KPK Sita Kendaraan Gratifikasi Bupati Mojokerto

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah kendaraan terkait penerimaan gratifikasi yang dilakukan oleh Bupati Mojokerto Mustofa, Jawa Timur, Kamal Pasa.

“Penyidik telah melakukan penyitaan sejumlah kendaraan dalam penyidikan kasus gratifikasi ini,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Senin (30/4).

Selain Mustofa, KPK juga menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mojokerto 2010-2015 Zainal Abidin dalam kasus gratifikasi tersebut.

Sejumlah kendaraan yang disita antara lain enam unit mobil terdiri dari satu unit Toyota Innova, satu unit Toyota Innova Reborn, satu unit Range Rover Evoque, satu unit Subaru, satu unit Daihatsu Pickup, dan satu unit Honda CRV.

Selanjutnya dua unit sepeda motor dan lima unit jetski.

Dalam kasus gratifikasi itu, Mustofa bersama-sama Zainal diduga menerima “fee” dari proyek-proyek di lingkungan Pemkab Mojokerto termasuk proyek pembangunan jalan pada 2015 dan proyek lain. Dugaan penerimaan gratifikasi setidak-tidaknya Rp3,7 miliar.

Atas perbuatannya tersebut, Mustofa dan Zainal disangkakan melanggar Pasal 12 B UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara dalam kasus lainnya, KPK menetapkan Mustofa bersama dua orang lainnya, yakni permit and regulatory Division Head PT Tower Bersama Infrastructure (Tower Bersama Group) Ockyanto (OKY) dan Direktur Operasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) Onggo Wijaya (OW) sebagai tersangka suap pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015.

Dugaan suap yang diterima oleh Mustofa terkait perizinan Menara Telekomunikasi tersebut sekitar Rp2,7 miliar.

Mustofa disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Ockyanto dan Onggo Wijaya disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP.

KPK juga telah menggelah di 31 lokasi terkait penyidikan dua perkara tersebut.

“Untuk kepentingan penyidikan kedua perkara tersebut, pada 23-27 April 2018 penyidik telah melakukan rangkaian kegiatan penggeledajan di 31 lokasi terdiri dari 20 kantor atau dinas, empat perusahaan, dan tujuh rumah pribadi di Kabupaten Mojokerto, Surabaya, dan Malang,” ucap Syarif.

Dari hasil penggeledahan, kata Syarif, selain menyita uang tunai sekitar Rp4 miliar dalam pecahan rupiah dan menyita sejumlah kendaraan juga disita sejumlah dokumen terkait pengurusan izin Menara Telekomunikasi.

“Sampai saat ini juga telah diperiksa sekitar 12 saksi,” ungkap Syarif. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Anda ASN Yang Terpaksa Harus Bercerai? Simak Prosedur Yang Harus Dilalui

Anda seorang ASN dan sedang mengalami masalah rumah tangga yang berujung perceraian? Simak proses percerain ASN berikut, apa yang harus dilakukan dan kewajiban apa yang muncul.

Krisis Akal Budi

Penggratisan Suramadu: Memperdalam Kekeliruan Kebijakan Pemerintah

"Kebijakan ini dibangun di atas paradigma benua, bertentangan dengan paradigma kepulauan. Dalam paradigma benua, kapal bukan infrastruktur, tapi jalan dan jembatan. Kapal disamakan dengan truk dan bis," Prof Danie Rosyid.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER