Korupsi BOS SMK, Polres Mataram Tetapkan Tersangka

MATARAM, SERUJI.CO.ID – Tim Penyidik Kepolisian Resor Mataram, Nusa Tenggara Barat menetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di SMKN 1 Narmada, Kabupaten Lombok Barat.

Kasat Reskrim Polres Mataram AKP Kiki Firmansyah Efendi di Mataram, Sabtu (3/2) mengatakan dua tersangka yang ditetapkan dalam dugaan korupsi dana BOS tahun anggaran 2014/2015 ini adalah kepala sekolah dengan inisial MA dan NH, bendaharanya.

“Keduanya ditetapkan sebagai pihak yang bertanggung jawab karena diduga telah menyalahgunakan kewenangannya hingga mengakibatkan muncul kerugian negara,” kata Kiki.

Menurut hasil perhitungan tim audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB yang telah diterima penyidik, nilai kerugian negara mencapai angka Rp316 juta dari Rp1,9 miliar yang telah dianggarkan pemerintah.

“Karena ada nilai ini makanya kita gelar dan lakukan penetapan tersangka,” ucap perwira yang pernah menjabat sebagai Kapolsek Senggigi ini.

Sehingga dalam berkas perkaranya, kedua tersangka disangka melanggar dengan Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dijelaskan bahwa dalam proses penanganannya, penyidik lebih dahulu menetapkan MA sebagai tersangka. Kemudian dari hasil pengembangannya, penyidik menemukan peran dan keterlibatan bendahara.

Kiki menjelaskan penanganan kasus dugaan korupsi dana BOS di SMKN 1 Narmada yang dimulai Juli 2016. Penyidik masih berupaya untuk merampungkan berkas perkara milik kedua tersangka untuk tahap selanjutnya yakni pelimpahan ke jaksa peneliti.

“Kita rampungkan dulu, baru bisa kita agendakan pelimpahan berkasnya ke jaksa,” kata Kiki.

Dalam penetapannya, penyidik dikatakan tidak melakukan penahanan. Selain karena alasan kooperatif tersangka, peran keduanya sebagai pejabat struktural di SMKN 1 Narmada, masih dibutuhkan pihak sekolah.

“Karena pertimbangan jabatannya, penyidik memberikan keringanan dengan tidak melakukan penahanan,” ucapnya. (Ant/SU03)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Sambut Festival Belanja Lajang 11.11, Ecovacs Robotics Beri Promo Diskon Hingga 55%

Perusahaan penyedia Robot Rumah Tangga, ECOVACS ROBOTICS, akan meberikan promos diskon besar-besaran hingga 55% untuk berbagai produk unggulan seperti DEEBOT OZMO T8 AIVI, DEEBOT OZMO T8, dan DEEBOT U2 PRO.

150 Ide Bisnis Terbaik Siap Bersaing dalam DSC XI

Program Initiator DSC XI, Edric Chandra mengungkapkan dii tengah kondisi perekonomian yang masih belum stabil lantaran pandemi COVID-19, semangat gerakan wirausaha justru diterima oleh DSC XI.

Kembali Terjadi, Ratusan Kader Militan PDIP Alihkan Dukungan ke Machfud-Mujiaman

Kader yang tergabung dalam kelompok yang menamakan diri Banteng Ketaton tersebut mendeklarasikan dukungannya pada Ahad (8/11) kemarin di daerah Pandegiling yang dikenal sebagai jantungnya PDI Perjuangan di Surabaya.

Tekan Hoaks Selama Pilkada 2020, AMSI Gelar Cek Fakta di 16 Wilayah

Kegiatan Cek Fakta sebagai bentuk kontribusi AMSI kepada publik dengan memberikan informasi yang bermutu selama masa Pemilihan Kepala Daerah 2020 dan menekan hoaks (mis/disinformasi) yang berpotensi beredar selama berlangsungnya masa kampanye dan Debat Pilkada 2020.

TERPOPULER