Kejari Binjai Tahan 5 Tersangka Korupsi Alkes

MEDAN, SERUJI.CO.ID – Kejaksaan Negeri Binjai hingga kini telah menahan lima tersangka, dugaan kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di RSUD Djoelham Binjai, Sumatera Utara, yang bersumber dari APBN tahun 2012 senilai Rp14 miliar.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumut Sumanggar Siagian di Medan, Kamis, mengatakan, kelima tersangka korupsi yang telah diamankan itu, saat ini masih dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II-A Binjai.

Penahanan kelima tersangka itu, menurut dia, untuk kepentingan penyidikan yang dilakukan Kejari Binjai, dalam pengusutan kasus korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) merugikan keuangan negara.

“Kelima tersangka yang ditahan itu, yakni berinisial MS, mantan Direktur RSUD Djoelham Binjai, yang sempat menghilang dan dilakukan pencarian oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai,” ujar Sumanggar.


Ia mengatakan, tersangka MS, menyerahkan diri ke Kejari Binjai, Jumat (19/1) sekitar pukul 10.30 WIB yang didampingi tiga pengacaranya.

“Penyidik juga menggeledah rumah tersangka yang berlokasi di Kelurahan Selayang I, Kota Medan,” ucapnya.

BACA JUGA:  KPK Tahan Kakak Ipar Bupati Cianjur

Sumanggar menyebutkan, tersangka lainnya yang ditahan di Lapas Binjai, berinisial CPT, mantan Kepala ULP RSUD Djoelham Binjai, SYA, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), SHD, Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa, serta TD, Direktur PT Masarinda Abadi.

Sedangkan, dua tersangka lainnya, yakni BA, Kepala Cabang Kimia Farma Medan pada 2012 dan FNC, Direktur PT Petan Daya yang tidak dilakukan penahanan karena kooperatif.

Kasus korupsi proyek pengadaan alat kesehatan RSUD Djolham Binjai itu, pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp14 miliar. Kerugian negara dalam kasus itu, sesuai hasil audit BPKP Sumut mencapai Rp3,5 miliar .

“Dalam kasus korupsi tersebut, para tersangka melakukan penggelembungan harga untuk pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pihak RSUD Djoelham Binjai. Hal itu tidak sesuai dengan Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 54 Tahun 2010,” kata juru bicara Kejati Sumut itu. (Ant/SU03)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

NKRI Bersyariah dan Ruang Publik Inkusif

Saya sendiri berpendapat bahwa dasar negara Republik Indonesia Pancasila sudah sangat memadai sebagai kesepakatan bersama menuju tatanan bernegara yang demokratik sekaligus mewadahi religiusitas inklusif dari segenap warga negara Indonesia termasuk didalamnya mayoritas ummat Islam.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi