KPK Sebut Politikus Golkar Ini Dapat Dijerat Pasal Terkait Pencucian Uang

0
43
Fayakhun Andriadi ketika mendatangi KPK (foto: istimewa)

JAKARTA, SERUJI.CO.ID –┬áKomisi Pemberantasan Korupsi membuka kemungkinan menjerat anggota DPR dari Partai Golkar Fayakhun Andriadi dijerat pasal tindak pidana pencucian uang.

“Transfer uang untuk menyembunyikan tentu akan kami dalami, kalau tujuanya untuk menyembunyikan harta maka tindak pidana pencucian uang bisa kami terapkan,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Rabu (14/2).

KPK baru umumkan penetapan Fayakhun sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) APBN Tahun 2016 yang akan diberikan kepada Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Fayakhun disangkakan menerima uang senilai Rp12 miliar dan 300 ribu dolar AS saat masih menjabat sebagai anggota Komisi I DPR. Jumlah itu adalah 1 persen dari total anggaran satellite monitoring dan drone yang diajukan Bakamla senilai Rp1,2 triliun meski yang dicairkan oleh DPR hanya senilai sekitar Rp400 miliar yaitu untuk satellite monitoring.

“Rasanya kalau dilihat dari modusnya supaya kita tidak bisa melacak uang yang disembunyikan, kalau dilihat unsur itu, terpenuhi TPPU,” ujar Alexander.

KPK juga masih akan mengembangkan kasus ini, termasuk apakah ada pelaku lain yang ikut menerima uang tersebut.

“Dalam proses penyidikan akan kami gali lagi terkait pihak yang turut membantu. Saat ini, hasil penyelidikan dan fakta persidangan, KPK baru menetapkan FA sebagai pelakunya. Kami gali lagi dari proses penyidikan,” kata Alexander.

Pengembangan juga termasuk keterlibatan korporasi dalam tindak pidana itu, karena pemenang pengadaan satellite monitoring adalah PT Melati Technofo Indonesia (MTI). Direktur PT MTI Fahmi Darmawansyah sudah divonis dalam perkara ini.

“Suap Bakamla hanya sebagian kecil dari transaksi, yang jadi persoalan kalau perusahaan dapat tender dengan tidak benar maka tentunya ke sana akan tidak benar,” ujarnya lagi.

KPK tidak akan berhenti pada individu, kami juga akan ikuti peran korporasi, kita juga akan lihat berapa ‘mark up’ dari barang itu yang rasanya lebih besar dari uang suap itu sendiri dan menarik nilai kerugian negaranya. Kita akan gali lagi yang muaranya ada di tiga negara, kata Alexander.

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA

Wapres Minta Menag Revisi 200 Daftar Mubaligh

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin untuk merevisi daftar pendakwah yang direkomendasikan karena sebelumnya dikeluarkan Kemenag hanya...

Banyuwangi Masuk Kota Cerdas ASEAN

BANYUWANGI, SERUJI.CO.ID - Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, bersama dengan Jakarta dan Kota Makassar, Sulawesi Selatan, masuk dalam jaringan Kota Cerdas ASEAN atau ASEAN Smart...

Korban Tewas Jatuhnya Pesawat di Kuba Jadi 111 Orang

HAVANA, SERUJI.CO.ID - Jumlah korban tewas pada salah satu bencana udara terburuk di Kuba meningkat menjadi 111 pada Senin (21/5), sementara Meksiko menangguhkan kegiatan...
ekonomi syariah

MUI Dukung 200 Daftar Mubaligh

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin mendukung langkah Kementerian Agama yang merilis daftar nama mubaligh karena sifatnya untuk pencegahan terhadap...
Siswa SMA/MAN

Jawa Timur Jalin Kerja Sama Pendidikan dengan Korsel

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Dinas Pendidikan Jawa Timur menjajaki kerja sama pendidikan dengan Korea Selatan setelah ada pertemuan kepala sekolah SMA/SMK se-Surabaya dengan sebuah konsultan...