Mantan Hakim Gunakan Uang Suap Lunasi Hutang

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Mantan hakim yang juga Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono mengaku menggunakan uang 80 ribu dolar Singapura dari anggota DPR Aditya Anugrah Moha untuk melunasi utang-utangnya.

“Dari dolar Singapura, saya tukar, saya pakai untuk membayar utang Rp200 juta diserahkan ke Pak Mulyani dengan cara ditransfer,” kata Sudiwardono dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (25/4).

Sudiwardono menjadi saksi untuk terdakwa Aditya Anughra Moha yang didakwa memberikan 120 ribu dolar Singapura (sekitar Rp1,24 miliar) kepada Sudiwardono agar tidak melakukan penahanan terhadap ibunda Aditya, Marlina Moha Siahaan yang divonis 5 tahun penjara agar tidak ditahan dan memberikan putusan bebas di tingkat banding.

“Lalu ada yang saya serahkan ke anak pertama saya, diantaranya untuk bayar ‘leasing’ seperti dalam berita acara untuk ‘leasing’ Honda Jazz jumlahnya 25 juta, untuk bayar BPKB Honda Freed Rp12 juta dan mobil lain,” tambah Sudiwardono.

Jaksa penuntut umum KPK Ali Fikri menanyakan uang 20 ribu dolar Singapura untuk membayar akreditasi PT Manado, yaitu untuk AC, perbaikan lantai, halaman, jendela kantor, pengecatan.

“Jumlahnya sekitar itu karena saya butuh untuk pimpinan tapi nilainya kami lupa,” jawab Sudiwardono.

Jaksa kembali mengejar Sudiwardono bahwa uang tersebut hanya titipan Aditya, tetapi kok ko digunakan.

“Uang ini untuk saudara kan?” tanya jaksa Ali Fikri.

“Iya,” jawab Sudiwardono.

Jaksa juga menanyakan apakah ada kata-kata uangnya akan dikembalikan dan Sudiwardono menjawab tidak.

Jaksa juga menanyakan apakah ada pengaruhnya terhadap putusan Marlina Moha setelah menerima uang tersebut.

“Kalau saya tidak, karena saya belum bicara dengan anggota, belum mengarah ke putusan tapi agar tidak ditahan,” jawab Sudiwardono.

Jaksa KPK ini menanyakan pertemuannya dengan Aditya di pintu darurat hotel Alila.

“Saya bilang ke Aditya nanti saja, saya sudah nolak tapi Aditya tetap maksa karena Aditya minta itu tapi saya belum berbuat apa-apa,” jawab Sudiwardono.

“Memang belum melakukan apa?” tanya jaksa Ali.

“Silakan tanya ke Aditya, jangan paksa saya menjawab,” jawab Sudiwardono sengit.

Uang suap dalam perkara ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu pertama pada 12 Agustus 2017 di rumah Sudiwardono di Yogya sebesar 80 ribu dolar Singapura sehingga pada 18 Agustus 2017 Sudiwardono mengeluarkan surat yang menerangkan bahwa Sudiwardono sebagai ketua PT Manado tidak melakukan penahanan terhadap Marlina Moha Siahaan.

Pemberian kedua yaitu pada 6 Oktober 2017 di depan pintu tangga darurat hotel Alila Jakarta Pusaat senilai 30 ribu dolar AS serta dijanjikan tambahan 10 ribu dolar Singapura yang masih berada di mobil Avanza Aditya dan merupakan bagian dari uang yang dijanjikan.

Atas perbuatannya, Aditya didakwa berdasarkan pasal 5 ayat (1) huruf a dan pasal 6 ayat 1 huruf a atau pasal 13 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  (Ant/SU02)

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER