KPK Klarifikasi Aliran Suap Dana Otsus Yang Libatkan Gubernur Aceh

0
47
Irwandi Yusuf, Gubernur Aceh.

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi aliran dana dalam kasus suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Aceh.

“Menjawab sejumlah pertanyaan tentang kaitan para saksi yang dicegah ke luar negeri, kami sampaikan bahwa pencegahan ke luar negeri terhadap sejumlah saksi tersebut perlu dilakukan untuk kebutuhan pemeriksaan bagi saksi-saksi nantinya,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (9/7).

KPK mencegah saksi Nizarli, Rizal Aswandi, Fenny Steffy Burase dan Teuku Fadhilatul Amri bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan sejak 6 Juli untuk meminta keterangan mengenai aliran dana terkait kasus tersebut.

Loading...

Nizarli merupakan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Aceh dan Rizal Aswandi pernah menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh.

“Terhadap pejabat ULP dan PUPR, kami perlu memperdalam proses pengadaan yang dilakukan. Pengadaan yang terkait dengan penggunaan DOKA,” ungkap Febri.

Baca juga: Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah Ditetapkan Sebagai Tersangka Suap Dana Otsus

Sementara saksi Fenny Steffy Burase, orang dekat Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, ia menjelaskan, akan dimintai informasi mengenai aliran dana dan pertemuan-pertemuan dengan tersangka yang relevan dengan perkara ini.

“Perlu kita pahami bersama, yang dilakukan saat ini adalah proses hukum. KPK diberi tugas untuk melakukan penanganan kasus korupsi. Penanganan kasus korupsi tersebut perlu mendapat dukungan dari masyarakat karena yang dirugikan akibat korupsi adalah masyarakat itu sendiri,” tuturnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BERITA PILIHAN

TERBARU