Kasus Suap Pemkab Cirebon, KPK Panggil 12 Saksi

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Dalam penyidikan kasus suap terkait kegiatan mutasi, rotasi, dan promosi jabatan di lingkungan Pemkab Cirebon dan penerimaan hadiah lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil 12 saksi.

Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan dua tersangka, yakni Bupati Cirebon nonaktif Sunjaya Purwadisastra (SUN) dan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon Gatot Rachmanto (GAR).

“Penyidik hari ini dijadwalkan memeriksa 12 orang saksi untuk tersangka SUN terkait kasus kegiatan mutasi, rotasi, dan promosi jabatan di lingkungan Pemkab Cirebon,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (5/11).

12 saksi itu antara lain Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Rahmat Sutrisno, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Cirebon Avip Suhardian, mantan Sekda Kabupaten Cirebon Yayat Ruhyat, Kabid Pariwisata Kabupaten Cirebon Nana Mulyana, dan Kabid Bintek PUPR Kabupaten Cirebon Suparman.

Selanjutnya, staf PUPR Kabupaten Cirebon Jajat, Kasubag Kepegawaian Bagian Umum Kabupaten Cirebon Andri Yuliandri, Robi dari unsur swasta serta empat orang dari PNS Kabupaten Cirebon masing-masing Adil Prayitno, Sanija Wachyudi, Sri Darmanto, dan Supadi.

Selain itu, KPK pada Senin juga memanggil Sunjaya Purwadisastra dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka Gatot Rachmanto (GAR).

Sebelumnya, saat operasi tangkap tangan (OTT) kasus tersebut, KPK mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait tindak pidana, yaitu uang rupiah sebesar total Rp385.965.000 dengan rincian Rp116 juta dan Rp269.965.000 dalam pecahan seratus ribu dan lima puluh ribu rupiah.

Selanjutnya, bukti transaksi perbankan berupa slip setoran dan transfer senilai Rp6.425.000.000.

Diduga pemberian oleh GAR kepada SUN melalui ajudan Bupati sebesar Rp100 juta terkait “fee” atas mutasi dan pelantikan GAR sebagai Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon.

Diduga Sunjaya sebagai Bupati juga menerima pemberian Iainnya secara tunai dari pejabat-pejabat di lingkungan Pemkab Cirebon sebesar Rp125 juta melalui ajudan dan sekretaris pribadi Bupati.

Modus yang diduga digunakan adalah pemberian setoran kepada Bupati setelah pejabat terkait dilantik. Nilai setoran terkait mutasi ini diduga telah diatur mulai dari jabatan lurah, camat hingga eselon III.

Selain pemberian tunai terkait mutasi jabatan, diduga Sunjaya juga menerima “fee” total senilai Rp6.425.000.000 yang tersimpan dalam rekening atas nama orang lain yang berada dalam penguasaan Bupati yang digunakan sebagai rekening penampungan terkait proyek-proyek di lingkungan Pemkab Cirebon Tahun Anggaran 2018.

Sunjaya merupakan petahana yang memenangi Pilkada Kabupaten Cirebon 2018 lalu.

KPK juga mengindentifkasi uang suap yang diterima oleh Sunjaya untuk kepentingkan Pilkada. (SU01)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Menggugat Kepedulian Mahasiswa Atas Nasib Bangsa

Publik saat ini bertanya-tanya, apakah Mahasiswa Indonesia dan juga Organisasi Mahasiswa terutama yang bersifat eksternal kampus seperti HMI, GMKI, GMNI,PMKRI, PMII, IMM, KAMMI dan berbagai Ormawa lainnya masih ada?

Dari Plot Pembunuhan Menuju Monarkhi Konstitusional di Arab Saudia

Aneka media luar dan dalam negeri dengan telanjang menggambarkannya. Tim 15 orang memutilasi, memotong korban ketika korban masih hidup. Suara melengking korban kesakitan yang luar biasa terdengar dan terekam.

Tidak Larang Demo Saat Pelantikan, Jokowi: Dijamin Konstitusi

Presiden Jokowi menegaskan bahwa pihaknya tidak melarang aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang ingin dilakukan masyarakat, menjelang dan saat pelantikan Presiden-Wakil Presiden terpilih Pilpres 2019, pada tanggal 20 Oktober mendatang.

La Nyalla: Kongres PSSI Merupakan Momentum Mengembalikan Kedaulatan Voters

"Dengan hak suaranya di kongres, voters lah yang akan menjadi penentu hitam putihnya sepakbola negeri ini. Sebab, voters-lah yang memilih 15 pejabat elit PSSI untuk periode 2019-2023. Yaitu Ketua Umum, 2 Wakil Ketua Umum, dan 12 Exco," kata La Nyalla

Rhenald Kasali: CEO Harus Bisa Bedakan Resesi dengan Disrupsi

Pakar disrupsi Indonesia, Prof Rhenald Kasali mengingatkan agar pelaku usaha dan BUMN bisa membedakan ancaman resesi dengan disrupsi. Terlebih saat sejumlah unicorn mulai diuji di pasar modal dan beralih dari angel investor ke publik.

Ditengah Merapatnya Prabowo ke Jokowi, Sandiaga “Deklarasi” Kembali ke Gerindra

Sandiaga Uno yang sebelum Pilpres 2019 menyatakan keluar dari Partai Gerindra untuk berpasangan dengan Prabowo di Pilpres 2019, hari ini Selasa (15/10) menyatakan kembali ke partai asalnya tersebut.

Anda Penderita Tukak Lambung? Catat, Inilah Obat Pengganti Ranitidin Yang Telah Ditarik

Dari laman resmi BPOM yang diakses di Jakarta, Selasa (15/10), menyebut obat dengan Ranitidin saat ini ditarik secara sementara karena diduga mengandung cemaran N-Nitrosodimethylamine (NDMA) yang memicu kanker (karsinogenik).

Sesuai Anjuran Anies, Pemkot Jaktim Siapkan Trotoar Jatinegara Untuk Berdagang PKL

Pemerintah Kota Jakarta Timur saat ini sedang menyiapkan area trotoar di kawasan Jatinegara sebagai area bagi pedagang kaki lima (PKL). Hal ini dilakukan sesuat dengan permintaan Gubernur Anies Baswedan.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi