JPU: Kasus BLBI Belum Kedaluwarsa pada 2018

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Jaksa penuntut umum KPK menilai kasus dugaan tindak pidana korupsi penghapusan piutang BDNI dan penerbitan surat pemenuhan kewajiban pemegang saham yang merugikan keuangan negara sebesar Rp4,58 triliun hingga 2018 belum kedaluwarsa.

“Penuntut umum masih memiliki kewenangan penuntutan pidana perkara karena waktu tindak pidana (tempus delicti) perkara terjadi pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan waktu pidana perkara sesuai dengan surat dakwaan terjadi pada tanggal 21 Oktober 2003, 29 Oktober 2003, 13 Februari 2004, dan 26 April 2004,” kata jaksa penuntut umum KPK Putra Iskandar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (28/5).

Dalam nota keberatan (eksepsi) penasihat hukum Syafruddin, disebutkan bahwa BDNI untuk mengikuti Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) dengan pola perjanjian Master Settlement Aqcuisition Agreement (MSAA) yang telah dinyatakan “final closing” pada tanggal 25 Mei 1999 sehingga tindak pidana seharusnya dihitung kedaluwarsa sejak “final closing” MSAA, artinya perkara hapus alias kedaluwarsa pada tanggal 25 Mei 2017.

KPK menurut jaksa melakukan penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan tertanggal 20 Maret 2017 atas dugaan tindak pidana korupsi pemberian surat pemenuhan kewajiban saham/surat keterangan lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim selaku pengendali BDNI pada tahun 2004 yang diduga dilakukan Syafruddin Arsyad Temenggung.

BACA JUGA:  Inilah 10 Program KPK untuk Cegah Suap dan Gratifikasi

Dakwaan terhadap Syafruddin adalah Pasal 2 Ayat (1) atas Pasal 3 UU No. 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan dapat diancam pidana mati denda paling banyak Rp1 miliar.

Berdasarkan Pasal 78 Ayat (1) Butir 4 KUHP mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, masa kedaluwarsa adalah sesudah 18 tahun.

“Berdasarkan ketentuan tersebut kedaluwarsa penuntutan perkara a quo adalah pada tanggal 22 Oktober 2021 sehingga berdasarkan uraian di atas maka nota eksepsi tim penasihat hukum terdakwa haruslah ditolak,” ungkap jaksa.

Hakim akan menjatuhkan putusan sela pada hari Kamis, 31 Maret 2018. (Ant/Su02)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi