Kejati NTB Jadwalkan Periksa Tersangka Merger 8 BPR

MATARAM, SERUJI.CO.ID – Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat mengagendakan pemeriksaan terhadap dua tersangka kasus penyimpangan dana operasional merger delapan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat menjadi perseroan terbatas pada Tahun Anggaran 2016.

Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB Dedi Irawan di Mataram, Kamis (8/2), mengatakan pemeriksaan diagendakan oleh penyidik kejaksaan setelah perkaranya digelar dengan menetapkan Kepala PD BPR Sumbawa yang diberikan tanggung jawab sebagai ketua tim konsolidasi PT BPR NTB, berinisial IKH dan wakilnya berinisial MTW, Kepala PD BPR Lombok Timur, sebagai tersangka pada Senin (5/2).

“Setelah penetapan ini, pastinya kita akan agendakan untuk pemeriksaannya sebagai tersangka. Terkait kapan, itu belum dapat informasi lanjutan dari penyidik jaksa,” kata dia.

Sebagai pihak yang dinilai bertanggung jawab terhadap munculnya dugaan fiktif dalam penggunaan dana operasional penggabungan delapan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat menjadi PT BPR NTB, kedua ujung tombak tim konsolidasi itu akan diperiksa untuk kali pertamanya dalam kapasitas sebagai tersangka.

“Sebelumnya memang sudah diperiksa, tapi itu dalam status saksi, jadi yang diagendakan ini pemeriksaan perdana untuk peran tersangkanya,” ujar Dedi.

Salah satu alat bukti yang menguatkan penyidik kejaksaan menetapkan keduanya sebagai tersangka berdasarkan hasil perhitungan Tim Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB.

Dari hasil perhitungan mereka, muncul kerugian negara yang nilainya mencapai Rp1.063.578.853 dari Rp1,8 miliar lebih, jumlah dana operasional yang dihimpun tim konsolidasi bentukan delapan perusahaan daerah tersebut.

Selain menerima hasil perhitungan BPKP NTB, penyidik turut mencantumkan alat bukti yang sebelumnya telah disita, di antaranya sejumlah perangkat komputer yang diamankan dari kantor PD BPR Lombok Tengah.

Dalam berkas penyidikan, kedua tersangka dinyatakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20/2001 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Dedi menerangkan dalam babak baru di tahap penyidikan itu, tidak menutup kemungkinan dapat terungkap peran dan keterlibatan tersangka tambahan, akan tetapi tentunya hal itu bergantung dari hasil pemeriksaan lanjutan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Umat Islam Harus Menangkan Pilpres dan Pileg

Mengingat betapa pentingnya momentum Pemilu 17 April 2019, maka umat Islam harus benar-benar berjuang dan mempunyai komitmen untuk dapat memenangkan pertarungan politik baik untuk Pilpres maupun Pileg yaitu memilih calon Paslon Presiden/Wapres serta Caleg yang didukung oleh Partai Politik yang memang punya komitmen berjuang dan keberpihakan untuk kepentingan Umat Islam dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jokowi, Propaganda Rusia dan Rand Corporation

Penggunaan istilah Propaganda Rusia ini menjadi masalah besar sebab dalam kapasitas apa Jokowi menyatakan hal tersebut? Apakah sebagai Presiden Republik Indonesia atau sebatas calon presiden (Capres)?

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Sambut Festival Belanja Lajang 11.11, Ecovacs Robotics Beri Promo Diskon Hingga 55%

Perusahaan penyedia Robot Rumah Tangga, ECOVACS ROBOTICS, akan meberikan promos diskon besar-besaran hingga 55% untuk berbagai produk unggulan seperti DEEBOT OZMO T8 AIVI, DEEBOT OZMO T8, dan DEEBOT U2 PRO.

150 Ide Bisnis Terbaik Siap Bersaing dalam DSC XI

Program Initiator DSC XI, Edric Chandra mengungkapkan dii tengah kondisi perekonomian yang masih belum stabil lantaran pandemi COVID-19, semangat gerakan wirausaha justru diterima oleh DSC XI.

Kembali Terjadi, Ratusan Kader Militan PDIP Alihkan Dukungan ke Machfud-Mujiaman

Kader yang tergabung dalam kelompok yang menamakan diri Banteng Ketaton tersebut mendeklarasikan dukungannya pada Ahad (8/11) kemarin di daerah Pandegiling yang dikenal sebagai jantungnya PDI Perjuangan di Surabaya.

Tekan Hoaks Selama Pilkada 2020, AMSI Gelar Cek Fakta di 16 Wilayah

Kegiatan Cek Fakta sebagai bentuk kontribusi AMSI kepada publik dengan memberikan informasi yang bermutu selama masa Pemilihan Kepala Daerah 2020 dan menekan hoaks (mis/disinformasi) yang berpotensi beredar selama berlangsungnya masa kampanye dan Debat Pilkada 2020.

TERPOPULER