close

Kasus Suap DPRD Sumut, KPK: Uang Negara Telah Dikembalikan Rp7,65 miliar

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima pengembalian dana sekitar Rp7,65 miliar dari sejumlah anggota DPRD Sumatera Utara yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap kepada DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019.

Dalam kasus tersebut, KPK total telah menetapkan sebanyak 38 tersangka.

“Uang yang dikembalikan tersebut disita dalam proses penyidikan dan akan masuk sebagai bagian dari proses pembuktian nanti di persidangan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin (6/11).

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa pengembalian uang dan sikap kooperatif tersebut akan dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan.


“Meskipun, tentu pengembalian tidak menghapus dapat dipidananya seseorang,” ujarnya.

Dalam penyidikan kasus itu, salah satu tersangka, yaitu Sopar Siburian (SSN) juga telah mengajukan diri sebagai Justice Collaborator (JC) pada penyidik KPK.

Baca juga: Satu Tersangka Suap DPRD Sumut Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator

Sopar pun telah mengembalikan uang total Rp202,5 juta ke penyidik KPK.

Sampai saat ini, total penyidikan terhadap 12 orang DPRD Sumut telah selesai dan dilanjutkan proses penuntutan dan dalam waktu dekat akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada Jakarta Pusat.

12 orang itu antara lain Rijal Sirait (RST), Fadly Nurzal (FN), Rooslynda Marpaung (RMP), Risnawati Sianturi (RSI), Tiaisah Ritonga (TIR), Muslim Simbolon (MSI), Sonny Firdaus, (SF), Helmiati (HEI), Arifin Nainggolan (ANN), Mustofawiyah (MSF), Sopar Siburian (SSN), dan Analisman Zalukhu (AZU).

Sebelumnya, KPK pada 3 April 2018 telah mengumumkan 38 anggota DPRD Provinsi Sumut sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi memberi atau menerima hadiah terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan/atau 2014-2019.

Baca juga: KPK Cegah 38 Tersangka Suap DPRD Sumut ke Luar Negeri

38 anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan/atau 2014-2019 tersebut diduga menerima hadiah atau janji dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Puji Nugroho.

Pertama, terkait dengan persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2012-2014 oleh DPRD Provinsi Sumut.

Kedua, persetujuan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumut.

Ketiga, terkait pengesahan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumut.

Terakhir, terkait penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumut pada 2015.

KPK mendapatkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan barang elektronik bahwa 38 tersangka itu diduga menerima “fee” masing-masing antara Rp300 sampai Rp350 juta dari Gatot Pujo Nugroho terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD Provinsi Sumut. (SU01)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Takut Komplikasi Diabetes? Ketahuilah Kadar Gula Darah Anda

Merasa badan tidak enak, dan kalau gula darah dirasakan tinggi. “Hhmm, apa gula darah yang tinggi dapat dirasakan,” bisik saya dalam hati.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Renungan Hari Tenang: Dari Indonesia Pusaka Hingga Tuhan Survei

Dan memang itulah tujuan tertinggi dari ritual pemilu. Kompetisi, adu gagasan, demonstrasi kepentingan, itu semua semacam gerak senam dan angkat beban dalam gymnasium.

Takut Komplikasi Diabetes? Ketahuilah Kadar Gula Darah Anda

Merasa badan tidak enak, dan kalau gula darah dirasakan tinggi. “Hhmm, apa gula darah yang tinggi dapat dirasakan,” bisik saya dalam hati.

Bantahan Survei Kompas, Filsafat Ilmu dan Kisah Angsa Hitam

Cara saya berterima kasih kepada Kompas justru memujinya ketika benar dan mengkritiknya ketika salah. Dan saya berkesimpulan dengan ilmu yang saya pelajari, Kompas telah salah menarik kesimpulan dalam publikasi surveinya di bulan Maret 2019.

Pemungutan Suara Ulang Berpotensi Terjadi di Sekitar 10 TPS Surabaya

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Sedikitnya 10 Tempat Pemungutan Suara (TPS)...

Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Pemilu 2019 Kota Medan Dimulai Hari Ini

MEDAN, SERUJI.CO.ID - Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kota...

Tabrak Satu Mobil dan Empat Motor, Polisi Belum Tetapkan Denny Sebagai Tersangka

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Denny Supari (36), pelaku kecelakaan lalu...

Hingga Kini Tercatat Satu Distrik di Intan Jaya Yang Belum Lakukan Pemungutan Suara

JAYAPURA, SERUJI.CO.ID - Ketua KPU Papua Theodorus Kossay mengakui, hingga...

KPUD Jakarta Percepat “Entri-Pindai” Data Form C1

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta...

Jelang UN SMP, Kemendikbud Minta Ujian Harus Mengutamakan Kejujuran

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP)...

TERPOPULER

Hitung Cepat: Prabowo Menang di 20 Provinsi Namun Kalah Nasional, Begini Perhitungannya

Namun, walau unggul di lebih banyak Provinsi, Prabowo-Sandi secara nasional hanya mampu kumpulkan 45,7 persen suara, masih kalah peroleh suara dari Jokowi-KH Ma’ruf yang unggul di 54,30 persen.

Hitung Cepat: Prabowo Unggul di 20 Provinsi, Jokowi di 14 Provinsi

Terlihat, pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga unggul di 20 provinsi di Indonesia. Sementara pasangan nomor urut 01, Jokowi-KH Ma'ruf Amin hanya unggul di 14 provinsi yang ada di Indonesia.

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Soal Sujud Syukur Prabowo, Begini Pendapat Ketua Bidang Hukum PP Muhammadiyah

Kata Busyro, sujud syukur menjadi tanpa dasar apabila ditujukan untuk merayakan kemenangan, sementara hasil resmi pemilu dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum diumumkan.