close

KPK Panggil Enam Saksi Kasus Bupati Bandung Barat

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil enam saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji kepada Bupati Bandung Barat periode 2013 sampai dengan 2018.

“Penyidik hari ini dijadwalkan memeriksa enam saksi untuk dua tersangka berbeda dalam kasus Bupati Bandung Barat,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (17/5).

Empat saksi akan diperiksa untuk tersangka Bupati Bandung Barat Abubakar masing-masing Kepala Dinas Kesehatan Bandung Barat Hernawan, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Bandung Barat Suherman, Kasubag Keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Bandung Barat Yana, dan honorer pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bandung Barat Aman.

Dua saksi akan diperiksa untuk tersangka Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Adityo, yakni Kepala Dinas Pendidikan Bandung Barat Imam Santoso Mulyo dan Kabid Monevlitbang Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Bandung Barat Yusef Ahmad Darajat.


KPK pada tanggal 11 April 2018 telah mengumumkan empat tersangka tindak pidana korupsi suap kepada Bupati Bandung Barat periode 2013 s.d. 2018.

Diduga sebagai penerima, yakni Bupati Bandung Barat 2013 s.d. 2018 Abubakar, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat Weti Lembanawati, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Adityo.

Diduga sebagai pemberi adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bandung Barat Asep Hikayat.

Diduga Bupati Bandung Barat meminta uang ke sejumlah kepala dinas untuk kepentingan pencalonan istrinya, Elin Suharliah, sebagai Bupati Bandung Barat periode 2018 s.d. 2023.

Untuk mengumpulkan dana tersebut, Abu Bakar meminta bantuan Weti Lembanawati dan Adityo.

Tim KPK juga mengamankan barang bukti sebesar Rp435 juta terkait dengan kasus tersebut.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Asep Hikayat disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) Huruf a atau Huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai pihak yang diduga penerima: Abu Bakar, Weti Lembanawati, dan Adityo disangkakan melanggar Pasal 12 Huruf a atau Pasal 12 Huruf b atau Pasal 11 UU No. 31/1999 yang diubah dengan UU No. 20/2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (Ant/SU02)

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Waspada Prediabetes, Inilah Faktor Risikonya

Nah, sesuai dengan namanya, prediabetes, penyandangnya belum bisa masuk kategori diabetes, tapi kadar gula darahnya sudah tinggi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

Baca Juga

Benang Kusut Reformasi Agraria

Bila penyelesaian konflik pertanahan dilakukan hanya mendasar kepada tujuan peningkatan elektabilitas, maka hal itu bukanlah penyelesaian yang konfrehensif sesuai amanat Reformasi Agraria yang dicita-citakan.

Mengenal Lebih Dekat Komisi Anti Korupsi Hongkong

Hubungan persahabatan antara KPK dan ICAC telah terjalin dengan baik selama dua tahun terakhir. Kerjasama kedua lembaga anti rasuah tersebut sebagian besar menyangkut peningkatan kapasitas KPK, terutama dibidang akuntansi forensik, pemulihan aset, dan tehnik investigasi.

Jokowi Berikan Tiga “Hadiah” Untuk Warga Dumai Saat Kampanye Terbuka

Jokowi memberikan tiga macam 'hadiah' kepada warga Dumai saat melakukan kampanye terbuka di Lapangan Taman Bukit Gelanggang, Dumai, Riau, Selasa (26/3).

Optimis Target 62 Persen Suara Tercapai, JK Ingatkan TKN Tak Lakukan Kesalahan

Menurut pria yang juga Wakil Presiden ini, perlu upaya besar dari TKN untuk mencapai target jumlah suara pemilih dalam Pemilu 2019 tersebut.

Terbukti Tidak Cuti Saat Ikut Kampanye Jokowi, Menteri Desa Disanksi Bawaslu

Karena terlapor tidak memiliki izin cuti dan mengikuti kegiatan deklarasi Jokowi-KH Ma'ruf,

Didampingi Gubernur Riau, Jokowi Ngopi Usai Kampanye Akhbar di Dumai

Jokowi didampingi ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-KH Ma'ruf Amin, Erick Thohir, Wakil Ketua TKN Moeldoko, Gubernur Riau Syamsuar dan dari tim TKD Riau.

Kampanye di Dumai Dipenuhi Lautan Massa Pendukung, Jokowi Optimis Menang di Riau

"Insya Allah di Provinsi Riau semakin baik, semakin baik," kata Jokowi di kedai kopi Arabica, Dumai, Selasa (26/3) malam.

VIRAL: Video Lautan Manusia Hadiri Kampanye Prabowo di Mataram

Terlihat lautan manusia tidak hanya memenuhi Lapangan di Ibu Kota NTB tersebut, juga memadati jalan-jalan yang mengarah ke lokasi kampanye.

Jokowi Berikan Tiga “Hadiah” Untuk Warga Dumai Saat Kampanye Terbuka

Jokowi memberikan tiga macam 'hadiah' kepada warga Dumai saat melakukan kampanye terbuka di Lapangan Taman Bukit Gelanggang, Dumai, Riau, Selasa (26/3).

Optimis Target 62 Persen Suara Tercapai, JK Ingatkan TKN Tak Lakukan Kesalahan

Menurut pria yang juga Wakil Presiden ini, perlu upaya besar dari TKN untuk mencapai target jumlah suara pemilih dalam Pemilu 2019 tersebut.

Terbukti Tidak Cuti Saat Ikut Kampanye Jokowi, Menteri Desa Disanksi Bawaslu

Karena terlapor tidak memiliki izin cuti dan mengikuti kegiatan deklarasi Jokowi-KH Ma'ruf,

Didampingi Gubernur Riau, Jokowi Ngopi Usai Kampanye Akhbar di Dumai

Jokowi didampingi ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-KH Ma'ruf Amin, Erick Thohir, Wakil Ketua TKN Moeldoko, Gubernur Riau Syamsuar dan dari tim TKD Riau.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Tiba di Dumai, Jokowi Jalan Kaki Bersama Ribuan Peserta Karnaval ke Lokasi Kampanye Akbar

Sekitar 2.000 peserta karval menyambut Jokowi, dengan mengenakan berbagai busana adat nusantara dan memainkan berbagai alat kesenian, seperti Marching Band, Barongsai, Reog, Talempong dan Tambua, serta lainnya.

Begini Alasan Dumai Dipilih Jadi Lokasi Kampanye Akbar Jokowi di Riau

Ditargetkan Jokowi menang 60 persen di Riau, kata TKD Jokowi-Ma'ruf Amin.

Tidak Lagi Hukum Penjara, Brunei Akan Terapkan Hukum Rajam Sampai Mati Bagi LGBT

hukuman yang mulai berlaku pada tanggal 3 April mendatang, menyusul berlakunya Undang Undang baru tersebut, berupa hukuman cambuk atau rajam (dilempari batu) sampai mati untuk pelaku LGBT.