Kejari Situbondo Tahan Kades dan PNS Korupsi

SITUBONDO, SERUJI.CO.ID – Kejaksaan Negeri Situbondo, Jawa Timur menahan seorang kepala desa (kades) dan seorang oknum pegawai negeri sipil (PNS) guru karena diduga terlibat kasus dugaan korupsi penyelewengan tanah kas desa.

Kedua tersangka kasus dugaan penyelewengan tanah kas desa (TKD) Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih ini yaitu Kepala Desa Sumberejo inisial SJ dan tersangka lainnya oknum PNS guru inisial IG, kata Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Situbondo, Reza Aditya kepada wartawan di Situbondo, Jumat (13/4).

Oknum kepala desa dan oknum guru tersebut, kata dia, disangkakan melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 jonto Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan berkas dari penyidik, katanya, diperoleh bukti yang cukup untuk dilakukan penahanan terhadap kedua tersangka.

“Kejaksaan akan segera melimpahkan kasus dugaan korupsi penyelewengan TKD ini ke Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya, dan dua tersangka ditahan selama 20 hari,” ujarnya.

Reza menjelaskan, ada dugaan penyelewengan dalam proses lelang tanah kas desa di Desa Sumberejo, dan kerugian uang negara mencapai Rp100 juta.

“Beberapa pertimbangan kejaksaan melakukan penahanan, di antaranya dikhawatrikan melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti, serta mengulangi perbuatannya. Dan penetapan kedua tersangka berdasarkan fakta hukum,” ucapnya. (Ant/SU01)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Islam Simbolik dan Islam Substantif: Problema Nilai Islamisitas dalam Politik Indonesia

Bagi saya, Habib Rizieq Shihab masih kurang radikal karena ia tidak memiliki ide original tentang negara nomokrasi Islam, yang menurut Thahir Azhary (1995) sebagai negara ideal atau negara siyasah diniyah dalam konsepsi Ibnu Khaldun (1849). Pengetahuannya tentang Kartosoewirjo yang pernah mendirikan Negara Islam Indonesia di Jawa Barat tahun 1949 juga sangat minim sehingga jika dipetakan, ia hanyalah tokoh pinggiran dalam proses revolusi Islam yang kini sedang berproses di Indonesia.

Terima Kasih Ahok!

Penggratisan Suramadu: Memperdalam Kekeliruan Kebijakan Pemerintah

"Kebijakan ini dibangun di atas paradigma benua, bertentangan dengan paradigma kepulauan. Dalam paradigma benua, kapal bukan infrastruktur, tapi jalan dan jembatan. Kapal disamakan dengan truk dan bis," Prof Danie Rosyid.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.