KPK Panggil Dua Saksi Kasus Suap Bupati Jombang Nonaktif Nyono Suharli

0
16
Bupati Jombang, Nyono Suharli Resmi Ditahan KPK (foto: istimewa)

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Bupati Jombang nonaktif Nyono Suharli Wihandoko dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait perizinan dan pengurusan penempatan jabatan di Pemerintah Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

“Penyidik hari ini dijadwalkan memeriksa Nyono Suharli Wihandoko sebagai tersangka terkait suap perizinan dan pengurusan penempatan jabatan di Pemkab Jombang,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (17/5).

KPK juga memanggil dua saksi untuk tersangka Nyono Suharli masing-masing Kepala Tata Usaha Kabupaten Jombang Yukisminingsih dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jombang Hari Utomo.

KPK telah menetapkan dua tersangka dalam kasus itu, yakni sebagai pemberi mantan Plt Kadis Kesehatan Pemkab Jombang Inna Silestyowati dan sebagai penerima Nyono Suharli Wihandoko.

Saat ini Inna dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya.

Uang yang diserahkan Inna Silestyowati kepada Nyono Suharli Wihandoko diduga berasal dari kutipan jasa pelayanan kesehatan atau dana kapitasi dari 34 puskesmas di Jombang yang dikumpulkan sejak Juni 2017 sekitar total Rp434 juta.

Dengan pembagian 1 persen untuk Paguyuban Puskesmas se-Jombang, 1 persen untuk Kepala Dinas Kesehatan, dan 5 persen untuk bupati.

Dari dana yang terkumpul tersebut, Inna Silestyowati telah menyerahkan kepada Nyono Suharli Wihandoko sebesar Rp200 juta pada Desember 2017.

Selain itu, Inna Silestyowati juga membantu penerbitan izin operasional sebuah rumah sakit swasta di Jombang dan meminta pungutan liar (pungli) terkait izin.

Dari pungli tersebut, diduga telah diserahkan kepada Nyono Suharli Wihandoko pada 1 Februari 2018 sebesar Rp75 juta.

Diduga sekitar Rp50 juta telah digunakan Nyono Suharli Wihandoko untuk membayar iklan terkait rencananya maju dalam Pilkada Kabupaten Jombang 2018.

Sebagai penerima, Nyono Suharli Wihandoko disangkakan pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pihak pemberi Inna Silestyowati disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Ant/SU02)

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BACA JUGA

Rayakan Keberkahan Bulan Mulia dengan Buka Bersama 2500 Yatim

BANDUNG, SERUJI.CO.ID - Sebanyak 2500 anak yatim mengikuti buka bersama yang diselenggarakan Bank BJB dan PKPU Human Initiative Jawa Barat, Rabu (23/5). Program tersebut...
Uang Rupiah

Rupiah Terus Melemah, Pemerintah Janji Akan Atasi

SUKOHARJO, SERUJI.CO.ID - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan mengatasi pelemahan rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat (AS). "Pemerintah bersama-sama Bank Indonesia akan...

Desa di Lereng Merapi Cek Kesiapan Barak Pengungsian

SLEMAN, SERUJI.CO.ID -  Pemerintah Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengecek kesiapan dan kelengkapan barak pengungsian yang ada di komplek Balai Desa...
bus

Bengkulu Mulai Uji Kelaikan Angkutan Lebaran

BENGKULU, SERUJI.CO.ID - Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Bengkulu mulai menggelar uji kelaikan kendaraan umum angkutan Lebaran 2018. Kepala Unit Pelaksana...

Menkeu: Utang Luar Negeri Indonesia Terus Turun

SUKOHARJO, SERUJI.CO.ID - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan utang Indonesia terus mengalami tren penurunan dari tahun ke tahun. "Sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang keuangan,...