Dilaporkan Hilang Tenggelam

PALU, SERUJI.CO.ID - Seorang pengunjung obyek wisata Danau Tambing, di Kawasan Taman Nasional Lore Lindu (TNLL), Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, dilaporkan tenggelam saat menikmati keindahan...