KPK Akan Periksa Mantan Dirjen Hubla Tonny Budiono

1
39
kpk, komisi pemberantasan korupsi
Juru bicara KPK Febri Diansyah.

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa mantan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono dalam penyidikan suap terkait perizinan dan pengadaan proyek-proyek di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2016-2017.

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Adiputra Kurniawan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (11/10).

Selain memeriksa Tonny Budiono, KPK juga akan memeriksa lima saksi lainnya untuk tersangka Adiputra Kurniawan.

Lima saksi itu antara lain Ketua Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Tanjung Emas Semarang Tahun Anggaran 2017 Hesti Widiyaningsih, dan Kabid Pelatihan Pusbang SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang juga mantan Kasubdit Pengerukan Laut Kemenhub Wisnoe Wihandani.

Selanjutnya tiga Pegawai Negeri Sipil Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Tanjung Emas Semarang masing-masing Ignatius Martanio, Jatmiko, dan Boby Agusta.

Selain itu, KPK juga akan memeriksa Adiputra Kurniawan sebagai saksi untuk tersangka Tonny Budiono.

KPK tengah mendalami lebih jauh terkait penggunaan sarana perbankan dalam penyidikan kasus suap tersebut.

“Kami menggali dan mencari informasi lebih jauh terkait penggunaan sarana perbankan sebagai alat untuk memberikan suap atau gratifikasi karena kita tahu saat OTT dilakukan KPK menemukan bukti beberapa ATM dari bank-bank berbeda dan juga buku tabungan,” kata Febri.

KPK pada Selasa (10/10) memeriksa lima saksi dalam penyidikan kasus itu untuk tersangka Adiputra Kurniawan.

Dua di antaranya merupakan Kepala Cabang PT Bank Mandiri masing-masing Kepala Cabang PT Bank Mandiri KCP Pekalongan Alun-Alun Sri Utami Nunik Chairita dan Kepala Cabang PT Bank Mandiri KCP Jakarta Graha Rekso Lukmanul Hakim.

“Dalam konstruksi kasus ini secara umum bukan hanya terkait dengan satu perusahaan saja karena ada indikasi suap dan penerimaan gratifikasi yang ada di sekitar 33 tas itu, diduga berasal dari sejumlah pihak dan terkait dengan sejumlah kegiatan-kegiatan perusahaan tentu yang berhubungan dengan Ditjen Hubla,” kata Febri.

1
2
BAGIKAN
loading...

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BERITA TERBARU

imunisasi bayi

Difteri Mewabah, Inilah Upaya Pemerintah Lampung

BANDARLAMPUNG, SERUJI.CO.ID - Penyakit yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheriae kini sedang menjadi perhatian serius pemerintah, dari pusat hingga daerah untuk melakukan pencegahan dan pengobatannya. Provinsi...
Setya Novanto dan KPK

Setnov Hadiri Sidang Perdana Pembacaan Dakwaan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Ketua DPR Setya Novanto menghadiri sidang perdana pembacaan dakwaan kasus dugaan tindak pidana korupsi KTP-elektronik (KTP-el) di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)...
Satgas Pangan sidak harga sembako

Pedagang Naikkan Harga Sepihak, Polres Akan Tindak Tegas

CIANJUR, SERUJI.CO.ID - Polres Cianjur, Jawa Barat, akan menindak tegas agen dan pedagang yang bermain menaikkan harga secara sepihak sehingga berdampak terhadap keresahan di...

KANAL WARGA TERBARU

KH. Luthfi Bashori

Jangan Makan Daging Biawak

Konon, di Mina pada kisaran tahun 1990-an, saat berlangsung ibadah mabit dan lempar Jumrah di musim haji, banyak sekali para pendatang dari berbagai daerah...
Untitled

Utopia Share Syndrome

Hadirnya media sosial di tengah kerasnya kehidupan telah melahirkan "penyakit" baru yang bolehlah saya sebut dengan istilah "Share Syndrome". Sederhananya, Share Syndrome adalah semacam...

Max Havelaar dan AMDK Ummat

Dowwes Dekker adalah salah satu pencabut tonggak kejam kolonialisme di bumi Nusantara. Ia menjadi amtenaar saat Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch memaksa penduduk...