LPSK: Pelapor Kasus Korupsi Harus Dipermudah dan Dilindungi

0
27
lpsk

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai menyatakan bahwa setiap orang yang memiliki informasi mengenai penyimpangan atau dugaan korupsi dan berniat melaporkannya, sudah selayaknya dipermudah dan identitasnya dilindungi.

“Pelapor harus dijauhkan dari ancaman pelaporan balik atau bentuk-bentuk intimidasi lainnya,” ucap Haris dalam acara peluncuran sistem pelaporan dalam jaringan “Terintegrasi Antar Sistem (Tegas)” di kantor LPSK Jakarta, Rabu (27/9).

Haris juga menyampaikan bahwa sistem “Tegas” dapat menjadi jalan pintas bagi pelapor sehingga tidak perlu merasa terbebani saat melaporkan kecurangan atau potensi korupsi yang dia ketahui.

Sistem dalam jaringan “Tegas” dikatakan Haris juga harus diikuti upaya untuk menciptakan suatu kondisi dimana pelapor yakin laporannya tidak akan menimbulkan risiko bagi dirinya sendiri.

“Dalam memberantas korupsi, partisipasi masyarakat sangat berperan, oleh sebab itu harus ada komitmen bersama agar tidak ada dampak bagi pelapor,” ujar Haris.

Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2016 dan 2017 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi menjadi panduan dasar LPSK meluncurkan sistem pelaporan dalam jaringan “Tegas”.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Informasi dan Data KPK Harry Budiarto mengungkapkan, pemerintah sudah mengeluarkan dua inpres terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Terkait dengan sistem pelaporan dalam jaringan “Tegas”, Harry kembali mengingatkan para pengelola sistem dalam jaringan “Tegas” di tiap kementerian supaya data pelapor tidak bocor, karena data tersebut menyangkut keselamatan pelapor.

Sistem dalam jaringan “Tegas” ini dikatakan Haris telah terintegrasi dengan 17 kementerian atau lembaga dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

Fahmy Alaydroes

PKS: Pemerintah Jangan Terlalu Fokus Pada Pembangunan Infrastruktur

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) Fahmi Alaydroes menyatakan pemerintahan tidak seharusnya terlalu fokus kepada...

Ketua MPR: Delapan Parpol Setujui Miras Dijual Bebas

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) Zulkifli Hasan mengungkapkan, saat pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang peredaran minuman keras (RUU Miras) di DPR, ada...
Tolak LGBT

Ketua MPR: Lima Fraksi Setujui Perilaku LGBT

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan mengungkapkan ada lima fraksi di DPR RI yang menyetujui perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender...
beras impor

Ganjar Tegaskan Jateng Tidak Perlu Beras Impor

SOLO, SERUJI.CO.ID - Akhir Januari 2018 nanti, pemerintah berencana mengimpor 500 ribu ton beras. Namun Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menolak jika beras impor...
Beras impor

Ganjar: Jateng Tak Perlu Beras Impor

SOLO, SERUJI.CO.ID - Gubernur Provinsi Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan wilayahnya tidak perlu beras impor, karena sebentar lagi memasuki musim panen. "Kami tidak perlu beras impor,...
loading...
cj

Farid Majdi: Hukum Telah Dilihat Sebagai Bagian dari Kejahatan?

Hukum di Indonesia saat ini menjadi sorotan publik, ketika berbagai kasus yang terjadi di tingkat penegak hukum: kepolisian, jaksa, pengacara bahkan hakim, mencuat dan...

Partai Dan Pilkada

Tahun ini sampai 2020 merupakan tahun politik.  Mulai dari pilkada serentak ditahun 2018 dilanjutkan dengan pemilu legislatif dan pemilihan presiden.  Helat yang dilaksanakan sekali...
KH Luthfi Bashori

Tatkala Maut Menjemput

Tatkala maut akan menjemput kita, sudahkah kita mempersiapkan diri untuk itu? Teringat Nabi Dawud dalam gubahan kisah ringan, tatkala Beliau dikunjungi malaikat Izrail, maka terjadilah...