Jaksa Tahan Tersangka Korupsi Proyek Transmigrasi Trumon

TAPAKTUAN, SERUJI.CO.ID – Penyidik Kejaksaan Negeri Aceh Selatan menahan dua tersangka dugaan korupsi pembangunan lokasi transmigrasi di Despot Ujong Tanoh, Gampong Ujung Tanoh, Kecamatan Trumon.

Kajari Aceh Selatan Munif SH yang dikonfirmasi melalui Kasie Intel Ridwan Gaos Natasukmana SH kepada wartawan di Tapaktuan, Jumat (19/1), mengatakan, berdasarkan hasil penyidikan dan pemeriksaan, penyidik berpendapat telah terpenuhi syarat-syarat penahanan terhadap kedua tersangka.

Kedua tersangka tersebut adalah Rifan Mailizar selaku Direktur Utama PT Putra Buet Get yang mengerjakan proyek transmigrasi dan Drs Syamsuar, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Aceh Selatan.

Sebelumnya kedua tersangka tiba di Kantor Kejari Aceh Selatan, Kamis (18/1) sekitar pukul 10.00 WIB untuk memenuhi undangan pemeriksaan dari tim penyidik. Proses pemeriksaan yang berlangsung di ruang pidana khusus (Pidsus) berjalan hingga sore.


Setelah melakukan proses pemeriksaan secara meraton selama kurang lebih enam jam, baru sekitar pukul 18.00 WIB kedua tersangka keluar dari ruang pemeriksaan. Dengan didampingi penyidik jaksa, kedua tersangka yang telah memakai baju tahanan langsung digiring ke mobil tahanan untuk dibawa ke Rutan kelas II-B Tapaktuan.

BACA JUGA:  KPK Amankan Lima Orang OTT di Jatim

“Dasar penahanan karena perbuatan para tersangka diancam pidana penjara selama 5 tahun serta dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana,” kata Ridwan.

Menurut Ridwan, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) Subs. Pasal 3 UU RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pihak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Selatan menganggarkan anggaran sebesar Rp4,4 miliar lebih yang bersumber dari dana APBN tahun 2015 untuk kegiatan pembangunan lokasi transmigrasi Kecamatan Trumon.

Namun dalam pelaksanaan proyek tersebut di lapangan, diduga terjadi penyimpangan atau penyelewengan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp323 juta lebih sebagaimana hasil perhitungan dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh.

Sementara itu, Penasehat Hukum tersangka Syamsuar, M Nasir SH menyatakan pihaknya akan melakukan upaya pembelaan secara maksimal terhadap kliennya selaku PPK proyek transmigrasi tersebut.

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Membangun Kembali Budaya Bahari

Penjajah meninggalkan perangkat pelanggengan penjajahan melalui persekolahan. Persekolahan tidak pernah dirancang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi