KPK Panggil Lima Saksi Kasus Suap Bupati Mojokerto

0
12
Febri Diansyah, juru bicara KPK ketika diwawancara wartawan (foto: istimewa)

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil lima saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2015.

“Penyidik hari ini dijadwalkan memeriksa lima saksi untuk tersangka Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa dalam kasus suap pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2015,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (17/5).

LIma saksi itu antara lain Luthfi Arief Muttaqin ajudan Bupati Mojokerto, Presiden Direktur PT Tower Bersama Infrastructure Herman Setya Budi, Direktur PT Tower Bersama Infrastructure Budianto Purwahjo, Division Head Finance and Treasury PT Tower Bersama Infrastructure Alexandra Yota Dinarwanti, dan Operation Maintenance PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) Handi Prabowo.

Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan Mustofa Kamal Pasa bersama dua orang lainnya, yakni permit and regulatory Division Head PT Tower Bersama Infrastructure (Tower Bersama Group) Ockyanto dan Direktur Operasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) Onggo Wijaya sebagai tersangka.

Mustofa yang merupakan Bupati Mojokerto periode 2010-2015 dan 2016-2021 itu diduga menerima hadiah atau janji dari Ockyanto dan Onggo Wijaya terkait pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2015.

Dugaan suap yang diterima oleh Mustofa terkait perizinan Menara Telekomunikasi tersebut sekitar Rp2,7 miliar.

Mustofa disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Ockyanto dan Onggo Wijaya disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP. (Ant/SU02)

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BACA JUGA

Rayakan Keberkahan Bulan Mulia dengan Buka Bersama 2500 Yatim

BANDUNG, SERUJI.CO.ID - Sebanyak 2500 anak yatim mengikuti buka bersama yang diselenggarakan Bank BJB dan PKPU Human Initiative Jawa Barat, Rabu (23/5). Program tersebut...
Uang Rupiah

Rupiah Terus Melemah, Pemerintah Janji Akan Atasi

SUKOHARJO, SERUJI.CO.ID - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan mengatasi pelemahan rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat (AS). "Pemerintah bersama-sama Bank Indonesia akan...

Desa di Lereng Merapi Cek Kesiapan Barak Pengungsian

SLEMAN, SERUJI.CO.ID -  Pemerintah Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengecek kesiapan dan kelengkapan barak pengungsian yang ada di komplek Balai Desa...
bus

Bengkulu Mulai Uji Kelaikan Angkutan Lebaran

BENGKULU, SERUJI.CO.ID - Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Bengkulu mulai menggelar uji kelaikan kendaraan umum angkutan Lebaran 2018. Kepala Unit Pelaksana...

Menkeu: Utang Luar Negeri Indonesia Terus Turun

SUKOHARJO, SERUJI.CO.ID - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan utang Indonesia terus mengalami tren penurunan dari tahun ke tahun. "Sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang keuangan,...