Kejagung Segera Tetapkan Tersangka Korupsi Pupuk Kaltim

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) segera menetapkan tersangka dugaan korupsi dalam pengelolaan Dana Pensiun PT Pupuk Kalimantan Timur tahun 2011 sampai 2016 yang merugikan keuangan negara Rp229,8 miliar.

“Saat ini belum ada tersangkanya, kami masih mengumpulkan alat bukti,” kata Direktur Penyidikan (Dirdik) pada JAM Pidsus, Warih Sadono di Jakarta, Senin (23/4).

Warih juga menegaskan penyidikan dugaan korupsi tersebut sampai sekarang masih terus berjalan yang tidak lain untuk membuat terang perkara tersebut.

Sebelumnya pekan lalu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, M Rum menyatakan penyidik telah memeriksa sebanyak 29 saksi.

Di antaranya, Direktur Utama PT Bukit in Resort Ida Bagus Surya Bhuwana, Made Satyaguna selaku broker, dan Zubaedi, mantan Direktur Investasi Dana Pensiun PT Pupuk Kalimantan Timur.

Dalam pemeriksaan itu, saksi Ida Bagus menerangkan mengenai investasi condotel Hans Jimbaran Bali, Made Satyaguna menerangkan mengenai jual beli saham Dana Pensiun PT Pupuk Kaltim, dan saksi Zubaedi menerangkan mengenai saham Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur di PT Eurekaa Prima Jakarta (LCGP).

Selain itu, penyidik juga sudah memeriksa Direktur Utama Dana Pensiun PT Pupuk Kalimantan Timur, Surya Madya pada awal Maret 2018.

Dirut Dapen PT Pupuk Kaltim, Surya Madya kepada Antara menyatakan dirinya kooperatif terhadap pertanyaan penyidik untuk mengungkap dugaan korupsi tersebut.

“Saya telah menjelaskan berbagai pertanyaan jaksa dengan membawa dokumen pendukung,” katanya yang menjabat sebagai dirut di Dapen PT Pupuk Kaltim itu terhitung sejak 1 Agustus 2016.

Dugaan korupsi itu melalui transaksi “repurchase agreement” (repo) yang dikenal dengan transaksi penjualan yang diikuti perjanjian yang akan dibeli kembali suatu usaha dengan harga yang telah disepakati, dimana Dana Pensiun PT Pupuk Kalimantan Timur dengan PT Anugerah Pratama Internasional (API) dan PT Strategis Managemen (SMS) telah melakukan perjanjian penjualan dan pembelian saham PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo (DAJK) dan PT Eurekaa Prima Jakarta (LCGP).

Belakangan diketahui PT API dan PT SMS tidak bisa mengembalikan keuangan yang telah disepakati dengan dana pensiun PT Pupuk Kaltim hingga kerugian negara mencapai ratusan miliar.

Diketahui juga pembelian repo tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 199/PMK-010/2008 tentang Investasi dana pensiun. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

NKRI Bersyariah dan Ruang Publik Inkusif

Saya sendiri berpendapat bahwa dasar negara Republik Indonesia Pancasila sudah sangat memadai sebagai kesepakatan bersama menuju tatanan bernegara yang demokratik sekaligus mewadahi religiusitas inklusif dari segenap warga negara Indonesia termasuk didalamnya mayoritas ummat Islam.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Indonesia Darurat Keadilan