KPK Akan Periksa Mantan Dirjen Hubla Tonny Budiono

1
36
kpk, komisi pemberantasan korupsi
Juru bicara KPK Febri Diansyah.

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa mantan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono dalam penyidikan suap terkait perizinan dan pengadaan proyek-proyek di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2016-2017.

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Adiputra Kurniawan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (11/10).

Selain memeriksa Tonny Budiono, KPK juga akan memeriksa lima saksi lainnya untuk tersangka Adiputra Kurniawan.

Lima saksi itu antara lain Ketua Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Tanjung Emas Semarang Tahun Anggaran 2017 Hesti Widiyaningsih, dan Kabid Pelatihan Pusbang SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang juga mantan Kasubdit Pengerukan Laut Kemenhub Wisnoe Wihandani.

Selanjutnya tiga Pegawai Negeri Sipil Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Tanjung Emas Semarang masing-masing Ignatius Martanio, Jatmiko, dan Boby Agusta.

Selain itu, KPK juga akan memeriksa Adiputra Kurniawan sebagai saksi untuk tersangka Tonny Budiono.

KPK tengah mendalami lebih jauh terkait penggunaan sarana perbankan dalam penyidikan kasus suap tersebut.

“Kami menggali dan mencari informasi lebih jauh terkait penggunaan sarana perbankan sebagai alat untuk memberikan suap atau gratifikasi karena kita tahu saat OTT dilakukan KPK menemukan bukti beberapa ATM dari bank-bank berbeda dan juga buku tabungan,” kata Febri.

KPK pada Selasa (10/10) memeriksa lima saksi dalam penyidikan kasus itu untuk tersangka Adiputra Kurniawan.

Dua di antaranya merupakan Kepala Cabang PT Bank Mandiri masing-masing Kepala Cabang PT Bank Mandiri KCP Pekalongan Alun-Alun Sri Utami Nunik Chairita dan Kepala Cabang PT Bank Mandiri KCP Jakarta Graha Rekso Lukmanul Hakim.

“Dalam konstruksi kasus ini secara umum bukan hanya terkait dengan satu perusahaan saja karena ada indikasi suap dan penerimaan gratifikasi yang ada di sekitar 33 tas itu, diduga berasal dari sejumlah pihak dan terkait dengan sejumlah kegiatan-kegiatan perusahaan tentu yang berhubungan dengan Ditjen Hubla,” kata Febri.

1
2
BAGIKAN
loading...

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

Terbaru

Shah Porir Dwip, Tanah Harapan bagi Setengah Juta Jiwa Rohingya

SERUJI.CO.ID - Pernahkah terbayang adegan ini? Pada suatu malam buta, rumah gubuk yang kita tempati bersama orang tua dan adik-adik kita tiba-tiba digedor dengan...

Demo Istana, Ratusan Mahasiswa Tuntut Janji Kampanye Jokowi-JK

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) sejak siang, Jumat (20/10) melakukan aksi unjuk rasa di...
taksi online

Peraturan Baru, Taksi Online Boleh Dimiliki Individu

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Revisi atas Peraturan Menteri (Permen) Perhubungan nomor 26 tahun 2017 telah diselesaikan oleh Menteri Perhubungan. Perubahan yang mendasar dari revisi Permen...
Nyono Suharli

Besok, Golkar Keluarkan Rekomendasi Bacagub Jatim Untuk Khofifah

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Surat rekomendasi untuk bacawagub Jatim Khofifah Indar Parawansa dari partai Golkar dipastikan akan turun besok, Sabtu (21/10). Rencananya rekomendasi tersebut akan...

Produk Kefir dari Fermentasi Susu Kambing Kian Diminati

SOLO, SERUJI.CO.ID - Produk berbahan baku kefir atau fermentasi susu kambing buatan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dari Kabupaten Klaten, Jawa Tengah mulai...
Menteri Asman Abnur

Alasan Efisiensi, Pemerintah Bubarkan 8 Lembaga Non-Struktural

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur menyampaikan daftar delapan Lembaga Non-Struktural (LNS) yang akan dibubarkan atau dilebur...