LPSK: Pelapor Kasus Korupsi Harus Dipermudah dan Dilindungi

0
67
lpsk

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai menyatakan bahwa setiap orang yang memiliki informasi mengenai penyimpangan atau dugaan korupsi dan berniat melaporkannya, sudah selayaknya dipermudah dan identitasnya dilindungi.

“Pelapor harus dijauhkan dari ancaman pelaporan balik atau bentuk-bentuk intimidasi lainnya,” ucap Haris dalam acara peluncuran sistem pelaporan dalam jaringan “Terintegrasi Antar Sistem (Tegas)” di kantor LPSK Jakarta, Rabu (27/9).

Haris juga menyampaikan bahwa sistem “Tegas” dapat menjadi jalan pintas bagi pelapor sehingga tidak perlu merasa terbebani saat melaporkan kecurangan atau potensi korupsi yang dia ketahui.

Sistem dalam jaringan “Tegas” dikatakan Haris juga harus diikuti upaya untuk menciptakan suatu kondisi dimana pelapor yakin laporannya tidak akan menimbulkan risiko bagi dirinya sendiri.

“Dalam memberantas korupsi, partisipasi masyarakat sangat berperan, oleh sebab itu harus ada komitmen bersama agar tidak ada dampak bagi pelapor,” ujar Haris.

Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2016 dan 2017 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi menjadi panduan dasar LPSK meluncurkan sistem pelaporan dalam jaringan “Tegas”.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Informasi dan Data KPK Harry Budiarto mengungkapkan, pemerintah sudah mengeluarkan dua inpres terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Terkait dengan sistem pelaporan dalam jaringan “Tegas”, Harry kembali mengingatkan para pengelola sistem dalam jaringan “Tegas” di tiap kementerian supaya data pelapor tidak bocor, karena data tersebut menyangkut keselamatan pelapor.

Sistem dalam jaringan “Tegas” ini dikatakan Haris telah terintegrasi dengan 17 kementerian atau lembaga dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Ant/SU02)

Langganan berita lewat Telegram
loading...
Loading...
BACA JUGA

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

TERBARU