Kejagung Ikut Tangani Perkara Korupsi Tanah PTPN 2

MEDAN, SERUJI.CO.ID – Tim Kejaksaan Agung ikut menangani perkara dugaan korupsi penjualan tanah PTPN 2, seluas 106 hektare di Tanjung Morawa Pasar IV, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara dengan tersangka berinsial TS (72) seorang pengusaha di Medan.

Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Sumut Sumanggar Siagian di Medan, Ahad (8/4), mengatakan tim jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejagung, yakni Salman, Muhammad, dan Lina Mahani.

Selain itu, menurut dia, JPU dari Kejaksaan Tinggi Sumut, juga dilibatkan dalam perkara korupsi hak tanah guna usaha (HGU) PTPN 2, di Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli.

“Jaksa tersebut adalah, Fitri Zulfahmi, Desi Belinda, dan Zulfahmi,” ujar Sumanggar.

Kemudian, JPU dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Deliserdang, yakni Fajar Syahputra, Guntur Samosir, dan Wisnu Wardhana.

Perkara tanah tersebut akan disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan.

“Kejari Deliserdang menerima berkas perkara tersangka TS (72) dan barang bukti dari penyidik Kejagung dan merupakan pelimpahan tahap kedua dari institusi hukum tersebut,” ucap mantan Kasi Pidum Kejari Binjai itu.

Sumanggar menjelaskan, berkas perkara korupsi itu, diserahkan Kejagung kepada Kejari Deliserdang, Senin (26/2) sekira pukul 10.30 WIB.

Kasus dugaan korupsi TS, warga Jalan Thamrin, Kelurahan Sei Rengas, Medan Kota, ditangani oleh penyidik Kejagung.

Tersangka TS, terlibat tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, karena menjual ratusan hektare tanah yang masih terdaftar sebagai aset milik PTPN 2.

Selain itu, tanah yang dijual oleh tersangka, juga belum ada izin pelepasan aset dari kementerian yang berwenang (Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan).

Akibat perbuatan tersangka yang menguasai tanah negara secara melawan hukum, maka dilakukan penyidikan oleh Kejagung.

Kasus penguasaan tanah milik PTPN 2 tersebut, dilaporkan ke Kejagung.

“Dalam penyerahan tersangka TS, kepada Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Deliserdang, juga didampingi 10 orang dari tim Kejagung,” kata juru bicara Kejati Sumut itu. (Ant/SU01)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Sambut Festival Belanja Lajang 11.11, Ecovacs Robotics Beri Promo Diskon Hingga 55%

Perusahaan penyedia Robot Rumah Tangga, ECOVACS ROBOTICS, akan meberikan promos diskon besar-besaran hingga 55% untuk berbagai produk unggulan seperti DEEBOT OZMO T8 AIVI, DEEBOT OZMO T8, dan DEEBOT U2 PRO.

150 Ide Bisnis Terbaik Siap Bersaing dalam DSC XI

Program Initiator DSC XI, Edric Chandra mengungkapkan dii tengah kondisi perekonomian yang masih belum stabil lantaran pandemi COVID-19, semangat gerakan wirausaha justru diterima oleh DSC XI.

Kembali Terjadi, Ratusan Kader Militan PDIP Alihkan Dukungan ke Machfud-Mujiaman

Kader yang tergabung dalam kelompok yang menamakan diri Banteng Ketaton tersebut mendeklarasikan dukungannya pada Ahad (8/11) kemarin di daerah Pandegiling yang dikenal sebagai jantungnya PDI Perjuangan di Surabaya.

Tekan Hoaks Selama Pilkada 2020, AMSI Gelar Cek Fakta di 16 Wilayah

Kegiatan Cek Fakta sebagai bentuk kontribusi AMSI kepada publik dengan memberikan informasi yang bermutu selama masa Pemilihan Kepala Daerah 2020 dan menekan hoaks (mis/disinformasi) yang berpotensi beredar selama berlangsungnya masa kampanye dan Debat Pilkada 2020.

TERPOPULER