close

Mantan Komisioner Desak KPU Ganti Calon Kepala Daerah Korup

JAKARTA, SERUJI.CO.ID –┬áMantan Pelaksana Tugas Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay mendorong KPU memiliki diskresi untuk mengganti calon kepala daerah yang korup atau terlibat tindak pidana korupsi.

“Kalau ada dugaan kuat calon itu tersangkut masalah hukum, apalagi korupsi, maka harus segera diproses. Bahkan, KPU perlu memberi ruang supaya calon bersangkutan dapat ditarik dan diganti,” kata Hadar di Jakarta, Rabu (14/3).

Komisioner KPU periode 2012-2017 itu menambahkan larangan yang menyatakan calon peserta pilkada tidak dapat ditarik atau mengundurkan diri harus diterapkan apabila calon kepala daerah tersebut tidak tersangkut masalah hukum.

Sehingga, perlakuan untuk calon yang jelas-jelas tersangkut dugaan kasus korupsi harus dapat diganti dengan calon lain, katanya.


Menurut pendiri Unfrel (University Network for Free and Fair Elections) dan Cetro (Centre for Electoral Reform) ini, kalau ada fakta hukum, calon kepala daerah yang terkena OTT (operasi tangkap tangan), menjadi tersangka, ditahan, apalagi diduga kuat terlibat korupsi, maka harus diganti.

Ia menyayangkan kebijakan yang berjalan saat ini justru membuat ruang bagi calon kepala daerah yang tidak berintegritas, dapat terpilih menjadi gubernur, bupati, atau wali kota, karena mereka yang telah berstatus tersangka atau tertangkap, tidak ditarik atau diganti kepesertaannya sebagai calon kepala daerah.

Polemik terkait rencana pengumuman calon kepala daerah yang diduga terlibat kasus korupsi di daerah muncul setelah Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Agus Rahardjo mengancam akan mengumumkan nama-nama calon kepala daerah korup.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto meminta KPK mempertimbangkan pengumuman tersebut guna menjaga stabilitas politik di daerah menjelang pelaksanaan pilkada pada 27 Juni 2018.

Terkait hal itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan calon kepala daerah yang terlibat dalam OTT dan ditahan oleh KPK memang akan mengganggu stabilitas politik di daerah saat pilkada.

“Yang sulit itu kalau OTT. Kalau penyidikan biasa mungkin bisa ditunda tetapi kalau OTT, kan, tidak. Hari itu OTT, ya hari itu juga kena,” kata Wapres Jusuf Kalla. (Ant/SU03)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Nikmat Allah Jangan Dustakan

Kenapa anak itu bahagia? Karena dia tahu berterimakasih dan menghargai hadiah yang didapatnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Media di Tengah Masyarakat Yang Terjangkit Post Truth

Bagi media, Post Truth itu sesungguhnya sangat menguntungkan. Karena di tengah masyarakat yang terjangkiti Post Truth mereka tidak sedang mencari kebenaran, tapi kesukaan.

Diskursus Jernih DAS Citarum

Melalui seminar ini, BPK ingin berperan memperbaiki sungai sepanjang 300 kilometer yang didapuk oleh Bank Dunia sebagai sungai terkotor di dunia tersebut.

Renungan Hari Tenang: Dari Indonesia Pusaka Hingga Tuhan Survei

Dan memang itulah tujuan tertinggi dari ritual pemilu. Kompetisi, adu gagasan, demonstrasi kepentingan, itu semua semacam gerak senam dan angkat beban dalam gymnasium.

BPN Hormati Keputusan MK Memajukan Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2019

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menghormati...

Keputusan Sengketa Pilpres Dipercepat Pada Tanggal 27 Juni

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama...

PPDB Zonasi di Jakarta Akan Dilakukan Penyesuaian

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan...

Hindari Sinar-X, Sabu-Sabu Diselundupkan di Dalam Jok Mobil

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Penyelundup 15 kilogram (kg) sabu-sabu yang...

Bawaslu Kudus Persiapkan Data Untuk Hadapi Gugatan di MK

KUDUS, SERUJI.CO.ID - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kudus,...

Sikap Politik PAN Akan Dirujuk Dari Putusan MK

DEPOK, SERUJI.CO.ID - Sekjen PAN, Eddy Soeparno menyatakan putusan...

TERPOPULER