JPU: Kasus BLBI Belum Kedaluwarsa pada 2018

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Jaksa penuntut umum KPK menilai kasus dugaan tindak pidana korupsi penghapusan piutang BDNI dan penerbitan surat pemenuhan kewajiban pemegang saham yang merugikan keuangan negara sebesar Rp4,58 triliun hingga 2018 belum kedaluwarsa.

“Penuntut umum masih memiliki kewenangan penuntutan pidana perkara karena waktu tindak pidana (tempus delicti) perkara terjadi pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan waktu pidana perkara sesuai dengan surat dakwaan terjadi pada tanggal 21 Oktober 2003, 29 Oktober 2003, 13 Februari 2004, dan 26 April 2004,” kata jaksa penuntut umum KPK Putra Iskandar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (28/5).

Dalam nota keberatan (eksepsi) penasihat hukum Syafruddin, disebutkan bahwa BDNI untuk mengikuti Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) dengan pola perjanjian Master Settlement Aqcuisition Agreement (MSAA) yang telah dinyatakan “final closing” pada tanggal 25 Mei 1999 sehingga tindak pidana seharusnya dihitung kedaluwarsa sejak “final closing” MSAA, artinya perkara hapus alias kedaluwarsa pada tanggal 25 Mei 2017.

KPK menurut jaksa melakukan penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan tertanggal 20 Maret 2017 atas dugaan tindak pidana korupsi pemberian surat pemenuhan kewajiban saham/surat keterangan lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim selaku pengendali BDNI pada tahun 2004 yang diduga dilakukan Syafruddin Arsyad Temenggung.

Dakwaan terhadap Syafruddin adalah Pasal 2 Ayat (1) atas Pasal 3 UU No. 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan dapat diancam pidana mati denda paling banyak Rp1 miliar.

Berdasarkan Pasal 78 Ayat (1) Butir 4 KUHP mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, masa kedaluwarsa adalah sesudah 18 tahun.

“Berdasarkan ketentuan tersebut kedaluwarsa penuntutan perkara a quo adalah pada tanggal 22 Oktober 2021 sehingga berdasarkan uraian di atas maka nota eksepsi tim penasihat hukum terdakwa haruslah ditolak,” ungkap jaksa.

Hakim akan menjatuhkan putusan sela pada hari Kamis, 31 Maret 2018. (Ant/Su02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Soal Islam Nusantara

“Duit Ostrali”

Mengapa Riset di Indonesia ‘Mandul’? Belajar dari Thomas Edison-GE

Mengapa riset di perguruan tinggi kita mandul? Mengapa hanya menghasilkan dokumen  di rak-rak perpustakaan atau link internet yang hanya dibaca secara terpaksa oleh para mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi? Simak jawabannya di sini

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER