Kemendagri Ingatkan Seluruh Kepala Daerah di Kepri Untuk Bertobat

TANJUNGPINANG, SERUJI.CO.ID – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperingatkan seluruh kepala daerah di Provinsi Kepulauan Riau untuk bertobat jika selama ini melakukan kesalahan.

“Sudah, sudah, sudah cukup Nurdin Basirun (Gubernur Kepri nonaktif) tersandung kasus korupsi, yang lain segera bertobat. Jangan menyusulnya karena melakukan kesalahan,” kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bachtiar, dilansir dari Antara, di Tanjungpinang, Jumat (12/7).

Bachtiar mengemukakan Kepri itu masuk dalam zona merah berdasarkan hasil analisis pencegahan korupsi yang dilakukan KPK. Artinya, KPK memberi perhatian khusus kepada Kepri agar tidak terjadi korupsi.

Penetapan zona merah itu terkait permasalahan perijinan investasi, termasuk di sektor pertambangan.

“Setahun lalu Kepri itu masuk zona merah pencegahan korupsi. Kalau sudah masuk zona merah, berarti KPK memperkuat pengawasan,” ujarnya.

Ia mengingatkan kepala daerah hidup apa adanya, dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Kewenangan yang diberikan negara bukan untuk memperkaya diri, melainkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Jangan hidup berlebihan. Jalani kehidupan biasa saja supaya amanah,” ucapnya.

Kehidupan yang di luar batas, dengan biaya hidup yang besar menyebabkan kepala daerah tersandung kasus korupsi. Kepala daerah yang tersandung kasus korupsi kerap lupa diri, lupa dengan sumpah jabatan ketika sedang berkuasa. Padahal kekuasaan yang diberikan bersifat sementara.

“Jika sudah tersandung kasus korupsi, baru menyesali perbuatannya. Ini tidak boleh terjadi lagi,” katanya.

Menurutnya, biaya politik yang besar juga menyebabkan kepala daerah nekad melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Biaya politik yang dikeluarkan itu salah satunya disebabkan cukup banyak kelompok yang menganggap kepala daerah itu seperti “sinterklas”.

Dalam kondisi itu, kepala daerah dianggap pejabat yang banyak duit. Pejabat itu akan didukung jika memberikan uang kepada kelompok tersebut sebagai bentuk perhatian.

Menurutnya, kondisi ini menjadi budaya politik yang tidak sehat, dan kerap menjerumuskan kepala daerah yang ingin disanjung.

“Ada juga kepala daerah yang tersandung kasus karena memang memiliki perilaku yang tidak baik. Dalam dirinya sudah ada niat tidak baik ketika diberi amanah untuk memimpin daerah,” ujarnya.

Bachtiar mengatakan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Isdianto, secara otomatis menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Gubernur setelah Nurdin Basirun ditahan.

“Berdasarkan UU Nomor 23/2014 tentang Pemda, Wakil Gubernur diberi amanah melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas Gubernur jika Gubernur ditahan penegak hukum,” katanya.

Ia menjelaskan Isdianto tidak dilantik sebagai Plt Gubernur Kepri. Hal itu disebabkan proses hukum terhadap kasus gratifikasi yang melibatkan Nurdin Basirun masih berjalan. Kemendagri telah menonaktifkan Nurdin Basirun sebagai Gubernur Kepri.

Pelantikan terhadap Isdianto sebagai Gubernur Kepri dilakukan jika Nurdin dinyatakan bersalah oleh majelis hakim pengadilan, dan putusan itu ditanyakan memiliki kekuatan hukum tetap.

Sebaliknya, Nurdin akan kembali menjabat sebagai Gubernur Kepri jika dinyatakan tidak bersalah oleh majelis hakim yang menangani perkara tersebut.

“Namun secara administrasi, Mendagri menerbitkan surat keputusan agar Isdianto dapat menjalankan tugas sebagai Plt Gubernur Kepri,” katanya.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

NKRI Bersyariah dan Ruang Publik Inkusif

Saya sendiri berpendapat bahwa dasar negara Republik Indonesia Pancasila sudah sangat memadai sebagai kesepakatan bersama menuju tatanan bernegara yang demokratik sekaligus mewadahi religiusitas inklusif dari segenap warga negara Indonesia termasuk didalamnya mayoritas ummat Islam.

Penegakan Hukum Yang Kaya Kezaliman dan Miskin Rasa Keadilan

Bercermin kepada praktek penegakan hukum di Indonesia beberapa tahun tarakhir, khususnya di era Rezim Pemerintahan saat ini, tentunya kita melihat banyaknya praktek-praktek penanganan kasus hukum yang masih jauh dari apa yang diharapkan.

Implikasi Hukum Kebohongan Publik dari Pejabat Negara

JADI DARI KEDUA LANDASAN HUKUM ISLAM TERSEBUT JELAS BERBOHONG ATAU BERDUSTA ADALAH PERBUATAN YANG DILARANG DAN HARAM HUKUMNYA.

Olahraga Bagi Penyandang Stroke

oleh dr. Irsyal Rusad, Sp PD, dokter spesialis Penyakit Dalam. SERUJI.CO.ID -...

Israel Kembali Serang Gaza, 10 Tewas

SERUJI.CO.ID - Tentara pendudukan Israel telah melakukan beberapa serangan...

Inilah 4 Jenis Nazhir: Anda Masuk Kategori Manakah?

Oleh: Imam Nur Azis Komisioner Badan Wakaf Indonesia (BWI) 2017-2020 SERUJI.CO.ID...

Janganlah Menyebut Nama Rasulullah Muhammad SAW Tanpa Gelar

SERUJI.CO.ID - Memanggil Rasulullah Muhammad sholallahu 'alaihi wassallam (SAW)...

Menua: Agar Otak Tak Ikut Beruban

oleh dr. Irsyal Rusad, Sp PD, dokter spesialis Penyakit Dalam. Dalam perjalanan...

Ngotot Pertahankan Mardani Maming sebagai Bendum, Kantor PBNU Bisa Diperiksa KPK

Dengan tidak menonaktifkan, mau tak mau PBNU terkait dengan Mardani yg saat ini buron. Maka jangan salahkan KPK jika nanti dalam proses pencarian Mardani akan memeriksa kantor PBNU.

TERPOPULER

Tiga Budaya Sunda yang Unik, Nomer 1 Sudah Jarang Ditemukan

Semua tradisi dan budaya di Indonesia unik dan mempunyai ciri khas tersendiri. Tak ketinggalan juga budaya Sunda dan segala tradisi yang dijalankan.

Segarkan Wajah dengan A I U E O