Ketua DPRD Tulungagung Yang Ditetapkan KPK Sebagai Tersangka, Raih Suara Tertinggi Pemilu 2019

TULUNGANGUNG, SERUJI.CO.ID – Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono yang baru saja ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka suap pengesahan APBD dan/atau APBD perubahan sebesar Rp4,88 miliar, meraih suara tertinggi dalam Pemilu 2019 dengan jumlah dukungan mencapai 10.192 suara.

“Terutama di dapil beliau (Dapil I), dukungan suara Pak Supriyono memang menjadi yang tertinggi dibanding caleg lain,” kata Ketua KPU Tulungagung Mustofa di Tulungagung, Jawa Timur, Selasa (14/5).

Supri, demikian ia biasa disapa rekan dan sejawatnya, bahkan diyakini menjadi peraih suara terbanyak untuk kategori individu.

Namun Mustofa masih enggan memastikan. Ia juga tak bisa memberi gambaran final soal komposisi dan sebaran kursi legislatif pascarekapitulasi tingkat kabupaten pada awal Mei.


Alasan yang ia gunakan, yakni karena masih menunggu hasil rekap berbasis IT.

“Saya tidak membacanya terlalu rinci. Hasil final masih menunggu rekap di tingkat KPU RI pada 22 Mei mendatang. Kalau sekarang (hasil sebaran kursi) sifatnya masih meraba-raba, menebak,” katanya.

BACA JUGA:  KPK: Unsur Penyelenggara Negara Diamankan OTT Pamekasan

Soal penetapan tersangka Supriyono, Mustofa menegaskan hal itu tidak/belum berdampak apapun terhadap proses pencalonan kembali Ketua DPC PDIP Tulungagung itu untuk periode 2019-2024.

Terlebih penanganan kasus itu masih berjalan, dan statusnya belum ada keputusan hukum yang bersifat final (incracht).

“Itu (pelantikan) sebenarnya bukanlah domain kami (KPU). Tapi secara aturan, karena status hukumnya masih terperiksa dan proses hukum juga masih panjang, Supri yang meraup suara terbesar untuk PDIP Tulungagung, masih bisa dilantik dan menjabat lagi sebagai anggota dewan,” kata Mustofa.

PDIP Tulungagung sendiri diperkirakan periode ini mendapat 13 kursi dari total jatah tersedia 50 orang.

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi