Kantor Bupati Solok Selatan Digeledah KPK

PADANG ARO, SERUJI.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah beberapa ruangan Kantor Bupati Solok Selatan, Sumatera Barat, di Padang Aro, Selasa (9/7), terkait penetapan Bupati Solok Selatan 2016-2021 Muzni Zakaria (MZ) sebagai tersangka korupsi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Solok Selatan.

KPK datang sekitar pukul 09.00 WIB dan langsung menuju ruangan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di lantai satu Setdakab Solok Selatan.

Ruangan yang digeledah KPK yaitu ruangan Pengadaan Barang dan Jasa, ruangan kerja Bupati, dan Unit Layanan Pengadaan.

Selain menggeledah ruangan kerja Bupati dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, KPK juga menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan.


KPK membentuk dua tim dengan pengawalan polisi bersenjata lengkap.

Di kantor Dinas PU Tata Ruang dan Pertanahan KPK terlihat berada di ruangan Bina Marga dan Cipta Karya.

Dimana ruang Cipta Karya dan Bina Marga berada di lantai satu, dan menghadap langsung ke halaman sehingga petugas KPK bisa terlihat dengan jelas dari halaman.

BACA JUGA:  Terkait Kasus Dana Desa, KPK Geledah Kantor Kepala Desa Dasuk

KPK mulai melakukan penggeledahan di Kantor Bupati dan Dinas PU sekitar pukul 09.00 WIB dan sampai pukul 11.50 Wib masih berada di dalam ruangan.

KPK mendatangi kantor Dinas PU dengan tiga unit mobil, dan hingga berita ini diturunkan belum terlihat ada dokumen yang dibawa keluar.

Namun petugas kepolisian masih terlihat berjaga di depan kantor Dinas PU dan depan kantor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

Salah seorang warga setempat Mur (46) mengaku terkejut tiba-tiba ada polisi bersenjata lengkap masuk ke Dinas PU Solok Selatan.

Namun ia yang sudah berada di sekitar kantor itu sejak pagi tidak tahu kedatangan rombongan dengan pengawalan ketat itu dalam kegiatan apa.

“Benar, ada yang datang dengan tiga mobil dikawal polisi bersenjata, dan beberapa orang terlihat memakai rompi KPK,” ujarnya.

Rombongan tersebut katanya, datang dengan tiga unit mobil berwarna hitam.

Sumber:Ant

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi