Kejagung Ikut Tangani Perkara Korupsi Tanah PTPN 2

MEDAN, SERUJI.CO.ID – Tim Kejaksaan Agung ikut menangani perkara dugaan korupsi penjualan tanah PTPN 2, seluas 106 hektare di Tanjung Morawa Pasar IV, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara dengan tersangka berinsial TS (72) seorang pengusaha di Medan.

Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Sumut Sumanggar Siagian di Medan, Ahad (8/4), mengatakan tim jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejagung, yakni Salman, Muhammad, dan Lina Mahani.

Selain itu, menurut dia, JPU dari Kejaksaan Tinggi Sumut, juga dilibatkan dalam perkara korupsi hak tanah guna usaha (HGU) PTPN 2, di Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli.

“Jaksa tersebut adalah, Fitri Zulfahmi, Desi Belinda, dan Zulfahmi,” ujar Sumanggar.

Kemudian, JPU dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Deliserdang, yakni Fajar Syahputra, Guntur Samosir, dan Wisnu Wardhana.

Perkara tanah tersebut akan disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan.

“Kejari Deliserdang menerima berkas perkara tersangka TS (72) dan barang bukti dari penyidik Kejagung dan merupakan pelimpahan tahap kedua dari institusi hukum tersebut,” ucap mantan Kasi Pidum Kejari Binjai itu.

Sumanggar menjelaskan, berkas perkara korupsi itu, diserahkan Kejagung kepada Kejari Deliserdang, Senin (26/2) sekira pukul 10.30 WIB.

Kasus dugaan korupsi TS, warga Jalan Thamrin, Kelurahan Sei Rengas, Medan Kota, ditangani oleh penyidik Kejagung.

Tersangka TS, terlibat tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, karena menjual ratusan hektare tanah yang masih terdaftar sebagai aset milik PTPN 2.

Selain itu, tanah yang dijual oleh tersangka, juga belum ada izin pelepasan aset dari kementerian yang berwenang (Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan).

Akibat perbuatan tersangka yang menguasai tanah negara secara melawan hukum, maka dilakukan penyidikan oleh Kejagung.

Kasus penguasaan tanah milik PTPN 2 tersebut, dilaporkan ke Kejagung.

“Dalam penyerahan tersangka TS, kepada Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Deliserdang, juga didampingi 10 orang dari tim Kejagung,” kata juru bicara Kejati Sumut itu. (Ant/SU01)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Prabowo Subianto, “What Is To Be Done”: Catatan atas Pidato Prabowo

Pidato Prabowo Subianto menggelegar di bumi nusantara kemarin malam. Jutaan atau puluhan juta menyaksikan pidato visi-misi tersebut. Dari sisi pidato, Prabowo luar biasa, mampu sebagai "singa podium", yang menjelaskan pikiran-pikirannya seolah berinteraksi dengan suasana audiens dan seolah tanpa teks.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER