KPK Panggil Dua Kepala Dinas Terkait Kasus Bupati Bandung Barat

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua kepala dinas di Kabupaten Bandung Barat sebagai saksi dalam penyidikan korupsi yang melibatkan Bupati Bandung Barat Abu Bakar sebagai tersangka.

Kedua kepala dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Anugrah dan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Ludi Awaludin, kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (18/5).

Mereka merupakan dua dari lima saksi yang diperiksa hari ini sebagai saksi dalam kasus itu.

“Hari ini dijadwalkan pemeriksaan lima saksi untuk dua tersangka berbeda dalam kasus Bupati Bandung Barat,” kata Febri Diansyah saat dikonfirmasi.

Dua saksi akan diperiksa untuk tersangka Bupati Bandung Barat Abubakar, yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bandung Barat Anugrah dan pegawai atau honorer Dinas Perikanan dan Peternakan Bandung Barat Iwan.

Selanjutnya, tiga saksi akan diperiksa untuk tersangka Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Adityo, yakni Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Bandung Barat Ludi Awaludin, mantan Sekretaris Daerah Bandung Barat Maman S Sunjaya, dan Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Bandung Barat Ilham Prasetio.

KPK pada 11 April 2018 telah mengumumkan empat tersangka tersangka tindak pidana korupsi suap kepada Bupati Bandung Barat periode 2013-2018.

Diduga sebagai penerima, yakni Bupati Bandung Barat Abubakar, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat Weti Lembanawati, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Adityo.

Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bandung Barat Asep Hikayat.

Diduga, Bupati Bandung Barat meminta uang ke sejumlah Kepala Dinas untuk kepentingan pencalonan istrinya Elin Suharliah sebagai Bupati Bandung Barat 2018-2023.

Untuk mengumpulkan dana tersebut, Abu Bakar meminta bantuan Weti Lembanawati dan Adityo.

Tim KPK juga mengamankan barang bukti sebesar Rp435 juta terkait kasus tersebut. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Divestasi Freeport

Pemimpin Belum Lulus

Bantahan Survei Kompas, Filsafat Ilmu dan Kisah Angsa Hitam

Cara saya berterima kasih kepada Kompas justru memujinya ketika benar dan mengkritiknya ketika salah. Dan saya berkesimpulan dengan ilmu yang saya pelajari, Kompas telah salah menarik kesimpulan dalam publikasi surveinya di bulan Maret 2019.

Tidak Takut Sendirian Jadi Oposisi, Begini Penjelasan Tegas PKS

Menanggapi pergerakan partai-partai yang selama Pilpres 2019 berkoalisi mendukung Prabowo berhadapan dengan Jokowi tersebut, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan mereka tidak bergeming dari posisinya yang ingin tetap jadi oposisi. Begini alasannya.

Dahnil Anzar: Gerindra Juga Siap Jadi Mitra Koalisi Presiden Jokowi

“Jadi, sampai detik ini Pak Jokowi dan pihak Pak Jokowi belum bilang mau memberikan sekian banyak menteri ke Pak Prabowo dan Gerindra, itu belum ada,” tukas Dahnil.

Nilai Negara Darurat Radikalisme, NU Minta Pemerintah Tindak Tegas Pelaku Terorisme

KH Said menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah dengan radikalisme dan terorisme yang terjadi di Tanah Air sekarang ini.

Wanita Penyebar Video “Penggal Kepala Jokowi” Akan Divonis Siang Ini

Ina didakwa menyebarkan video yang kemudian viral berisi konten seorang pria berinisial HS mengancam akan memenggal kepala Presiden Jokowi.

Tidak Hanya Bukan Penentu Ketum IKA ITS Terpilih, Hasil OMOV Juga Berpeluang Dianulir Senat

Namun, menurut Cak Tatok, nama-nama calon Ketum yang terpilih di OMOV masih berpeluang dianulir oleh Senat IKA ITS karena pertimbangan PDLT (Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak Tercela).

Inilah Bakal Calon Ketum IKA ITS Yang Akan Dipilih dengan Sistem OMOV

Namun, ada yang berbeda pada OMOV IKA ITS yang akan melibatkan seluruh alumni ini, dimana hasil OMOV bukanlah sebagai penentu Ketum terpilih, tapi hanya sebagai proses penjaringan calon Ketum yang kemudian akan dipilih di Kongres.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Nilai Negara Darurat Radikalisme, NU Minta Pemerintah Tindak Tegas Pelaku Terorisme

KH Said menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah dengan radikalisme dan terorisme yang terjadi di Tanah Air sekarang ini.