Kejari Surabaya Tahan Dua Pejabat Koperasi

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Petugas Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Jawa Timur, menahan dua pejabat Koperasi Serba Usaha (KSU) Mitra Lestari Surabaya yang diduga korupsi penyalahgunaan dana dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) sebesar Rp1 milliar.

“Tersangka KHI dan STJ kami tahan selama dua puluh hari kedepan di Rutan Kelas 1 Surabaya Cabang Kejati Jatim,” kata Kasi Pidsus Kejari Surabaya Heru Kamarullah didampingi Kasi Intelijen Kejari Surabaya, I Ketut Kasna Dedi, Kamis (28/6).

Ia mengemukakan korupsi ini terjadi pada Desember 2012. Saat itu tersangka KHI mengajukan pinjaman LPDB ke Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar Rp1,5 milliar yang akan disalurkan ke 24 anggota KSU Mitra Lestari.

“Pengajuan dana LPDB itu akhirnya cair pada 26 Maret 2013 dan selanjutnya dana tersebut dicairkan oleh tersangka STJ selaku Manager KSU Mitra Lestari melalui rekening KSU Mitra Lestari di Bank BCA KCP Tandes,” ucapnya.

Ia menjelaskan dalam pengelolaan dana LPDB itu diselewengkan oleh kedua tersangka dimana dari 24 anggota KSU Mitra Lestari hanya 5 orang yang diberi pencairan.

“Sedangkan 19 anggota KSU Mitra Lestari justru tidak mengetahui adanya pinjaman dana LPDP tersebut. Sisanya diputar oleh kedua tersangka hingga akhirnya dana itu macet,” katanya.

Penyimpangan kasus ini, kata Heru Kamarullah terungkap pada 2014, saat itu kedua tersangka tidak bisa lagi mengembalikan sisa tunggakan pinjaman dana LPDB tersebut yang nilainya mencapai setengah milliar rupiah lebih.

“Tunggakannya sebesar Rp543 juta lebih,” katanya.

Ia mengatakan pengungkapan kasus ini sedikit memeras tenaga, karena KSU Mitra Lestari yang berada di Ruko Manukan Dalam Surabaya tidak lagi beroperasi alias tutup.

“Para tersangka ini dijerat melanggar pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP,” katanya. (Ant/SU01)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Diskursus Jernih DAS Citarum

Melalui seminar ini, BPK ingin berperan memperbaiki sungai sepanjang 300 kilometer yang didapuk oleh Bank Dunia sebagai sungai terkotor di dunia tersebut.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.