close

Kasus Suap Pemkab Cirebon, KPK Panggil 12 Saksi

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Dalam penyidikan kasus suap terkait kegiatan mutasi, rotasi, dan promosi jabatan di lingkungan Pemkab Cirebon dan penerimaan hadiah lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil 12 saksi.

Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan dua tersangka, yakni Bupati Cirebon nonaktif Sunjaya Purwadisastra (SUN) dan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon Gatot Rachmanto (GAR).

“Penyidik hari ini dijadwalkan memeriksa 12 orang saksi untuk tersangka SUN terkait kasus kegiatan mutasi, rotasi, dan promosi jabatan di lingkungan Pemkab Cirebon,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (5/11).

12 saksi itu antara lain Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Rahmat Sutrisno, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Cirebon Avip Suhardian, mantan Sekda Kabupaten Cirebon Yayat Ruhyat, Kabid Pariwisata Kabupaten Cirebon Nana Mulyana, dan Kabid Bintek PUPR Kabupaten Cirebon Suparman.


Selanjutnya, staf PUPR Kabupaten Cirebon Jajat, Kasubag Kepegawaian Bagian Umum Kabupaten Cirebon Andri Yuliandri, Robi dari unsur swasta serta empat orang dari PNS Kabupaten Cirebon masing-masing Adil Prayitno, Sanija Wachyudi, Sri Darmanto, dan Supadi.

Selain itu, KPK pada Senin juga memanggil Sunjaya Purwadisastra dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka Gatot Rachmanto (GAR).

Sebelumnya, saat operasi tangkap tangan (OTT) kasus tersebut, KPK mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait tindak pidana, yaitu uang rupiah sebesar total Rp385.965.000 dengan rincian Rp116 juta dan Rp269.965.000 dalam pecahan seratus ribu dan lima puluh ribu rupiah.

Selanjutnya, bukti transaksi perbankan berupa slip setoran dan transfer senilai Rp6.425.000.000.

Diduga pemberian oleh GAR kepada SUN melalui ajudan Bupati sebesar Rp100 juta terkait “fee” atas mutasi dan pelantikan GAR sebagai Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon.

Diduga Sunjaya sebagai Bupati juga menerima pemberian Iainnya secara tunai dari pejabat-pejabat di lingkungan Pemkab Cirebon sebesar Rp125 juta melalui ajudan dan sekretaris pribadi Bupati.

Modus yang diduga digunakan adalah pemberian setoran kepada Bupati setelah pejabat terkait dilantik. Nilai setoran terkait mutasi ini diduga telah diatur mulai dari jabatan lurah, camat hingga eselon III.

Selain pemberian tunai terkait mutasi jabatan, diduga Sunjaya juga menerima “fee” total senilai Rp6.425.000.000 yang tersimpan dalam rekening atas nama orang lain yang berada dalam penguasaan Bupati yang digunakan sebagai rekening penampungan terkait proyek-proyek di lingkungan Pemkab Cirebon Tahun Anggaran 2018.

Sunjaya merupakan petahana yang memenangi Pilkada Kabupaten Cirebon 2018 lalu.

KPK juga mengindentifkasi uang suap yang diterima oleh Sunjaya untuk kepentingkan Pilkada. (SU01)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Takut Komplikasi Diabetes? Ketahuilah Kadar Gula Darah Anda

Merasa badan tidak enak, dan kalau gula darah dirasakan tinggi. “Hhmm, apa gula darah yang tinggi dapat dirasakan,” bisik saya dalam hati.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Renungan Hari Tenang: Dari Indonesia Pusaka Hingga Tuhan Survei

Dan memang itulah tujuan tertinggi dari ritual pemilu. Kompetisi, adu gagasan, demonstrasi kepentingan, itu semua semacam gerak senam dan angkat beban dalam gymnasium.

Takut Komplikasi Diabetes? Ketahuilah Kadar Gula Darah Anda

Merasa badan tidak enak, dan kalau gula darah dirasakan tinggi. “Hhmm, apa gula darah yang tinggi dapat dirasakan,” bisik saya dalam hati.

Bantahan Survei Kompas, Filsafat Ilmu dan Kisah Angsa Hitam

Cara saya berterima kasih kepada Kompas justru memujinya ketika benar dan mengkritiknya ketika salah. Dan saya berkesimpulan dengan ilmu yang saya pelajari, Kompas telah salah menarik kesimpulan dalam publikasi surveinya di bulan Maret 2019.

Pemungutan Suara Ulang Berpotensi Terjadi di Sekitar 10 TPS Surabaya

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Sedikitnya 10 Tempat Pemungutan Suara (TPS)...

Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Pemilu 2019 Kota Medan Dimulai Hari Ini

MEDAN, SERUJI.CO.ID - Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kota...

Tabrak Satu Mobil dan Empat Motor, Polisi Belum Tetapkan Denny Sebagai Tersangka

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Denny Supari (36), pelaku kecelakaan lalu...

Hingga Kini Tercatat Satu Distrik di Intan Jaya Yang Belum Lakukan Pemungutan Suara

JAYAPURA, SERUJI.CO.ID - Ketua KPU Papua Theodorus Kossay mengakui, hingga...

KPUD Jakarta Percepat “Entri-Pindai” Data Form C1

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta...

Jelang UN SMP, Kemendikbud Minta Ujian Harus Mengutamakan Kejujuran

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP)...

TERPOPULER

Hitung Cepat: Prabowo Menang di 20 Provinsi Namun Kalah Nasional, Begini Perhitungannya

Namun, walau unggul di lebih banyak Provinsi, Prabowo-Sandi secara nasional hanya mampu kumpulkan 45,7 persen suara, masih kalah peroleh suara dari Jokowi-KH Ma’ruf yang unggul di 54,30 persen.

Hitung Cepat: Prabowo Unggul di 20 Provinsi, Jokowi di 14 Provinsi

Terlihat, pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga unggul di 20 provinsi di Indonesia. Sementara pasangan nomor urut 01, Jokowi-KH Ma'ruf Amin hanya unggul di 14 provinsi yang ada di Indonesia.

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Soal Sujud Syukur Prabowo, Begini Pendapat Ketua Bidang Hukum PP Muhammadiyah

Kata Busyro, sujud syukur menjadi tanpa dasar apabila ditujukan untuk merayakan kemenangan, sementara hasil resmi pemilu dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum diumumkan.