close

KPK Panggil Enam Saksi Terkait Kasus Markus Nari

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil enam saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional atau KTP elektronik.

“Penyidik hari ini dijadwalkan memeriksa enam saksi untuk tersangka Markus Nari,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (12/4).

Enam saksi itu antara lain anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Khatibul Umam Wiranu, mantan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Hanura Djamal Aziz, Kasubbag Data dan Informasi Setditjen Dukcapil Kemendagri Djoko Kartiko Krisno, Kasubdit PDAK Kemendagri Erikson P Manihuruk serta dua PNS pada Ditjen Dukcapil Kemendagri, Benny Kamil dan FX Garmaya Sabarling.

KPK telah menetapkan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Markus Nari sebagai tersangka dalam dua kasus terkait tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional (KTP-el).


Pertama, Markus Nari diduga dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-el) tahun 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri dengan terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Selain itu, Markus Nari juga diduga dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terhadap Miryam S Haryani dalam kasus indikasi memberikan keterangan tidak benar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada persidangan kasus KTP-el.

Atas perbuatannya tersebut, Markus Nari disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal tersebut mengatur mengenai orang yang sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang terdakwa dalam perkara korupsi dapat dipidana maksimal 12 tahun dan denda paling banyak Rp600 juta.

Selain itu, KPK juga menetapkan Markus Nari sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional (KTP-el) 2011-2013 pada Kemendagri.

Markus Nari disangka melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Ant/SU02)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Takut Komplikasi Diabetes? Ketahuilah Kadar Gula Darah Anda

Merasa badan tidak enak, dan kalau gula darah dirasakan tinggi. “Hhmm, apa gula darah yang tinggi dapat dirasakan,” bisik saya dalam hati.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Renungan Hari Tenang: Dari Indonesia Pusaka Hingga Tuhan Survei

Dan memang itulah tujuan tertinggi dari ritual pemilu. Kompetisi, adu gagasan, demonstrasi kepentingan, itu semua semacam gerak senam dan angkat beban dalam gymnasium.

Takut Komplikasi Diabetes? Ketahuilah Kadar Gula Darah Anda

Merasa badan tidak enak, dan kalau gula darah dirasakan tinggi. “Hhmm, apa gula darah yang tinggi dapat dirasakan,” bisik saya dalam hati.

Bantahan Survei Kompas, Filsafat Ilmu dan Kisah Angsa Hitam

Cara saya berterima kasih kepada Kompas justru memujinya ketika benar dan mengkritiknya ketika salah. Dan saya berkesimpulan dengan ilmu yang saya pelajari, Kompas telah salah menarik kesimpulan dalam publikasi surveinya di bulan Maret 2019.

Diduga Kelelahan, Seorang Anggota KPPS Hulu Sungai Selatan Meninggal Dunia

KANDANGAN, SERUJI.CO.ID - Anggota Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS)...

33 TPS di Banten Menggelar Pemungutan Suara Ulang

LEBAK, SERUJI.CO.ID - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten,...

Sembilan Pelaku Pemalsuan Materai Diserahkan ke Kejaksaan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Polisi melimpahkan sembilan orang dalam kasus...

Tunggu Rekapitulasi Provinsi dan Kabupaten, KPU RI Belum Mulai Rekapitulasi Nasional

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI belum bisa...

Beredar Video Pembakaran Surat Suara, Bawaslu RI Tunggu Laporan dari Daerah

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI sampai...

Pria Lebih Suka Mencari Rumah Dibandingkan Perempuan

Sepanjang tahun 2018 persentase pengunjung pria berjumlah 55,5% sementara perempuan 44,5%.

TERPOPULER

Real Count KPU Sementara: Pertarungan Antar Pulau, Prabowo Unggul di 2 Pulau, Sisanya Jokowi

SERUJI mengelompokkan perolehan suara berdasarkan pulau-pulau yang ada di Indonesia dan pemilihan luar negeri. Ada enam kelompok pulau yang kami susun, yakni Sumatera, Jawa, Bali-Nusra, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku-Papua.

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Real Count KPU: Jarak Keunggulan Prabowo Makin Besar dari Jokowi di Sumatera

Keunggulan Prabowo-Sandiaga di pulau Sumatera cukup jauh meninggalkan pasangan Jokowi-KH Ma’ruf Amin. Dari data scan C1 yang sudah masuk di sistem perhitungan (Situng) KPU sebesar 12.542.295 suara, Prabowo-Sandiaga raih sebanyak 7.220.181 suara atau  57,57 persen suara

Berikut Peta Perolehan Suara Sementara Pilpres 2019 di Pulau Jawa

Di pulau Jawa, dengan total DPT Pemilu 2019 sebanyak 110.686.690 pemilih, jumlah suara yang sudah masuk sebanyak 20.852.357 suara (18,84%).

Tentang Korupsi Sektor Publik