Kejari Binjai Tahan 5 Tersangka Korupsi Alkes


MEDAN, SERUJI.CO.ID – Kejaksaan Negeri Binjai hingga kini telah menahan lima tersangka, dugaan kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di RSUD Djoelham Binjai, Sumatera Utara, yang bersumber dari APBN tahun 2012 senilai Rp14 miliar.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumut Sumanggar Siagian di Medan, Kamis, mengatakan, kelima tersangka korupsi yang telah diamankan itu, saat ini masih dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II-A Binjai.

Penahanan kelima tersangka itu, menurut dia, untuk kepentingan penyidikan yang dilakukan Kejari Binjai, dalam pengusutan kasus korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) merugikan keuangan negara.

“Kelima tersangka yang ditahan itu, yakni berinisial MS, mantan Direktur RSUD Djoelham Binjai, yang sempat menghilang dan dilakukan pencarian oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai,” ujar Sumanggar.

Ia mengatakan, tersangka MS, menyerahkan diri ke Kejari Binjai, Jumat (19/1) sekitar pukul 10.30 WIB yang didampingi tiga pengacaranya.

“Penyidik juga menggeledah rumah tersangka yang berlokasi di Kelurahan Selayang I, Kota Medan,” ucapnya.

Sumanggar menyebutkan, tersangka lainnya yang ditahan di Lapas Binjai, berinisial CPT, mantan Kepala ULP RSUD Djoelham Binjai, SYA, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), SHD, Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa, serta TD, Direktur PT Masarinda Abadi.

Sedangkan, dua tersangka lainnya, yakni BA, Kepala Cabang Kimia Farma Medan pada 2012 dan FNC, Direktur PT Petan Daya yang tidak dilakukan penahanan karena kooperatif.

Kasus korupsi proyek pengadaan alat kesehatan RSUD Djolham Binjai itu, pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp14 miliar. Kerugian negara dalam kasus itu, sesuai hasil audit BPKP Sumut mencapai Rp3,5 miliar .

“Dalam kasus korupsi tersebut, para tersangka melakukan penggelembungan harga untuk pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pihak RSUD Djoelham Binjai. Hal itu tidak sesuai dengan Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 54 Tahun 2010,” kata juru bicara Kejati Sumut itu. (Ant/SU03)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Diakuisisi atau Mengakuisisi: Satu Demi Satu Jatuh ke Tangan Asing

Suatu saat Anda didatangi oleh manajer pengembangan usaha Unilever menawari Anda untuk membeli 100% saham perusahaan Anda dengan harga 25 tahun laba alias Rp250 miliar. Anda dipersilakan pensiun dengan menikmati laba 25 tahun kedepan dalam bentuk uang tunai. Anda tertarik tidak? Ngiler tidak?

Corpopreneur Yes! Entrepreneur No!

Kita tidak butuh lagi peningkatan jumlah atau persentase entrepreneur. Yang dibutuhkan adalah bagaimana membesarkan perusahaan-perusahaan gurem itu menjadi perusahaan perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan prinsipal yang karyawannya puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang.

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

Begini Ciri Rumah Idaman untuk Pasangan Muda

Beberapa waktu lalu, portal properti Lamudi melakukan survei tentang rumah impian bagi pasangan muda, survei tersebut dilakukan kepada 100 pasangan yang baru menikah. Inilah hunian idaman untuk pasangan muda.....

5 Alasan Kita Perlu Membuat Undangan Pernikahan Digital

Kini era sudah berubah. Kini ada sebuah cara baru untuk mengirim undangan pernikahan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan situs desain online, di mana kita bisa menciptakan desain sendiri, juga memanfaatkan Internet untuk mengirimkannya.

Inilah Tulisan AR Baswedan Bantah Tudingan Gerakan Islam Bertentangan dengan Pancasila

AR Baswedan menyebut, pihak-pihak yang sering mempertentangan gerakan Islam dengan Pancasila justru adalah pihak-pihak yang pada hakikatnya tidak paham Pancasila. Justru sebaliknya, pemuka-pemuka ahli pikir Islam memberi pengertian-pengertian yang baik tentang Pancasila yang keluar dari keyakinan yang kuat.

Antisipasi Pelambatan Ekonomi, Ketua DPD Kumpulkan Kadin Provinsi se Indonesia

“Saya sengaja mengumpulkan para ketua umum Kadin provinsi, karena hari ini kita menghadapi masalah serius di sektor dunia usaha dan dunia industri," kata La Nyalla

Kontroversi Omnibus Law, Fahira: Wujud Frustasi Pemerintah atas Kemendegkan Ekonomi

Omnibus Law RUU Cipta Kerja (sebelumnya Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka) dinilai sebagai bentuk rasa frustasi pemerintah atas kemandegkan ekonomi yang terjadi lima tahun belakangan ini.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close