KPK Periksa Aher soal Aliran Duit ke Pejabat Pemprov Jabar

0
46
  • 7
    Shares
Aher
Ahmad Heryawan (Aher).

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (9/1). Aher diperiksa sebagai saksi untuk Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin dalam kasus dugaan suap proyek Meikarta.

Dalam pemeriksaannya sebagai saksi, selama 8 jam Aher dicecar soal keputusan gubernur yang dibuatnya dan soal dugaan aliran duit ke sejumlah pihak di Pemprov Jabar.

“Ada 2 hal yang kami dalami saat ini, pertama terkait dengan apa yang dilakukan dan bagaimana peran yang bersangkutan ketika menjadi gubernur di Jawa Barat terkait dengan proses perizinan Meikarta,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (9/1).

“Yang kedua, kami juga mengklarifikasi sejauh mana saksi mengetahui adanya dugaan penerimaan uang oleh beberapa pejabat di Pemprov Jawa Barat terkait dengan hal ini,” imbuhnya.

Baca juga: Tidak Penuhi Panggilan KPK, Aher: Tidak Ada Surat Panggilan

Febri mengatakan KPK mulai menemukan data adanya aliran duit ke sejumlah pihak di Pemprov Jabar terkait proyek Meikarta. Namun, ia tak menyebut detail berapa jumlah aliran dana itu dan siapa saja yang diduga menerima.

“Kami mulai menemukan beberapa data-data dan informasi dan bukti yang baru terkait dengan pihak lain yang diduga mendapatkan aliran dana baik di Pemprov Jabar misalnya ada pejabat-pejabat di sana ataupun dugaan pembayaran sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi dan keluarga ke luar negeri,” papar Febri.

Sementara itu, Aher mengatakan dirinya ditanya soal keputusan gubernur yang dibuatnya terkait pendelegasian wewenang ke kepala dinas PMPTSP untuk keperluan menandatangani rekomendasi proyek Meikarta. Ia mengaku tak ada ditanyai soal aliran dana dan menyatakan tak tahu menahu soal itu.

“Kalau aliran itu ditelusuri ya pasti siapa-siapa yang menerima aliran. Saya tidak ditanyakan itu,” ujar Aher usai diperiksa sebagai saksi

Dalam kasus ini, ada sembilan orang yang ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka, termasuk Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin. Dari sembilan tersangka itu, empat orang kini telah masuk ke proses persidangan, yaitu Billy Sindoro, Henry Jasmen P Sitohang, Fitradjaja Purnama, dan Taryudi.

Baca juga: Diperiksa KPK, Deddy Mizwar Sebut Banyak Pejabat Lempar Bola Liar Proyek Meikarta

Nama Aher muncul dalam dakwaan terdakwa kasus dugaan suap Meikarta, Billy Sindoro dan kawan-kawan, yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung pada Rabu (19/12).

Dalam surat itu, Gubernur Jawa Barat mendelegasikan pelayanan dan penandatanganan rekomendasi untuk pembangunan Komersial Area Proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Jawa Barat.

Kemudian, Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat mengeluarkan surat Nomor: 503/5098/MSOS tanggal 24 November 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PMPTSP Dadang Mohamad yang ditujukan kepada Bupati Bekasi.

Perihal surat itu menyatakan bahwa Pemprov Jawa Barat memberikan rekomendasi bahwa rencana pembangunan Meikarta dapat dilaksanakan dengan catatan beberapa hal yang harus ditindaklanjuti oleh Pemkab Bekasi sesuai hasil rapat pleno Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Jawa Barat tanggal 10 November 2017. (SU05)

Loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BERITA PILIHAN

TERBARU