KPK Panggil Enam Saksi Terkait Kasus Markus Nari

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil enam saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional atau KTP elektronik.

“Penyidik hari ini dijadwalkan memeriksa enam saksi untuk tersangka Markus Nari,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (12/4).

Enam saksi itu antara lain anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Khatibul Umam Wiranu, mantan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Hanura Djamal Aziz, Kasubbag Data dan Informasi Setditjen Dukcapil Kemendagri Djoko Kartiko Krisno, Kasubdit PDAK Kemendagri Erikson P Manihuruk serta dua PNS pada Ditjen Dukcapil Kemendagri, Benny Kamil dan FX Garmaya Sabarling.

KPK telah menetapkan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Markus Nari sebagai tersangka dalam dua kasus terkait tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional (KTP-el).


Pertama, Markus Nari diduga dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-el) tahun 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri dengan terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Selain itu, Markus Nari juga diduga dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terhadap Miryam S Haryani dalam kasus indikasi memberikan keterangan tidak benar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada persidangan kasus KTP-el.

Atas perbuatannya tersebut, Markus Nari disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal tersebut mengatur mengenai orang yang sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang terdakwa dalam perkara korupsi dapat dipidana maksimal 12 tahun dan denda paling banyak Rp600 juta.

Selain itu, KPK juga menetapkan Markus Nari sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional (KTP-el) 2011-2013 pada Kemendagri.

Markus Nari disangka melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Ant/SU02)

KONSULTASI

Benang Kusut Reformasi Agraria

Bila penyelesaian konflik pertanahan dilakukan hanya mendasar kepada tujuan peningkatan elektabilitas, maka hal itu bukanlah penyelesaian yang konfrehensif sesuai amanat Reformasi Agraria yang dicita-citakan.
Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Ibu Muda Ini Sudah Harus Cuci Darah, Inilah Penyebabnya

Usia masih muda, tapi wanita ini sudah harus menjalani cuci darah rutin. Apa penyebabnya? simak penjelasan dr. Irsyal Rusad., dokter spesialis penyakit dalam.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

Baca Juga

Benang Kusut Reformasi Agraria

Bila penyelesaian konflik pertanahan dilakukan hanya mendasar kepada tujuan peningkatan elektabilitas, maka hal itu bukanlah penyelesaian yang konfrehensif sesuai amanat Reformasi Agraria yang dicita-citakan.

Katakanlah dengan Meme: Genre Baru Komunikasi Politik

Meme politik, bagaimana pengaruhnya dalam perpolitikan terkini

Survei LSI: Kembali Diprediksi Tak Lolos ke Senayan, Inilah Elektabilitas PSI

PSI tetap diperkirakan tidak lolos ke Senayan.

Apa Untungnya Bagi Ummat Islam Jika Partai-Partai Islam Terpuruk?

SERUJI.CO.ID - Pilpres dan Pileg yang diadakan serentak pada...

Survei LSI: 4 Partai Islam Ini Berebut Keluar dari Parliamentary Threshold

Memprihatinkan, dari 5 partai Islam hanya 1 yang diprediksi lolos PT dalam Pemilus 2019.

Katakanlah dengan Meme: Genre Baru Komunikasi Politik

Meme politik, bagaimana pengaruhnya dalam perpolitikan terkini

Survei LSI: Walau Naik 2,1 Persen, Elektabilitas Demokrat Masih di Urutan Buncit dari 5 Partai Besar

Demokrat masih belum beranjak dari posisi paling buncit dari 5 partai besar di Indonesia.

Survei LSI: Elektabilitas Gerindra Makin Cemerlang, Pepet PDI Perjuangan

Partai besutan capres Prabowo Subianto makin cemerlang menuju hari pencoblosan 17 April. Simak elektabilitasnya..

Survei LSI: Kembali Diprediksi Tak Lolos ke Senayan, Inilah Elektabilitas PSI

PSI tetap diperkirakan tidak lolos ke Senayan.

Survei LSI: 4 Partai Islam Ini Berebut Keluar dari Parliamentary Threshold

Memprihatinkan, dari 5 partai Islam hanya 1 yang diprediksi lolos PT dalam Pemilus 2019.

Survei LSI: Walau Naik 2,1 Persen, Elektabilitas Demokrat Masih di Urutan Buncit dari 5 Partai Besar

Demokrat masih belum beranjak dari posisi paling buncit dari 5 partai besar di Indonesia.

Survei LSI: Elektabilitas Gerindra Makin Cemerlang, Pepet PDI Perjuangan

Partai besutan capres Prabowo Subianto makin cemerlang menuju hari pencoblosan 17 April. Simak elektabilitasnya..

TERPOPULER

Minta Hentikan #UninstallBukalapak, Jokowi Tak Tersinggung Cuitan CEO Bukalapak

Sementara itu terkait cuitan Zaky di twitter yang menyebut soal 'Presiden baru', Jokowi dengan tegas menyatakan tidak tersinggung dan marah atas hal itu.

Klaim Telah Kuasai Jawa Barat, TKN Jokowi: Rumah Kedua Setelah Jateng

TKN Jokowi klaim telah kuasai Jawa Barat, rebut dominasi Prabowo. Benarkah?

Survei LSI: Kembali Diprediksi Tak Lolos ke Senayan, Inilah Elektabilitas PSI

PSI tetap diperkirakan tidak lolos ke Senayan.

Sambut Putra Mahkota Saudi, 307 Personil Polisi Disiapkan Untuk Pengamanan

Sebanyak 307 personel kepolisian akan diturunkan untuk membantu pengamanan Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman

Hadapi Perebutan SDA di Masa Depan, Inilah Tekad Prabowo Jika Nanti Memimpin Indonesia

Bertekad kuat, inilah yang disampaikan Prabowo jika nanti memimpin Indonesia.