KPK Tetapkan Deputi IV Kemenpora dan 2 Pengurus KONI Tersangka Kasus Suap

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang tersangka dari operasi tangkap tangan (OTT) terkait penyaluran dana hibah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Mereka dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi terkait suap.

“KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan lima orang tersangka,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (19/12).

KPK menetapkan Deputi IV Kemenpora, Mulyana sebagai tersangka. Selain itu, pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Kemenpora Adhi Purnomo dan staf Kemenpora Eko Triyanto juga menjadi tersangka. Ketiganya diduga sebagai penerima suap.

Selain itu, Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy dan Bendahara Umum KONI Jhonny E Awuy sebagai tersangka. Keduanya diduga sebagai pemberi suap.

“Diduga telah terjadi kesepakatan antara pihak Kemenpora dan KONI untuk mengalokasikan fee sebesar 19,13 persen dari total dana hibah Rp 17,9 miliar, yaitu sejumlah Rp 3,4 miliar,” ucap Saut.

Saut memaparkan, Mulyana menerima uang dalam ATM dengan saldo sekitar Rp 100 juta terkait penyaluran bantuan dari pemerintah melalui Kemenpora kepada KONI Tahun Anggaran 2018.

Saut juga memaparkan, Mulyana sebelumnya diduga telah menerima pemberian lainnya yaitu 1 unit mobil Toyota Fortuner, uang Rp300 juta dari Jhonny dan 1 unit ponsel pintar Samsung Galaxy Note 9.

Sementara itu, Adhi, Eko dan kawan-kawan diduga menerima pemberian sekitar Rp318 juta dari pejabat KONI terkait penyaluran dana hibah Kemenpora ke KONI.

Saut enggan menjelaskan secara rinci siapa saja yang dimaksud dalam kawan-kawan tersebut.

Ia memastikan pihaknya masih terus mendalami dugaan keterlibatan pihak lain.

KPK menduga sebelum proposal diajukan, telah ada kesepakatan untuk mengalokasikan fee sebesar 19,11 persen dari total dana hibah Rp 17,9 miliar, yaitu sekitar Rp 3,4 miliar.

Mulyana disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara Adhi dan Eko disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ending dan Jhonny disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (SU05)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Disabilitas Mental dan Pemilu

Ketika Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Hasyim Asy'ari menyampaikan bahwa KPU mendata pemilih penyandang disabilitas mental atau sakit jiwa, muncul pertanyaan penderita penyakit jiwa mana yang diberikan hak untuk memilih?

NKRI Adil dan Beradab

Mempertentangkan syariat Islam dengan Pancasila adalah ahistoris dan tidak logis. Apalagi, faktanya, syariat Islam memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat Muslim Indonesia.

Terpilih Secara Aklamasi, Sutopo Kristanto Pimpin IKA ITS Periode 2019-2023

Pria kelahiran Tulungagung, 25 Desember 1954 ini menggantikan Ketua Umum sebelumnya, Dwi Sutjipto yang merupakan Kepala SKK Migas. Adapun Sutopo sehari-harinya adalah Presiden Direktur PT Jaya Konstruksi.

“Tenggelamkan!” Yang Populer di Era Susi Pudjiastuti, Bakal Hilang di Era Edhy Prabowo

"Tenggelamkan!" yang selama 5 tahun belakangan akrab di telinga masyarakat, akan hilang pasca Susi tidak lagi menjabat sebagai Menteri KKP, digantikan politisi Gerindra, Edhy Prabowo.

Bantah Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, Begini Penjelasan Pemprov DKI

Malah kata Syaefuloh, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan peningkatan anggaran rehabilitasi total gedung sekolah secara signifikan, terutama pada 2017 sampai 2020

Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, PSI: Bukti Kepedulian Anies Sangat Rendah Pada Pelajar

Diungkapkan Anggara, bahwa untuk melaksanakan perhelatan balap mobil listrik tersebut, Pemprov DKI menganggarkan sebesar Rp1,16 triliun. Namun, anggaran sebesar itu ternyata diambil dengan cara memangkas anggaran lain yang jauh lebih penting.

Bertemu Dubes Saudi Siang Ini, Menhan Prabowo Akan Bahas Soal Habib Rizieq

Dalam pertemuan yang direncanakan berlangsung pukul 15.00 WIB tersebut, Prabowo berharap dapat juga membahas soal klaim HRS yang mengatakan dicekal Kerajaan Arab Saudi.

Setelah 25 Tahun Bekerja Sebagai Dokter, Baru Ketahuan Ijazah Yang Digunakan Palsu

Ijazah kedokteran SU diketahui palsu setelah 25 tahun bekerja sebagai dokter di PT Pelni.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close