KPK Tetapkan Bupati Mojokerto Tersangka Suap dan Gratifikasi

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan penetapan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa sebagai tersangka dugaan menerima atau janji (suap) dan gratifikasi Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Senin (30/4), menyatakan lembaganya telah melakukan penyidikan dalam dua perkara tertanggal 18 April 2018.

Pertama, KPK menetapkan Mustofa Kamal Pasa (MKP) bersama dua orang lainnya, yakni permit and regulatory Division Head PT Tower Bersama Infrastructure (Tower Bersama Group) Ockyanto (OKY) dan Direktur Operasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) Onggo Wijaya (OW) sebagai tersangka suap pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015.

Mustofa Kemal Pasa adalah Bupati Mojokerto periode 2010-2015 dan 2016-2021.

“Pada perkara pertama, MKP selaku Bupati Mojokerto periode 2010-2015 dan 2016-2021 diduga menerima hadiah atau janji dari OKY dan OW terkait dengan pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015,” kata Syarif.


Syarif mengungkapkan bahwa dugaan suap yang diterima oleh tersangka Mustofa terkait dengan perizinan Menara Telekomunikasi tersebut sekitar Rp2,7 miliar.

Dalam perkara pertama, Mustofa disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dengan hukuman minimal empat tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Ockyanto dan Onggo Wijaya disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat-1 ke-1 KUHP.

Pasal itu yang mengatur mengenai memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Ancaman hukuman minimal satu tahun penjara dan maksimal lima tahun penjara dan denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.

Dalam perkara kedua, Mustofa bersama-sama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mojokerto 2010-2015 Zainal Abidin (ZAB) diduga secara bersama-sama menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

“MKP bersama-sama ZAB diduga menerima ‘fee’ dari proyek-proyek di lingkungan Pemkab Mojokerto termasuk proyek pembangunan jalan di tahun 2015 dan proyel lainnya. Dugaan penerimaan gratifikasi setidak-tidaknya Rp3,7 miliar,” kata Syarif.

Ia menyatakan penyidik masih terus mendalami dan mengembangkan penanganan perkara itu, khususnya terkait dugaan penerimaan lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan atau tugasnya.

“MKP diduga tidak pernah melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut pada KPK sebagaimana diatur di Pasal 16 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dan Pasal 12 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ucap Syarif.

Atas perbuatannya tersebut, Mustofa dan Zainal disangkakan melanggar Pasal 12 B UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Pasal 12 B mengatur mengenai setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ancaman pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

KPK pada Senin ini telah menahan Mustofa selama 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK di Kavling K4. (Ant/SU02)

KONSULTASI

Benang Kusut Reformasi Agraria

Bila penyelesaian konflik pertanahan dilakukan hanya mendasar kepada tujuan peningkatan elektabilitas, maka hal itu bukanlah penyelesaian yang konfrehensif sesuai amanat Reformasi Agraria yang dicita-citakan.
Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Ibu Muda Ini Sudah Harus Cuci Darah, Inilah Penyebabnya

Usia masih muda, tapi wanita ini sudah harus menjalani cuci darah rutin. Apa penyebabnya? simak penjelasan dr. Irsyal Rusad., dokter spesialis penyakit dalam.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

Baca Juga

Benang Kusut Reformasi Agraria

Bila penyelesaian konflik pertanahan dilakukan hanya mendasar kepada tujuan peningkatan elektabilitas, maka hal itu bukanlah penyelesaian yang konfrehensif sesuai amanat Reformasi Agraria yang dicita-citakan.

Katakanlah dengan Meme: Genre Baru Komunikasi Politik

Meme politik, bagaimana pengaruhnya dalam perpolitikan terkini

Survei IndEX: Elektabilitas PDIP Terus Anjlok Jelang Hari Pemilihan

Kembali elektabilitas PDIP diprediksi terpuruk pada Pemilu 2019 ini.

Bantah Tudingan Berkhianat, Begini Alasan PBB Akhirnya Dukung Jokowi

Menolak disebut berkhianat, ini alasan PBB dukung Jokowi

Bantah Ada Persekusi Jurnalis di Munajat 212, Panitia: Ada Upaya Framing Negatif

Panitia Munajat 212 menduga ada upaya pengalihan isu dan framing negatif terhadap acara 'Munajat 212'.

Dukung Program Pariwisata, PT KAI Hidupkan 4 Jalur Kereta di Jawa Barat

4 jalur kereta api di Jabar kembali dihidupkan. Inilah jalur-jalurnya

Sesalkan Persekusi Terhadap Jurnalis Saat Acara ‘Munajat 212’, PWI Minta Polisi Usut Tuntas

PWI kecam kekerasan terhadap jurnalis saat acara Munajat 212, minta polisi usut tuntas.

Kampanye di Lembaga Pendidikan, Caleg PSI Ditetapkan Sebagai Tersangka

Caleg PSI jadi tersangka pidana pemilu.

Survei IndEX: Elektabilitas PDIP Terus Anjlok Jelang Hari Pemilihan

Kembali elektabilitas PDIP diprediksi terpuruk pada Pemilu 2019 ini.

Bantah Tudingan Berkhianat, Begini Alasan PBB Akhirnya Dukung Jokowi

Menolak disebut berkhianat, ini alasan PBB dukung Jokowi

Kampanye di Lembaga Pendidikan, Caleg PSI Ditetapkan Sebagai Tersangka

Caleg PSI jadi tersangka pidana pemilu.

The Habibie Center: Sudirman Harus Buktikan Pertemuan Rahasia Jokowi-Bos Freeport

Pengamat menilai Sudirman harus ungkap bukti-bukti dari pernyataannya, apalagi ada yang bertolak belakang dari yang disampaikan pada 2015 silam.

TERPOPULER

Jelang Debat Capres, Relawan Bershalawat di Depan Kediaman Prabowo

Relawan pendukung Prabowo-Sandiaga melantunkan shalawat dan takbir di depan kediaman calon presiden Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Ahad (17/2) malam.

Jumlah Penumpang Turun, Pedagang di Soetta Mulai Was-Was Kelangsungan Usahanya

Bandara Soetta juga mulai turun jumlah penumpangnya, dan para pedagang khawatir kelanjutan usahanya.

Survei LSI: Walau Masih Memimpin, Elektabilitas PDIP Turun Hingga 4 Persen

PDI Perjuangan masih memimpin, namun makin dipepet partai Gerindra

Survei LSI: Walau Naik 2,1 Persen, Elektabilitas Demokrat Masih di Urutan Buncit dari 5 Partai Besar

Demokrat masih belum beranjak dari posisi paling buncit dari 5 partai besar di Indonesia.

Nilai Para Camat Tidak Kampanyekan Jokowi, Begini Alasan Wali Kota Makassar

Wali Kota Makassar nilai para camat yang ada di video dukung Jokowi, tidak sedang kampanye.