Kembali Jadi Tersangka KPK, Mantan Bupati Cirebon Diduga Cuci Uang Rp51 Miliar


JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra (SUN) sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“KPK meningkatkan status perkara tindak pidana pencucian uang ke penyidikan dan menetapkan SUN sebagai tersangka,” kata Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (4/10).

Sunjaya diduga menyalahgunakan jabatannya untuk menerima gratifikasi dan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya. dengan total penerimaan diduga mencapai Rp51 miliar.

“Diduga tersangka SUN melakukan perbuatan menempatkan, menransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menitipkan uang hasil gratifikasi. Perbuatan tersebut diduga dilakukan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya,” ujar Laode.

Uang gratifikasi tersebut, kata Laode, digunakan untuk membeli beberapa aset berupa tanah, mobil, dan lainnya yang diduga untuk menyamarkan atau menyembunyikan harta kekayaannya.

“SUN disangkakan melanggar pasal 3 dan atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,” tukas Laode.

Untuk diketahui, Sunjaya saat ini adalah terpidana dengan vonis 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan atas kasus suap terkait jual beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon.

Sunjaya ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Oktober 2018 di Pendopo Kabupaten Cirebon. Hakim Pengadilan Tipikor Bandung memvonis Sunjaya pada Rabu (22/5/2019) setelah terbukti dipersidangan.

Walau duduk sebagai tersangka, Sunjaya tetap berhasil jadi pemenang Pilkada Kabupaten Cirebon 2019. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil telah melantik Sunjaya sebagai Bupati Cirebon periode 2019-2024 di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Jumat (17/5) lalu.

Namun, Sunjaya hanya menikmati jabatannya tersebut selama lima menit, karena setelah pelantikan itu, ia langsung dinonaktifkan dan digantikan pejabat sementara.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Tragedi Lion Air JT-610: Momentum Peningkatan Kesadaran Hukum Keselamatan Penerbangan

Hasil penelitian penyebab kecelakaan penerbangan yang dilakukan Komisi Nasional Kecelakaan Transportasi (KNKT) hanya merupakan masukan secara tertutup kepada Pemerintah sebagai bahan evaluasi untuk pencegahan antisipasi agar tidak terulang lagi penyebab kecelakaan yang sama.

Masa Bakti Dewan Pendidikan 2014-2019 Berakhir, Pemkot Surabaya Buka Rekrutmen

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Supomo mengatakan bahwa proses rekrutmen akan dimulai dengan pendafatran yang dilakukan secara daring (online) mulai hari ini, Selasa (18/2) hingga Jumat (28/2) mendatang.

Fahira ke Haters Anies: Jangan Sering Gol Bunuh Diri Nanti Kehabisan Energi

Bedakan wilayah Bekasi, Tangerang dan DKI saja tidak mampu. Siapa pengelola Kawasan GBK dan Jembatan Utan Kemayoran saja tidak paham. Bagaimana mau mau kritik apalagi menyerang.

Sering Kesemutan di Tangan Maupun Kaki Sejak Usia Muda, Apakah Sebabnya?

Kesemutan yang saya derita mudah timbul, semisal saat mengendarai sepeda motor, tangan saya memegang stang meskipun tidak erat dalam waktu 10 menit kedua tangan saya merasa kesemutan bercampur kebas, dan akan normal kembali apabila saya lepas.

Dinilai Lembek ke China Soal Natuna, PA 212 Minta Presiden Jokowi Pecat Prabowo

Menurut PA 212, langkah yang diambil Prabowo sangat kontras dengan sikap Presiden Jokowi yang tidak mau berkompromi dengan China yang telah melakukan pelanggaran batas wilayah di perairan Natuna.

Inilah Kekayaan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Yang Kena OTT KPK

Jumlah harta Saiful ini melonjak hampir empat kali lipat dibanding saat awal ia menjabat Wakil Bupati Sidoarjo periode 2005-2010, yang berdasarkan LHKPN tertanggal 28 April 2006 bernilai total Rp17.349.095.000.

Flash: Bupati Sidoarjo Kena OTT KPK Terkait Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa

OTT KPK ini, adalah juga yang pertama kali sejak revisi UU KPK diundangkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002.

TERPOPULER

close