KPK Amankan Dokumen Kasus Suap Terkait Dana Otsus Aceh


JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengamankan dokumen dan barang bukti elektronik dalam penggeledahan di empat lokasi terkait kasus suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2018.

KPK pada Selasa (10/7), menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Aceh serta kantor Bupati Bener Meriah dan Dinas PUPR Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh.

“KPK kembali mengamankan sejumlah dokumen proyek dan dana otonomi khusus dari lokasi penggeledahan di kantor Dinas PUPR Aceh, kantor Bupati, dan Dinas PUPR di Bener Meriah kemarin,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (11/7).

“Penyidik memandang sejumlah bukti baru ini akan memperkuat perkara yang sedang ditangani,” katanya.

KPK sebelumnya menggeledah pendopo rumah dinas Gubernur dan kantor Gubernur Aceh serta rumah tiga tersangka dalam perkara ini, Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal, dan T Syaiful Bahri. Penyidik KPK mengamankan sejumlah dokumen dan bukti elektronik terkait DOKA 2018 dalam penggeledahan itu.

KPK menetapkan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Bupati Bener Meriah Ahmadi serta dua orang dari swasta bernama Hendri Yuzal dan T Syaiful Bahri sebagai tersangka. Irwandi, Hendri, dan Syaiful diduga menerima suap. Pemberinya diduga Ahmadi.

Ahmadi diduga memberi Irwandi uang Rp500 juta sebagai bagian dari Rp1,5 miliar yang diminta Gubernur Aceh sebagai “fee” ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari DOKA Tahun Anggaran 2018. Pemberian tersebut merupakan bagian dari komitmen “fee” delapan persen bagi pejabat Pemerintah Aceh dari setiap proyek yang dibiayai menggunakan dana DOKA. (Ant/SU01)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

Begini Ciri Rumah Idaman untuk Pasangan Muda

Beberapa waktu lalu, portal properti Lamudi melakukan survei tentang rumah impian bagi pasangan muda, survei tersebut dilakukan kepada 100 pasangan yang baru menikah. Inilah hunian idaman untuk pasangan muda.....

5 Alasan Kita Perlu Membuat Undangan Pernikahan Digital

Kini era sudah berubah. Kini ada sebuah cara baru untuk mengirim undangan pernikahan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan situs desain online, di mana kita bisa menciptakan desain sendiri, juga memanfaatkan Internet untuk mengirimkannya.

Inilah Tulisan AR Baswedan Bantah Tudingan Gerakan Islam Bertentangan dengan Pancasila

AR Baswedan menyebut, pihak-pihak yang sering mempertentangan gerakan Islam dengan Pancasila justru adalah pihak-pihak yang pada hakikatnya tidak paham Pancasila. Justru sebaliknya, pemuka-pemuka ahli pikir Islam memberi pengertian-pengertian yang baik tentang Pancasila yang keluar dari keyakinan yang kuat.

Antisipasi Pelambatan Ekonomi, Ketua DPD Kumpulkan Kadin Provinsi se Indonesia

“Saya sengaja mengumpulkan para ketua umum Kadin provinsi, karena hari ini kita menghadapi masalah serius di sektor dunia usaha dan dunia industri," kata La Nyalla

Kontroversi Omnibus Law, Fahira: Wujud Frustasi Pemerintah atas Kemendegkan Ekonomi

Omnibus Law RUU Cipta Kerja (sebelumnya Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka) dinilai sebagai bentuk rasa frustasi pemerintah atas kemandegkan ekonomi yang terjadi lima tahun belakangan ini.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close